Hukum

Wali Kota Bengkulu Dan Wakilnya Jadi Tersangka

Friday, 20 Maret 2015 | View : 1205

BENGKULU-SBN.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu telah resmi menetapkan status tersangka terhadap Wali Kota Bengkulu, H. Helmi Hasan, S.E. dalam kasus dugaan penyelewengan atau korupsi dana bantuan sosial (bansos) periode tahun 2012-2013 dengan kerugian negara sebesar Rp 11,4 miliar, Selasa (17/03/2015) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasusnya terkait penyaluran dana bantuan sosial (bansos) oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD),  yang seharusnya dikucurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.Namun praktiknya, disalurkan  terlebih dahulu ke beberapa pihak, untuk kepentingan pribadi.

Bersamaan dengan itu, Jaksa juga menetapkan Wakil Wali Kota Bengkulu, Patriana Sosialinda sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. "Benar, Kejari Bengkulu telah tetapkan  Wali Kota Bengkulu sebagai tersangka," beber Kapuspenkum Tony Tribagus Spontana‎ di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Penetapan ini dilakukan saat Kota Bengkulu merayakan Hari Ulang Tahun ke-296, Selasa (17/3/2015). Kedua pimpinan daerah tingkat kedua Bengkulu  periode 2012-2017 tersebut ditetapkan sebagai tersangka di saat Kota Bengkulu berulang tahun ke-296, Selasa (17/3/2015).

"Ditetapkan para tersangka murni berdasarkan penyidikan dan penyelidikan hukum, berdasarkan aspek yuridis dari temuan pemeriksaan," ungkap Kepala Kejari Bengkulu Wito saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (17/3/2015).

Helmi Hasan diketahui merupakan adik Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan tercatat juga sebagai Ketua Umum DPP PAN, sesudah menyingkirkan Hatta Rajasa, dalam Kongres PAN, di Bali, belum lama ini.

Adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama enam tersangka lain. Selain adik kandung dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan ini, Wali Kota dan wakilnya, Wakil Wali Kota Bengkulu Patriana Sosialinda, dalam kasus tersebut, Kejari juga tetapkan secara bersamaan sejumlah tersangka, kepada lima tersangka lainnya yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi yang sekarang duduk menjabat sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Bengkulu juga ikut terseret ditetapkan tersangka.

Begitu pula Ketua DPRD Kota Bengkulu periode 2009-2014 Sawaludin Simbolon, Wakil Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Irman Sawiran, Politisi Partai Golkar Shandi Bernando sebagai anggota DPRD dan Direktur BUMD Ratu Agung Niaga Diansyah Putra.

Kepala Kejari Bengkulu Wito, menjelaskan, pihaknya sudah menelusuri kasus tersebut selama enam bulan.

Sedangkan menyusul penetapan tersangka pada Maret 2015 ini sebanyak tujuh orang. Tujuh orang tersangka baru ini sebagai tindak lanjut dari pengembangan terhadap delapan tersangka sebelumnya. "Total tersangka kasus bansos Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 ada 15 tersangka. Sebelumnya, delapan tersangka sudah lebih dulu ditetapkan dan sudah ditahan," kata Kepala Kejari Bengkulu Wito kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).

Sebelumnya, malah juga sudah ditetapkan lebih dulu delapan tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Kajari Bengkulu Wito menerangkan, penetapan terhadap ke tujuh tersangka baru ini menyusul delapan orang yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

"Penetapan tersangka ini tidak ada tekanan dari pihak manapun juga. Karena penetapan ini murni berdasarkan hasil temuan penyelidikan dan dari dalam hasil proses pemeriksaan," kata Kepala Kejari Bengkulu Wito di Bengkulu, Selasa (17/3/2015).

Ditegaskan Wito, penetapan tersangka para pimpinan daerah Bengkulu dilakukan setelah melakukan penyidikan mendalam.

Hasilnya, proses pembahasan APBD, evaluasi, pelaksanaan, pertanggungjawabannya telah menyimpang dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri No.39 Tahun 2012 maupun di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta Permendagri No.13 Tahun 2006.

Dijelaskan Kepala Kejari Bengkulu Wito, prinsip pemberian bansos berdasarkan Pasal 1 butir 15 dan 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 harus sudah ketika terjadi resiko sosial, bukan untuk sembarangan orang.

Penyidik menemukan bukti proses pembahasan APBD, evaluasi, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban yang menyimpang dari Permendagri No.32 Tahun 2011 dan Permendagri No.39 Tahun 2012 maupun UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta Permendagri No.13 Tahun 2006. Di mana dalam Pasal 1 butir 15 dan 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 disebutkan pemberian bansos tak untuk sembarangan orang.

"Permendagri itu sifatnya selektif tidak semua orang diberikan dan harusnya pihak penerima wajib memberikan pertanggung jawaban pada walikota melalui kepala dinas. Tapi kenyataan tidak ada," tambah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Wito.

Sebaliknya, pihak penerima juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas. "Tapi, kenyataan tidak ada. Antara lain seperti itu (diduga fiktif). Bukti telah kita sita dan sudah ada persetujuan pengadilan," beber Kepala Kejari Bengkulu Wito.

Disebutkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3, dan 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Khusus Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, diduga mengambil kebijakan yang menyimpang.

Kepala Kejari Bengkulu Wito menjelaskan, dalam prinsipnya sebuah kebijakan itu ada standar hukum, tolak ukur dan boleh menyimpang dari Undang-undang.

"Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 34 disebutkan bahwa apabila terbukti lakukan kebijakan yang menyimpang yang ditetapkan dalam APBN atau APBD itu jelas bisa dikenakan pidana," ucapnya.

Direncanakan dalam pekan ini juga, ketujuh tersangka tersebut akan menjalani pemeriksaan. Kepala Kejari Bengkulu Wito menjelaskan, para tersangka akan diperiksa pekan depan. Menurutnya, tersangka baru akan diperiksa dalam minggu ini. Jaksa penyidik telah diperintahkan untuk segera membuat surat panggilan pemeriksaan.

"Prinsipnya tidak ada pembedaan. Semua tersangka akan diperlakukan sama, kemungkinan akan ditahan setelah dilakukan pemeriksaan awal nantinya," jelas Wito.

Soal penahanan, memang tidak ada kewajiban dan harus melihat alasan subjektif dan objektif.

Menurut Wito, berhubung status tersangka ini jatuh kepada petinggi di Kota Bengkulu. Maka, koordinasi akan dilakukan segera dengan Gubernur Bengkulu serta Kementerian Dalam Negeri. Begitu pun terhadap anggota DPRD yang masih aktif saat ini.

"Untuk HH (Wali Kota) dan PS (Wakil Wali Kota), selambatnya 18 Maret besok, kami akan koordinasi dengan Gubernur dan Mendagri. Begitu pun dengan pimpinan DPRD. Cuma untuk AK (anggota DPD) yang belum dikoordinasikan. Yang jelas akan dilakukan semuanya," urai Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Wito.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Kota Bengkulu memutuskan menolak gugatan Pra Peradilan yang diajukan Aspri Wali Kota Andrianto Himawan.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim tunggal Itong Isnaeni tersebut, menolak seluruh gugatan Pra Peradilan yang diajukan yaitu gugatan penetapan tersangka, penahanan, ganti rugi sebesar Rp 1 miliar, permintaan maaf dua media, penyitaan alat bukti serta pemulihan nama baik.

"Semua gugatan pemohon Andrianto Himawan terhadap termohon Kejaksaan Negeri Bengkulu kami tolak," kata Hakim Itong Isnaeni.

Sebelumnya, Kejari Bengkulu telah menetapkan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Malabero Klas II A dalam perkara ini. Ketujuh tersangka baru itu akan diperiksa dalam minggu ini juga oleh para penyidik kejaksaan dan surat pemanggilan sebagai tersangka segera dikirimkan.

Untuk diketahui, delapan orang yang lebih dulu telah ditetapkan terrsangka dalam kasus yang sama dan ditahan di Lapas Malabero diantaranya mantan Sekda Kota Bengkulu M. Yadi, Kabag Kesra Suryawan Halusi, mantan Kabag Kesra Almizan, Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Novrianto.

Selain itu, pihak swasta Edo, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Syaferi Syarif, Kasi Bansos Satria Budi, Bendahara Bansos Nopriana, Asisten Pribadi (Aspri) Wali Kota Andrianto Himawan dan Wisnu. (jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.542.707 Since: 05.03.13 | 0.1487 sec