Hukum

KPK Minta Diajak Diskusi Perihal Revisi Peraturan Pemerintah Tentang Remisi

Tuesday, 17 Maret 2015 | View : 407

JAKARTA-SBN.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha, meminta KPK dilibatkan dalam diskusi jika Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang remisi terhadap narapidana korupsi akan direvisi.

Menurut Priharsa Nugraha, KPK akan membeberkan pandangan mengenai pemberian remisi kepada koruptor.

"KPK siap untuk diajak berdialog dan berdiskusi jika memang ada wacana untuk mengubah PP itu," ujar Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Priharsa Nugraha mengatakan, pemerintah harus selektif dalam memberikan remisi terhadap koruptor. Bahkan, Priharsa Nugraha menilai semestinya narapidana korupsi tidak diberikan remisi untuk menimbulkan efek jera.

"KPK mengedepankan pemberian efek jera terhadap narapidana koruptor agar selektif memberikan remisi. Yang diusulkan KPK waktu itu adalah memang sebisa mungkin narapidana tindak pidana korupsi tidak mendapatkan remisi," kata Priharsa Nugraha.

Kendati demikian, kata Priharsa Nugraha, pemberian remisi terhadap narapidana merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Ia menambahkan, MenkumHAM yang berhak menentukan apakah narapidana tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk menerima remisi atau tidak.

Wakil Ketua lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Prabowo menambahkan KPK siap jika diundang membahas hal tersebut. Sampai saat ini pihaknya, sambung Johan Budi SP., belum menerima undangan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H. Laoly tidak sepakat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana kejahatan luar biasa.

Menurut Yasonna H. Laoly, seburuk-buruknya napi kasus korupsi, mereka tetap harus diberikan haknya untuk mendapat keringanan hukuman, seperti narapidana kasus lain.

"Ini menjadi sangat diskriminatif. Ada orang yang diberikan remisi, ada yang ditahan. Padahal, prinsip dasar pemberian remisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 itu hak. Jadi, napi punya hak remisi, punya hak pembebasan bersyarat, punya hak pendidikan untuk mendapat pelayanan. Hak itu ada," kata Yasonna H. Laoly.

PP itu dinilainya justru menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan undang-undang. Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan pelaku teror yang harus mendapat persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) apabila ingin mendapat remisi. Demikian juga terpidana korupsi dan narkoba yang harus mendapat pertimbangan dari penegak hukum. Syaratnya ialah harus menjadi whistleblower.

Menurut Yasonna H. Laoly, saat seseorang sudah menjalani hukuman pidana, itu menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Konsep penahanan yang dilakukan kementeriannya, kata Yasonna H. Laoly, adalah melakukan pembinaan, bukan pembalasan. (kom/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.143 Since: 05.03.13 | 0.1158 sec