Hukum

Ketua Mahkamah Partai Golkar Hormati Putusan MenkumHAM

Tuesday, 17 Maret 2015 | View : 641

JAKARTA-SBN.

Selasa (17/3/2015) tadi malam, salah satu Hakim Mahkamah Partai Golkar yang memutuskan untuk abstain alias tidak berpendapat soal Musyawarah Nasional (Munas) mana yang sah, Prof. Muladi menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia mengeluarkan statemen yang mengejutkan. Prof. Muladi yang semula berada di kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical, tiba-tiba mendorong kader Golkar mengakui kepengurusan Golkar Ancol yang akan disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Dia terkesan pasrah pada apapun keputusan MenkumHAM.

Ketua Mahkamah Partai Golkar Prof. Muladi kini menerima keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Dia meminta semua kader Golkar untuk menerima keputusan MenkumHAM yang diambil berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) itu.

Prof. Muladi mengakui, putusan MenkumHAM tersebut tidak selaras dengan putusan yang dibacakannya bersama Hakim Prof. H.A.S. Natabaya dalam persidangan Mahkamah Partai, yang memberikan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical. Namun, menurut dia, keputusan MenkumHAM tersebut setidaknya telah mengakomodasi putusan dua Majelis Hakim lainnya, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, yang menerima kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

"Menteri pasti berani bertanggung jawab. Kita hormati putusan itu," tandas Prof. Muladi.

Namun, menurut Prof. Muladi, putusan MenkumHAM tersebut adalah subyek hukum untuk digugat. Langkah Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical yang sudah menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) dan akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut dia, juga harus dihormati.

Putusan MenkumHAM bisa sepenuhnya dikatakan sah apabila langkah hukum yang dilakukan Aburizal Bakrie alias Ical telah selesai.

"Di Pengadilan Negeri, hasilnya kita tunggu. Kalau tidak puas, ya ke PTUN. Untuk mengatakan sah atau tidak, terlalu dini kalau sekarang," ucap Prof. Muladi.

Padahal sebelumnya, Prof. Muladi mengaku bingung dengan putusan MenkumHAM itu. Awalnya, Prof. Muladi mengaku bingung ketika MenkumHAM mengakui kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Menurut Prof. Muladi, putusan Mahkamah Partai draw.

Saat MenkumHAM memutuskan mengakui kubu Agung Laksono, Selasa (10/3/2015), kubu Aburizal Bakrie alias Ical langsung menggelar rapat konsultasi di Hotel Sahid, Jakarta.

Prof. Muladi yang selama ini dikenal berada di kubu Aburizal Bakrie alias Ical, ikut dalam rapat tersebut.

Kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical memandang MPG tidak memutuskan apa-apa, penilaian serupa juga disampaikan Ketua MPG Prof. Muladi ketika itu.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Muladi mengungkapkan kepada wartawan bahwa keputusan MenkumHAM tak sesuai putusan yang diambil Mahkamah Partai Golkar. "Saya agak bingung baca itu, karena MPG (Mahkamah Partai Golkar) tidak pernah putuskan siapa yang menang," kata Prof. Muladi.

Prof. Muladi menjelaskan, dia bersama Prof. HAS Natabaya hanya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Aburizal Bakrie di Mahkamah Agung (MA). Adapun dua Hakim lainnya, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta, memutuskan menerima kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

"Kita belum tentukan yang sah, tapi tampaknya MenkumHAM itu memilih mungkin yang cocok itu, itu urusan dia. Tapi secara yuridis kita belum tentukan," ucap Prof. Muladi.

Namun, seminggu kemudian, saat ditemui di kediamannya, Selasa (17/3/2015) malam, Prof. Muladi memberikan keterangan yang berbeda kepada wartawan. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, Prof. Muladi menyatakan menerima keputusan MenkumHAM tersebut dan meminta seluruh kader Golkar untuk menerimanya.

"Kalau sudah ada putusan Menteri Hukum dan HAM, ya itu yang berlaku," tegas Prof. Muladi saat ditemui di kediamannya, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/3/2015).

MenkumHAM Yasonna H. Laoly mengakui kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono yang dihasilkan dari Munas Jakarta. Ia kemudian meminta Agung Laksono segera menyusun kepengurusan dan didaftarkan pada KemenkumHAM. Agung Laksono telah melaporkan susunan kepengurusannya ke KemenkumHAM pada Selasa (17/3/2015).

Prof. Muladi tak menjawab dengan tegas mengenai perubahan sikapnya itu. Dia hanya menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Partai terkait dualisme Partai Golkar sudah selesai. Keputusan selanjutnya yang harus menjadi acuan adalah berdasarkan putusan MenkumHAM.

"Saya tidak akan buat penafsiran baru. Saya buat penafsiran nanti mengundang reaksi. Mahkamah Partai sudah selesai kok. Kita sudah selesai," ujar Prof. Muladi.

Perubahan sikap Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG), Muladi, yang berbalik arah mendukung kepengurusan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono dicibir oleh kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku heran dengan sikap Ketua Mahkamah Partai Golkar Prof. Muladi yang mendorong pengurus Golkar hasil Munas Bali untuk mengakui kepengurusan Agung Laksono.

Menurut Bambang Soesatyo, Prof. Muladi tidak konsisten dengan putusannya dalam sidang Mahkamah Partai.

Bambang Soesatyo menuturkan, Muladi merupakan Ketua Majelis Mahkamah Partai yang memimpin persidangan penyelesaian konflik internal di Kantor DPP Golkar beberapa pekan lalu. Dalam putusannya, Prof. Muladi memilih tidak berpendapat karena menganggap pengurus hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical lebih memilih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bendahara Umum DPP Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo menyatakan omongan Muladi selaku Ketua MPG tidak bisa dipegang.

"Bagaimana kita bisa pegang omongan (Muladi). Seorang Hakim yang bicara dan menilai keputusannya sendiri, pagi tempe sore sudah berubah jadi kedelai," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, lewat pesan singkat, Rabu (18/3/2015).

Kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical menyatakan menolak mengakui kepengurusan Agung Laksono dan melakukan perlawanan secara hukum serta politik. Kubu Aburizal Bakrie menggugat Agung Laksono cs dan MenkumHAM ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bamsoet juga menambahkan, saat ini kubu Munas Bali tinggal fokus pada upaya hukum yang mereka lakukan di PN Jakarta Utara, yakni gugatan terhadap Agung Laksono dan MenkumHAM Yasonna H. Laoly.

"Ya kita fokus pada upaya hukum di PN Jakut sambil menunggu surat pengesahan MenkumHAM. Kalau surat itu keluar, tentu kita juga langsung akan PTUN," pungkas Bamsoet saat dihubungi, Rabu (18/3/2015).

Ada pun, perlawanan secara politik dilakukan dengan mewacanakan penggunaan hak angket terhadap MenkumHAM oleh fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen. (kom/jos/jpnn)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.178 Since: 05.03.13 | 0.1132 sec