Hukum

Gubernur Jawa Barat Tak Hadiri Sidang Kasus Jalan Rusak

Monday, 23 Maret 2015 | View : 641

BEKASI-SBN.

Hari ini, Pengadilan Negeri Kota Bekasi menggelar sidang perdana gugatan jalan rusak dengan tergugat Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Pemkot Bekasi dalam hal ini Wali Kota Bekasi.

Dari pukul 9.00 WIB rencana sidang yang dijadwalkan sampai berita ini diturunkan, pihak tergugat yaitu Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi belum juga tampak hadir.

"Sepertinya mereka kompak untuk tidak datang," kata pengacara penggugat, Nelson Nikodemus Simamora, S.H. dari LBH Jakarta, di lokasi sidang, Senin (23/3/2015).

Menurutnya sidang perdana biasanya akan dilakukan mediasi. Jika tercapai kesepakatan untuk berdamai, maka akan ditetapkan dalam sidang hari dan sidang tidak dilanjutkan.

"Kita siap menempuh jalur apa saja, sekali pun damai, sejauh apa yang kami tuntut dipenuhi," kata Nelson.

Pihak tergugat, lanjut Nelson, sebetulnya telah berusaha berkelit dengan melontarkan berbagai pernyataan di media.

"Setelah kita mengajukan gugatan pada 26 Februari 2015 yang lalu, telah banyak pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat Pemprov maupun Pemkot. Antara lain menyindir gugatan ini adalah 'lagu lama', 'jalan itu bukan tanggung jawab saya', 'mati hidup orang di tangan Tuhan, bukan di tangan saya', 'kami akan memberikan santunan Rp 5 juta'," papar Nelson.

Dan yang paling kontoversial adalah adanya pernyataan bahwa, 'kami sudah memasang rambu peringatan sejak 2013'."Padahal rambu baru dipasang setelah kami melakukan gugatan. Ini jelas kebohongan lainnya," tegas Nelson.

Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc. (Aher) yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan perwakilan Dinas Bina Marga Jabar tidak menghadiri sidang perdana gugatan jalan rusak yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Senin (23/3/2015).

Sidang perdana gugatan perdata terkait jalan rusak yang menewaskan seorang seorang pengendara roda dua ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.

Penundaan sidang ini didasarkan pada ketidakhadiran penasihat hukum dari tergugat I yakni Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc. (Aher) yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tergugat II yakni Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Sidang sendiri dipimpin oleh Majelis Hakim, Fahimah Basyir sebagai Ketua, Rozi wahab dan Yosdi, SH (anggota), berlangsung singkat.

Karena salah satu pihak tergugat tidak hadir, Ketua Majelis Hakim, Fahimah Basyir memutuskan sidang ditunda hingga 27 April 2015.

"Pihak tergugat tidak hadir, karena belum lengkap semua maka sidang kita tunda," kata Ketua Majelis Hakim, Fahimah Basyir, dalam persidangan di ruang sidang Kartika, Senin (23/3/2015).

Tergugat yang hadir, yaitu staf ahli Wali Kota Bekasi Bidang Hukum Hani Sys dan Sugianto yang mewakili Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta pengemudi truk Rukiyat.

Tergugat III yakni Pemerintah Kota Bekasi dan tergugat IV Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi hadir, meskipun molor dari waktu yang dijadwalkan. Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya, Sugianto dari Biro Hukum Pemkot Bekasi. Sedangkan tergugat IV diwakili oleh seorang pegawainya.

Karena ketidak hadiran tersebut, Ketua Majelis Hakim berjanji akan memanggil para tergugat. Ia berharap seluruh pihak tergugat dapat dapat hadir dalam persidangan yang akan datang.

"Pihak yang belum datang akan kita panggil," ungkapnya.

"Sedangkan untuk sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 27 April 2015 mendatang," tutup Ketua Majelis Hakim Fahimah Basyir.

"Kami kecewa perwakilan dari Pemprov Jawa Barat tidak hadir. Ini menunjukkan itikad tidak baik," ujar Sulastri Maeda Yoppy, salah satu penggugat, seusai sidang.

Sebagai Informasi, Gugatan ini berawal dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan pada 8 Februari 2014 lalu di Jalan Raya Siliwangi. Ponti Kadron Nainggolan diketahui tewas akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Saat itu korban melintas di Jalan Raya Siliwangi menggunakan sepeda motor, namun saat sampai di Pangkalan IV, sepeda motor korban terjatuh setelah melindas lubang sedalam 10 senti meter di lokasi tersebut.

Di saat bersamaan truk boks Hyundai menabrak korban dari arah yang berlawanan hingga kepala korban menderita luka serius dan meninggal dunia.

Akibat peristiwa itu, keluarga korban melayangkan surat gugatan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Supandi Budiman.

Sulastri Maeda Yoppy dan ibunya, Hana Tiolina Tambunan, warga Cileungsi, Bogor, menggugat Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, Lc., Dinas Bina Marga Jawa Barat (Jabar), Wali Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Bekasi, serta sopir truk, terkait kerusakan Jalan Siliwangi di Bekasi yang menewaskan ayah Sulastri Maeda Yoppy, Ponti Kadron Nainggolan, 8 Februari 2014 silam.

"Saya ingin Pemerintah bertanggung jawab atas kejadian ini hingga memakan korban jiwa ayah saya, dan ke depan pemerintah harus memperbaiki jalan-jalan yang rusak agar tidak jatuh korban lagi," ujar Sulastri Maeda Yoppy.

Dalam gugatan tersebut, keluarga korban mendudukkan (4) empat pihak sebagai Tergugat, masing-masing Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat karena tidak melakukan perbaikan jalan.

Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perhubungan Bekasi digugat karena tidak memasang rambu peringatan akan adanya jalan rusak bagi pengguna jalan. Padahal hal ini diwajibkan oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), juga Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk itu keluarga korban mengajukan langkah hukum untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 238 UULLAJ karena penyebab kecelakaan ini adalah para tergugat.

Pihak keluarga korban menuntut ganti rugi sebesar Rp 800 juta lebih kepada pemerintah atas peristiwa tewasnya Ponti Kadron Nainggolan akibat kecelakaan di jalan rusak.

"Tuntutan tersebut kami kalkulasi berdasarkan kerugian materi yang kami alami selama ayah saya meninggal dunia," kata putri korban, Sulastri Maeda Yoppy, di Bekasi, Senin (23/3/2015).

Menurut dia, besaran ganti rugi tuntutan itu dihitung berdasarkan usia produkvif korban dan juga kerugian psikologis yang dialami keluarga.

"Usia ayah saya saat itu masih 53 tahun. Kalau dihitung usia produktivnya hingga 60 tahun, artinya ada tanggung jawab menghidupi keluarga yang hilang sebelum waktunya. Itu kami hitung Rp 300 juta," katanya.

Menurutnya, almarhum semasa hidup bekerja menafkahi keluarganya dengan cara membuka toko dan mengelola bengkel.

Sulastri Maeda Yoppy menambahkan, pihak keluarga saat ini berencana menjual menjual rumahnya di bilangan Bogor serta sebuah toko dan bengkel milik almarhum di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, untuk menutupi kebutuhan biaya hidup saat ini.

Sementara itu, Rp 500 juta di antaranya dihitung sebagai ganti rugi atas psikologis keluarga almarhum yang ditinggalkan.

"Totalnya Rp 800 juta lebih. Itu kita kalkulasi berdasarkan kebutuhan dan tidak mengada-ada," katanya.

Sulastri Maeda Yoppy hingga kini hanya hidup bersama dengan ibu kandungnya, Hana Tiolina Tambunan setelah ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. (jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.498.498 Since: 05.03.13 | 0.1065 sec