Hukum

Kejaksaan Segera Menahan Wali Kota Bengkulu

Friday, 20 Maret 2015 | View : 712

BENGKULU-SBN.

Dana bantuan sosial (bansos) di daerah masih menjadi sasaran empuk praktik korupsi.

Terakhir pada Selasa (17/3/2015), Wali Kota Bengkulu periode 2013-2018, H. Helmi Hasan, S.E. yang diketahui merupakan adik kandung dari Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi atau penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2012-2013.

Korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bengkulu terjadi pada Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 dengan nilai proyek sebesar Rp 11,4 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Wito mengungkapkan hal itu ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (18/3/2015). "Sudah ada 15 tersangka terkait kasus korupsi dana bansos (bantuan sosial) Kota Bengkulu ini. Pemeriksaan lanjutan masih akan dilakukan dalam waktu dekat," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Wito.

Kejaksaan Negeri Bengkulu mempertimbangkan untuk segera menahan Wali Kota Bengkulu, H. Helmi Hasan, S.E. yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran (TA) 2012 dan tahun 2013.

Menurut Kepala Kejari Bengkulu, Wito, kasus yang menjerat adik kandung Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, kini dalam tahap penyidikan.

"Yang jelas alat bukti di Kejari Bengkulu sudah memuat Pasal 184 KUHAP, sudah full (lengkap)," ujar Wito di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Wito, pihaknya tak menampik proses penahanan bisa dilakukan terhadap Helmi Hasan dan Patriana Sosialinda meskipun keduanya seorang pejabat publik. Kata dia, penahanan dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Penahanan Wali Kota dan Wakil, harus dilihat dan dibahas oleh pimpinan, karena semua harus melalui mekanisme perizinan," timpalnya.

Dalam kasus penggunaan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 11,4 miliar tersebut pihaknya telah menemukan unsur kerugian keuangan negara yang diakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang pejabat negara.

Modus dalam kasus ini berupa penyaluran yang tidak sesuai aturan. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Wito menerangkan, dana bantuan sosial (bansos) seharusnya disalurkan langsung kepada penerima yang sudah disetujui Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Dalam kasus ini, dana bantuan sosial (bansos) masuk ke rekening pihak ketiga. "Dari bukti yang kami peroleh, dana tersebut mampir ke rekening asisten pribadi (aspri) Wali Kota," beber Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Wito.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Wito mengatakan, dalam kasus itu, pihaknya sudah menetapkan sejumlah orang tersangka. Selain Helmi Hasan, Wakilnya, Patriana Sosialinda juga resmi menyandang status tersangka.

Tidak hanya Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota, Patriana Sosialinda yang berstatus tersangka karena juga ada sejumlah tersangka lain. Selain Helmi Hasan dan Patriana Sosialinda yang ditetapkan sebagai tersangka Kejaksaan, timpal dia, juga telah menetapkan mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi sebagai tersangka yang kini menjadi anggota DPD. Ahmad Kanedi sendiri diketahui Senator atau anggota DPD dari Daerah Pemilihan Bengkulu.

Kasus Bansos itu rupanya tak hanya menjerat pemerintahan ekeskutif di kota Bengkulu. Kejari Bengkulu juga menjerat para mantan wakil rakyat daerah seperti Ketua DPRD Bengkulu 2009-2014 Sawaludin Simbolon, Wakil Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Irman Sawiran, Politisi Partai Golkar sebagai anggota DPRD Shandi Bernando serta Direktur BUMD Ratu Agung Niaga Diansyah Putra sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Wito menjelaskan, kasus ini ditangani sejak pertengahan 2014.

Beberapa tersangka yang baru ditetapkan pada awal pekan ini belum akan ditahan oleh Kejaksaan.

Sebelumnya, ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Kejari Bengkulu telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini. Kedelapan tersangka yang sudah ditahan di Lapas Malabero itu adalah Sekda Kota Bengkulu M. Yadi, Kabag Kesra Suryawan Halusi. Selain itu, mantan Kabag Kesra Almizan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Syaferi Syarif, Kasi Bansos Satria Budi, Bendahara Bansos Nopriana, dan Asisten pribadi (Aspri) Wali Kota Bengkulu Andrianto Himawan serta Wisnu. (jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.502.265 Since: 05.03.13 | 0.1063 sec