Hukum

KPK Tahan Bupati Lombok Barat

Thursday, 19 Maret 2015 | View : 463

JAKARTA-SBN.

Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Lombok Barat 2009-2019 Zaini Arony sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bupati Lombok Barat Zaini Arony akan diperiksa kasus dugaan korupsi proses permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat Tahun Anggaran (TA) 2010-2012 yang menjeratnya.

"Yang bersangkutan, ZA (Zaini Arony) akan diperiksa sebagai tersangka hari ini," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C1, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Zaini Arony ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama hampir 11 jam.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lombok Barat Zaini Arony sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan PT. Djaja Business Group (DBG), pengembang kawasan wisata dan resor di Lombok. Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan Zaini Arony diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha terkait dengan permohonan izin pengembangan wisata di Lombok

Zaini Arony menjadi pesakitan di lembaga antirasuah sejak Jumat (12/12/2014) lalu. Lembaga antirasuah menduga Zaini Arony memeras salah satu perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan lahan untuk pengembangan wisata golf. "Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, sehingga disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Jumat (12/12/2014). Surat perintah penyidikan sudah diteken sejak 5 Desember 2014.

KPK menahan Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Zaini Arony di Rumah Tahanan KPK Cabang Kompleks Polisi Militer Kodam Jaya, Guntur, Jakarta, Selasa (17/3/2015) malam.

"ZA ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya, Guntur, untuk 20 hari pertama. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan," beber Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (17/3/2015).

KPK menduga politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mendapatkan suap sekitar Rp 1,5-2 miliar sebagai hasil pemerasan terkait izin pembukaan lapangan golf. Bupati Zaini Arony mendapatkan uang tersebut dengan mengancam bila uang tidak diberikan maka izin lapangan golf tidak akan keluar.

KPK menduga Zaini Arony memeras salah satu perusahaan yang akan mengajukan izin pemanfaatan lahan untuk pengembangan wisata golf. Penyidik menduga ada duit yang mengalir untuk politikus Partai Golkar itu sekitar Rp 2 miliar. Penyidik menilai ada duit sebesar Rp2 Miliar yang masuk ke kantong politikus Partai Golkar itu.

KPK menduga Zaini Arony sudah beberapa kali melakukan pemerasan. Namun, Johan Budi SP. tidak merinci sudah berapa kali pemerasan dilakukan Zainy Arony dan kepada siapa saja. "Soal jumlah uang yang kira-kira telah diterima yang bersangkutan, kami menduga yang sudah mengalir Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar," beber Johan Budi SP. "Duitnya masuk secara bertahap," tambah Johan Budi SP.

Perusahaan yang diduga diperas adalah PT. Djaja Business Group (DBG) dengan usaha yang berlokasi di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupten Lombok Barat.

Menurut Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, modus pemerasan oleh Zaini Arony kepada PT. Djaja Business Group mirip dengan yang dilakukan Bupati Karawang, Jawa Barat, Ade Swara kepada PT. Tatar Kertabumi. Bupati Karawang Ade Swara memeras PT. Tatar Kertabumi yang hendak mengurus surat permohonan pemanfaatan ruang untuk membangun mal di Karawang.

"Ini hampir mirip dengan yang terjadi di Karawang. Soal izin yang dikeluarkan Bupati. Kalau tak memberi sesuatu, izin tak akan dikeluarkan," urai mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Johan Budi SP. mengatakan, PT. Djaja Business Group awalnya hendak memproses izin pengembangan kawasan wisata dan resor terpadu di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

PT. Djaja Business Group (DBG) diketahui sedang membangun The Meang Peninsula Resort di Dusun Meang pantai selatan Pulau Lombok, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan fasilitas untuk menyelam, berselancar, hotel, wisata budaya dan petualangan alam.

Kecamatan Sekotong berada di Selatan Lombok Barat, sekitar 60 kilometer Selatan Mataram, Ibu Kota NTB. Kecamatan Sekotong ini merupakan daerah wisata yang pantainya berpasir putih dengan perairan yang juga dijadikan lokasi budidaya mutiara.

"Perusahaan ini ingin mengembangkan kawasan wisata. Jadi, si tersangka ini kemudian memeras pengusaha agar izin itu bisa dia keluarkan," papar Johan Budi SP.

Johan Budi SP. mengaku pihaknya menyelidiki kasus tersebut setelah menerima pengaduan dari masyarakat. Namun, Johan enggan mengungkapkan perusahaan yang diduga diperas Zaini Arony. Hingga kini, penyidik masih menelusuri dugaan adanya duit lain yang mengalir ke Zaini Arony.

Setelah menetapkan Zaini Arony sebagai tersangka, KPK melayangkan surat cegah terhadap Zaini Arony kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Dicegah untuk waktu enam bulan ke depan," kata Johan Budi SP.

Setelah penahanan Zaini Arony, situasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap kondusif. Para pegawai tidak kaget lagi karena Zaini Arony sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Chandra Prayuda mengatakan kendali roda pemerintahan dipegang Wakil Bupati Fauzan Khalid dan Sekretaris Daerah Lombok Barat M. Uzair.

Wakil Bupati Fauzan Khalid melaporkan kondisi terkini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat setelah penahanan Zaini Arony kepada Gubernur NTB Zainul Majdi.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin mengaku akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya, Zaini Arony, Bupati Lombok Barat yang telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/3/2015) malam.

"Partai Golkar akan memberikan bantuan terkait hak-hak atas status tersangka. Tentu ada hak-hak yang beliau (Zaini Arony) miliki dan kewajiban kita di partai akan maksimal memberikan bantuan hukum," kata Muhammad Amin usai menghadiri acara mutasi pegawai, Rabu (18/3/2015).

Muhammad Amin mengaku prihatin atas penangkapan Bupati Lombok Barat sekaligus Ketua DPD Golkar NTB, Zaini Arony oleh KPK. Menurut dia, hingga berita soal penangkapan tersebut ramai di media, dia mengaku belum mendapatkan kabar atau dihubungi langsung oleh Zaini Arony.

Menurut Muhammad Amin, pasca penahanan Zaini Arony oleh KPK, dia akan segera melakukan konsolidasi kepada kader terkait persoalan hukum yang tengah dihadapi oleh Ketua DPD Golkar NTB Zaini Arony.

Terkait hal ini, Golkar menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berlaku, serta tetap menjunjung azaz praduga tidak bersalah.

Terkait posisi Ketua DPD Golkar NTB yang saat ini dipegang oleh Zaini Arony, Muhammad Amin mengatakan akan ada PLT. Namun dia belum bisa memastikan apakah PLT ditunjuk dari Munas Ancol atau Bali.

"Kita belum menentukan itu (PLT munas Ancol atau Bali), tentu kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan sesuaikan dengan aturan baik di internal maupun dalam undang-undang partai politik," kata Muhammad Amin.

Muhammad Amin juga mengatakan, jika sudah ada keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM sebagai keputusan akhir, dia berharap seluruh kader Golkar untuk bersatu. Bukan hanya di NTB tetapi di seluruh Indonesia. "Kita menganut asas legalitas, persoalan upaya hukum peradilan saya kira akan hargai dan hormati," kata Muhammad Amin.

Atas tindakan memeras perusahaan swasta itu, KPK menetapkan Zaini Arony sebagai tersangka sejak pada tanggal 5 Desember 2014 lalu dengan sangkaan Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Selain diduga sebagai tersangka pemerasan, KPK juga menyidik kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Zaini Arony. "Tenty (dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang) akan ditelusuri lebih lanjut apakah memenuhi unsur itu atau tidak," jelas Johan Budi SP.

Untuk itulah, KPK saat ini, menurut Johan Budi SP., tengah menelusuri aset-aset yang diduga dikuasai Zaini Arony. Johan Budi SP. melanjutkan, KPK juga sudah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengirim Laporan Hasil Analisis transaksi mencurigakan milik Zaini Arony. (jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.498.470 Since: 05.03.13 | 0.1078 sec