Hukum

Giliran Mantan Ketua BPK Ajukan Praperadilan

Monday, 16 Maret 2015 | View : 402

JAKARTA-SBN.

Mantan Ketua BPK, Hadi Poernomo, tersangka dugaan korupsi dalam permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA), mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

Pihak penasihat hukum Hadi telah mendaftarkan gugatan tersebut ke PN Jakarta Selatan siang tadi.

Berkas permohonan didaftarkan hari ini, dan tercatat dengan Nomor 21/tik.trap/2015/pnjkt.sel. "Praperadilan diregister 16 Maret 2015 dengan Nomor 21/tik.trap/2015/PN Jaksel," ujar pengacara Hadi, Yanuar Wasesa melalui pesan pendek, Senin (16/3/2015).

Seperti diketahui, KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait permohonan keberatan pajak BCA pada tahun 1999. Dia ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004.

Menurut pengacara Hadi, Yanuar Wasesa, ada sejumlah alasan yang mendasari pengajuan tersebut. Menurut Yanuar, KPK tidak berwenang menyidik dugaan korupsi Hadi selaku Dirjen Pajak. Ia berargumen bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 99/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. "Alasannya, KPK tidak berwenang menyidik kewenangan Dirjen Pajak sesuai Pasal 25 dan 26 UU Nomor 99 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan," ujar Yanuar saat dihubungi wartawan, Senin (16/3/2015).

Menurutnya, permohonan keberatan pajak itu merupakan wewenang penuh Hadi selaku Dirjen Pajak. "Jadi Dirjen Pajak punya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pajak untuk memeriksa permohonan keberatan wajib pajak," terang dia.

"Intinya kewenangan Dirjen Pajak untuk memeriksa keberatan wajib pajak itu dilindungi oleh undang-undang," imbuhnya.

Namun, Yanuar menerangkan jika keputusan Hadi bersifat belum final dan mengingkat. Keputusan itu bisa dikoreksi pengganti Hadi jika ternyata dianggap salah. "Maka wajib diperbaiki dinasihatkan atau diterbitkan surat ketetapan kurang bayar pajak tambahan," tambah dia.

Tak hanya soal itu, Yanuar pun menerangkan, pengajuan praperadilan dilakukan karena perkara yang menjerat Hadi dinilai bukan ranah tindak pidana korupsi. Sebaliknya, politikus PDI Perjuangan itu menerangkan, kasus Hadi merupakan wilayah perpajakan.

Selain itu, lanjut Yanuar, keputusan Hadi menerima permohonan keberatan PT. BCA Tbk. bukan ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasalnya, tidak ada imbalan yang diterima oleh kliennya dari pihak BCA. "Putusan menerima keberatan pajak PT. BCA tahun 1999 bukan ranah Tipikor. Ini berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Tipikor bahwa pelanggaran Undang-undang Perpajakan itu masuk wilayah Tipikor kalau ada feedbacknya, ini enggak ada," tegas  Yanuar.

Usai putusan putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam kasus Komjen Budi Gunawan, beberapa tersangka korupsi mengajukan praperadilan. Putusan Sarpin yang menguntungkan Budi dinilai membuka peluang bagi tersangka korupsi untuk membatalkan statusnya tersangkanya.

Tercatat ada beberapa tersangka kasus korupsi yang kasusnya ditangani KPK mengajukan praperadilan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan bekas Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Lalu kini Hadi Poernomo.

Hadi tersandung kasus dugaan korupsi pengurusan pajak pada 2003. Ia ditengarai menyalahgunakan wewenang dengan memerintahkan Direktur Pajak Penghasilan (PPh) mengubah hasil telaah dan kesimpulan Direktorat PPh terhadap permohonan keberatan wajib pajak BCA.

KPK menduga, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp375 miliar. Pria asal Pamekasan, Jawa Timur, itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.925 Since: 05.03.13 | 0.1519 sec