Hukum

KPK Minta MenkumHAM Tak Abaikan PP Pengetatan Remisi Koruptor

Monday, 16 Maret 2015 | View : 407

JAKARTA-SBN.

Wacana pemberian remisi untuk koruptor yang dilontarkan Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H. Laoly dianggap bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk merevisi aturan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dinilai mencederai keadilan dan kemanusiaan. Para koruptor dianggap tidak berhak mendapat remisi dan lebih layak dihukum mati.

Menanggapi pernyataan MenkumHAM, Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi Sapto Prabowo menyindir lembaganya sudah biasa dikecewakan. "Dalam hidup ini biasalah kecewa," kata Johan Budi SP. di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Johan Budi SP. hadir menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama komisioner KPK lainnya atas undangan Presiden Joko Widodo agar KPK menjelaskan rencana aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan.

Wakil Ketua lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Prabowo berharap Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) tidak mengabaikan pengetatan remisi koruptor dengan mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

Aturan pengetatan remisi itu terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. PP itu mengatur narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, bisa mendapat dan pembebasan bersyarat jika mau menjadi justice collabolator, atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan.

Pasalnya, PP itu bagian dari semangat pemberantasan korupsi dan pemberian efek jera.

Penyusunan PP tersebut dilakukan dengan semangat untuk menanggulangi persoalan korupsi yang kini tengah merajalela dan untuk memberikan efek jera kepada para koruptor serta pejabat publik untuk tidak melakukan hal tersebut.

"PP itu kan isinya memperketat pemberian remisi pada pelaku kejahatan luar biasa. Apakah itu korupsi narkoba, terorisme, saya kira akan jadi langkah mundur apabila meng-ignore PP tersebut. Jadi tak ada persyaratan yang diperketat," kata Johan Budi SP. di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Menurut Johan Budi SP., pengetatan remisi bagi terpidana kasus luar biasa sangat memberikan efek jera. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) diminta kembali mengkaji wacana pemberian remisi bagi koruptor itu.

Hal itu disampaikan Johan Budi SP. menyusul rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengkaji kembali PP Pengetatan Remisi yang menurutnya patut dikoreksi.

"Ini akan bertabrakan dengan semangat pemberantasan korupsi di mana ingin menimbulkan efek jera," tambah Johan Budi SP. yang juga mantan juru bicara lembaga antirasuah itu.

Menurut Johan Budi SP., pemberian remisi untuk para terpidana kasus korupsi mengindahkan upaya KPK melakukan pemberantasan korupsi.

"Kami minta dan berharap agar tidak dipermudah, pemberian remisi diperketat. Ini bertabrakan dengan semangat pemberantasan korupsi, tetapi ini domain Menkumham," kata Johan Budi SP.

"Saya kira ini domainnya Kumham (Kementerian). Dan kami di KPK berharap tak dipermudah, ini pemberian remisi malah justru diperketat," imbuh Johan Budi SP.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tidak sepakat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana kejahatan luar biasa. Menurut dia, seburuk-buruknya napi kasus korupsi, mereka tetap harus diberikan haknya untuk mendapat keringanan hukuman, seperti narapidana kasus lain.

"Ini menjadi sangat diskriminatif ada orang yang diberikan remisi, ada yang ditahan. Padahal, prinsip dasar pemberian remisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 itu hak. Jadi, napi punya hak remisi, punya hak pembebasan bersyarat, punya hak pendidikan untuk mendapat pelayanan. Hak itu ada," tegas MenkumHAM Yasonna H. Laoly, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

PP itu dinilainya justru menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan undang-undang. Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan pelaku teror yang harus mendapat persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) apabila ingin mendapat remisi. Demikian juga terpidana korupsi dan narkoba yang harus mendapat pertimbangan dari penegak hukum. Syaratnya ialah harus menjadi whistleblower.

Menurut Yasonna H. Laoly, saat seseorang sudah menjalani hukuman pidana, itu menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Konsep penahanan yang dilakukan kementeriannya, kata Yasonna H. Laoly, adalah melakukan pembinaan, bukan pembalasan.

"Jadi, kalau sekarang orang sudah ditahan dan memperbaiki (diri) tidak ada gunanya apa-apa, kan diskriminatif," pungkas Yasonna H. Laoly. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.261 Since: 05.03.13 | 0.1632 sec