Hukum

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Diperiksa Terkait Kasus Alkes Universitas Udayana

Tuesday, 17 Maret 2015 | View : 399

JAKARTA-SBN.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin yang menjadi terpidana kasus suap Wisma Atlet Sea Games Palembang kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/3/2015).

Tiba sekitar pukul 11.20 WIB, menggunakan mobil tahanan, Muhammad Nazaruddin yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali Tahun Anggaran (TA) 2009 dengan tersangka Made Meregawa.

"Yang bersangkutan (Nazaruddin) diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka MDM (Made Meregawa)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Selain Muhammad Nazaruddin, penyidik KPK juga akan memeriksa anak buah Muhammad Nazaruddin di Grup Anugrah atau Permai Group, Clara Maureen.

Seperti halnya Muhammad Nazaruddin, Clara Maureen juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Made Meregawa.

"Yang bersangkutan juga akan diperiksa untuk tersangka MDM," kata Priharsa Nugraha.

Diberitakan, KPK menetapkan Made Meregawa, Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana bersama Marisi Matondang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali.

Marisi Matondang merupakan Direktur Anugrah Nusantara, perusahaan yang juga milik Muhammad Nazaruddin.

Sementara itu, Made Meregawa merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek multiyears tersebut. Akibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan Marisi Matondang dan Made Meregawa, keuangan negara diduga telah dirugikan sekitar Rp 7 miliar dari proyek pengadaan alat kesehatan sekitar Rp 16 miliar.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Marisi Matondang dan Made Meregawa telah dicegah berpergian ke luar negeri dalam kurun waktu enam bulan sejak 4 Desember 2014. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.178 Since: 05.03.13 | 0.1533 sec