Hukum

KPK Minta Diajak Diskusi Perihal Revisi Peraturan Pemerintah Tentang Remisi

Tuesday, 17 Maret 2015 | View : 432

JAKARTA-SBN.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha, meminta KPK dilibatkan dalam diskusi jika Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang remisi terhadap narapidana korupsi akan direvisi.

Menurut Priharsa Nugraha, KPK akan membeberkan pandangan mengenai pemberian remisi kepada koruptor.

"KPK siap untuk diajak berdialog dan berdiskusi jika memang ada wacana untuk mengubah PP itu," ujar Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Priharsa Nugraha mengatakan, pemerintah harus selektif dalam memberikan remisi terhadap koruptor. Bahkan, Priharsa Nugraha menilai semestinya narapidana korupsi tidak diberikan remisi untuk menimbulkan efek jera.

"KPK mengedepankan pemberian efek jera terhadap narapidana koruptor agar selektif memberikan remisi. Yang diusulkan KPK waktu itu adalah memang sebisa mungkin narapidana tindak pidana korupsi tidak mendapatkan remisi," kata Priharsa Nugraha.

Kendati demikian, kata Priharsa Nugraha, pemberian remisi terhadap narapidana merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Ia menambahkan, MenkumHAM yang berhak menentukan apakah narapidana tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk menerima remisi atau tidak.

Wakil Ketua lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Prabowo menambahkan KPK siap jika diundang membahas hal tersebut. Sampai saat ini pihaknya, sambung Johan Budi SP., belum menerima undangan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H. Laoly tidak sepakat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana kejahatan luar biasa.

Menurut Yasonna H. Laoly, seburuk-buruknya napi kasus korupsi, mereka tetap harus diberikan haknya untuk mendapat keringanan hukuman, seperti narapidana kasus lain.

"Ini menjadi sangat diskriminatif. Ada orang yang diberikan remisi, ada yang ditahan. Padahal, prinsip dasar pemberian remisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 itu hak. Jadi, napi punya hak remisi, punya hak pembebasan bersyarat, punya hak pendidikan untuk mendapat pelayanan. Hak itu ada," kata Yasonna H. Laoly.

PP itu dinilainya justru menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan undang-undang. Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan pelaku teror yang harus mendapat persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) apabila ingin mendapat remisi. Demikian juga terpidana korupsi dan narkoba yang harus mendapat pertimbangan dari penegak hukum. Syaratnya ialah harus menjadi whistleblower.

Menurut Yasonna H. Laoly, saat seseorang sudah menjalani hukuman pidana, itu menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Konsep penahanan yang dilakukan kementeriannya, kata Yasonna H. Laoly, adalah melakukan pembinaan, bukan pembalasan. (kom/jos)

See Also

KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.872.502 Since: 05.03.13 | 0.142 sec