Hukum

KPK Validasi Nyanyian Muhammad Nazaruddin

Saturday, 03 Agustus 2013 | View : 998

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Muhamad Nazaruddin menyebut sejumlah proyek yang menjadi bancakan anggota DPR RI.

KPK sekarang akan memvalidasi ‘nyanyian’ mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin soal bancakan proyek oleh anggota DPR RI.

“Kalau itu memang benar adanya, dia punya data disampaikan ke KPK, tentu divalidasi dulu,” tutur Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (1/8/2013).

Seperti diketahui sebelumnya diberitakan, terpidana kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA GAMES, Muhammad Nazaruddin kembali ‘bernyanyi’ dengan menyebut sejumlah bancakan proyek yang diduga dilakukan oleh anggota DPR RI, di antaranya Bendahara Umum Partai Golkar, S.N. dan Bendahara Umum PDIP, O.D. yang disebut-sebut Muhammad Nazaruddin ikut kecipratan menikmati imbalan dari proyek bernilai triliunan rupiah.

“Saya buka bagi-bagi yang di proyek e-KTP, proyek Merpati MA60, proyek fiktif yang nilainya hampir Rp 2 triliun, semua saya buka apa adanya,” tutur Muhamad Nazaruddin usai diperiksa oleh penyidik KPK, di plaza Gedung KPK, Rabu (31/7/2013).

“Dalam proyek e-KTP terdapat S.N., mantan Ketua Komisi II DPR, dan beberapa anggotanya yang ikut terlibat menikmati uang proyek,” ungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin. "Terjadi penggelembungan sebesar 45%, yang dibagikan untuk DPR dan menteri-menterinya terkait. Dalam BAP di tangan saya detail disebut," kata Muhamad Nazaruddin.

Muhamad Nazaruddin tak lupa menyebut mantan Ketua Umum Partai Demokrat A.U. sebagai salah satu penikmat uang proyek. Nazaruddin pun mengakui dirinya ikut kecipratan uang proyek di Kementerian Dalam Negeri tersebut.

“Tentang proyek pembelian pesawat Merpati itu juga bagi-bagi di anggota DPR. Semua fraksi dapat, terutama fraksi Demokrat yang dibagikan untuk ketua fraksinya. Fraksi Golkar ke S.N., PDIP ke O.D. Semua sudah saya beritahukan, yang saya beritahukan ada 11,” papar Nazaruddin.

Muhamad Nazaruddin juga menyebut pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai proyek bagi-bagi uang anggota dewan. “Proyek tersebut tidak melalui mekanisme yang sesuai perundangan. Begitu juga pembangunan pusat pendidikan dan latihan (diklat) MK dilakukan dengan penunjukan langsung,” beber Muhamad Nazaruddin. “Tentang penunjukan langsung proyek gedung MK Rp 300 miliar, proyek diklat MK Rp 200 miliar,” tambah Nazaruddin. Proyek ini ditunjuk langsung ke PT. Pembangunan Perumahan. "Ada fee yang diserahkan ke komisi III DPR senilai 7%," kata Nazaruddin. Namun, dalam proyek ini Nazaruddin enggan menyebutkan siapa pejabat yang terlibat korupsi. Sama seperti proyek pembangunan Gedung, Nazaruddin masih belum mau membeberkan pejabat yang terlibat di dalamnya. Dalam proyek ini, Nazaruddin melakukan penunjukan langsung juga kepada PT. Pembangunan Perumahan.

Muhammad Nazaruddin menyatakan kesiapannya jika dipolisikan oleh pihak-pihak yang merasa terpojok oleh testimoninya. “Jika ada yang keberatan silahkan laporkan pencemaran nama baik,” tukas Muhammad Nazaruddin usai diperiksa tim penyidik KPK terkait kasus pencucian uang pembelian saham PT. Garuda Indonesia dan korupsi Hambalang, Jumat (2/8/2013).

Menurut Muhammad Nazaruddin yang disampaikannya sudah ada yang terbukti. Muhammad Nazaruddin pun menekankan jika informasi korupsi yang diungkapnya sesuai dengan apa yang ia ketahui. “Yang penting saya tidak mau menambah-nambahi dan mengurang-ngurangi,” ujar Muhammad Nazaruddin.

Muhammad Nazaruddin menyebut 11 kasus korupsi yang diungkap ke KPK bernilai hampir Rp 6 triliun. Muhammad Nazaruddin mengklaim 11 proyek korupsi yang dilaporkan ke KPK disertai bukti-bukti kepada tim penyidik KPK. “Waktu itu saya diperintah Mas A.U. Saya ikut menerima untuk proyek, misalnya MA-60 untuk jatahnya waktu itu diperintah Mas A.U. Saya ambil,” papar Muhammad Nazaruddin. Muhammad Nazaruddin mengatakan bertemu beberapa kali dengan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, O.D. dan mantan Direktur Operasional PT. Adhi Karya, Tengku Bagus Muhammad Nur untuk menyusun proyek pembangunan gedung Direktorat Jenderal Pajak. “Salah satunya ada yang di gedung kantor Pajak, tergantung di mana kegiatan O.D. terlibat.” Ucap Muhammad Nazaruddin. “Ada yang di Plaza Senayan,” tutur Muhammad Nazaruddin tentang pertemuannya dengan anggota DPR Ri dari Fraksi PDIP tersebut.

Muhammad Nazaruddin mengatakan ada konsorsium dibentuk dalam proyek e-KTP dan mengumpulkan uang. “Ada konsorsium dibentuk dalam proyek e-KTP dan mengumpulkan uang,” tandas Muhammad Nazaruddin. “Jadi semua yang saya sampaikan itu fakta dan memang itu terjadi apa adanya, dan memang ada bagi-bagi uang,” tutur Muhammad Nazaruddin. (id/sp) 

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.689.184 Since: 05.03.13 | 0.1859 sec