Hukum

Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Bahas Nenek Asyani Dengan Jaksa Agung

Saturday, 14 Maret 2015 | View : 1260

JAKARTA-SBN.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut) pada Kabinet Kerja, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. turut menyoroti kasus yang menimpa Nenek Asyani alias Bu Muaris (63 tahun) dengan Perhutani di Situbondo.

Prihatin atas kasus ini, Menhut Siti Nurbaya pun menemui Jaksa Agung H.M. Prasetyo.

"Kami mengambil langkah dalam rangka rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Kemarin dilakukan koordinasi  dengan Jaksa Agung untuk mendalami kasusnya," ujar Siti Nurbaya melalui keterangan pers pada wartawan, Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Selain itu, Menhut juga meminta pihak Perhutani untuk mempertimbangkan agar Nenek Asyani menjadi tahanan luar. Menhut Siti Nurbaya yakin Nenek Asyani tidak mungkin melarikan diri jika menjadi tahanan luar.

"Dengan  mempertimbangkan usia nenek dan pertimbangan tidak memungkinkan untuk melarikan diri,  maka diminta dapat dijadikan tahanan luar untuk nenek Asyani," sambungnya.

Bersama Jaksa Agung, kata Siti Nurbaya, ia akan terus mengikuti perkembangan proses dan putusan yang adil untuk Nenek Asyani. 

Nenek Asyani menjadi terdakwa di PN Situbondo karena memiliki kayu tanpa surat-surat.

Asyani alias Bu Muaris, nenek 63 tahun, dituduh mencuri tujuh batang kayu jati yang konon milik Perhutani.

Sudah hampir tiga bulan ini nenek renta itu menjadi tahanan titipan di Rutan Situbondo.

Tinggal di ruang pengap dengan penjagaan tersebut, bisa jadi, akan dijalani lebih lama oleh Asyani. Sebab, seperti dilaporkan wartawan, sidang di Pengadilan Negeri (PN) Situbondo belum kunjung menghasilkan putusan. Sidang baru memasuki tahap materi eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut.

Supriyono, penasihat hukum Asyani, menyatakan segera mengajukan penangguhan penahanan. Pertimbangannya, usia kliennya sudah sepuh.

’’Besok (Kamis, 12/3/2015), kami mengajukan penangguhan kepada majelis hakim. Saya yakin, karena pertimbangan kemanusiaan, Majelis Hakim mengabulkannya,” jelas Supriyono saat dihubungi awak media Selasa (10/3/2015) malam.

Supriyono juga optimistis Asyani divonis bebas. Itu berdasar fakta-fakta di lapangan dan bukti-bukti yang dimilikinya. ’’Terlalu banyak dugaan rekayasa dalam kasus ini,” ungkapnya.

Supriyono memaparkan, kasus penebangan tujuh batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar enam tahun lalu. Pada Desember 2014, karena baru ada uang untuk ongkos menggarap, kayu jati yang sudah disimpan enam tahun itu dibawa ke rumah tukang kayu untuk dibuat semacam lencak yakni tempat duduk seperti tempat kasur.

Saat kayu-kayu akan diangkut pikap itulah, petugas Perhutani memergoki dan menyangka kayu jati tersebut merupakan kayu curian.

Atas laporan Perhutani, Asyani ditangkap dan ditahan sejak 15 Desember 2014. Tak hanya Asyani, orang yang saat itu bersamanya juga diringkus. Mereka adalah Ruslan, menantu Asyani; Sucipto, tukang kayu; dan Abdus Salam, sopir pikap.

"Saya mengambil kayu jati di lahan sendiri. Sekarang lahan itu sudah saya jual. Penebangnya suami saya yang sekarang sudah meninggal. Jadi, saya tidak mencuri, saksinya orang sekampung,” ungkap Asyani dengan bahasa Madura karena tidak bisa berbahasa Indonesia.

Selama menjalani sidang, Asyani terlihat pasrah menerima nasibnya.

Menimpali perkataan kliennya, Supriyono juga menunjukkan fotokopi warna bukti kepemilikan lahan Asyani enam tahun lalu. Termasuk, bukti foto bekas potongan kayu jati di lahan milik Asyani.

’’Kades juga membenarkan bahwa lahan itu adalah milik hak warisnya, yaitu Asyani. Tetapi, kenapa kasusnya justru tetap jalan, ada apa dengan semua ini?” gugat Supriyono.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ida Haryani mengajukan dakwaan berbeda kepada masing-masing terdakwa.

Dakwaan itu disesuaikan dengan peran masing-masing. Yang jelas, empat terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf D juncto Pasal 83 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Si nenek renta itu juga didakwa Pasal 12 juncto Pasal 83 UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.

Tentang BB kayu jati itu, dalam dakwaan JPU, disebutkan ada 38 sirap. Namun, jumlah sebanyak itu disanggah Asyani. Dia tidak mengakui BB yang disampaikan JPU tersebut dengan alasan kayu jati itu tidak sama dengan BB yang didakwakan.

Pihak Perhutani selaku pelapor awal dalam kasus tersebut tidak menunjukkan batang hidungnya selama sidang berlangsung.

Dalam sidang Senin (9/3/2015), Asyani menangis histeris. Dia seketika bersimpuh di hadapan Majelis Hakim. Bahkan, Supriyono ikut menangis saat melihat terdakwa meminta ampun.

’’Pak Hakim, saya minta ampun. Saya tidak mencuri. Ibu (JPU) saya juga minta ampun,” kata sang nenek sambil menangis.

Melihat kejadian itu, Hakim Kadek menskors jalannya sidang. JPU dan kuasa hukum terdakwa langsung menghampiri Asyani yang masih bersimpuh di lantai ruang sidang untuk menenangkan. Sekitar 15 menit kemudian, Hakim Ketua mencabut skors dan meneruskan sidang.

Ketika sidang lanjutan berjalan, Supriyono mengungkap sejumlah dugaan rekayasa dalam penyidikan polisi. Tak hanya itu, penyidikan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan menjadi dasar surat dakwaan juga disebut ada rekayasa sehingga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Terdakwa disuruh mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Terdakwa dikriminalisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkap Supriyono.

Bahkan, lanjut Supriyono, ada oknum polisi yang meminta terdakwa tidak menggunakan penasihat hukum. "Ada oknum polisi Jatibanteng dan petugas Perhutani yang menurut keterangan terdakwa menyodorkan amplop cokelat berisi uang. Terdakwa diancam akan dihukum berat jika tidak mengakui perbuatan yang tidak dilakukan," jelasnya.

Supriyono menutup eksepsi dengan meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh nota keberatan terdakwa Asyani. "Menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum, bebas dari segala tuntutan, dan meminta JPU melepaskan Asyani dari tahanan," tegasnya.

Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada JPU Ida Haryani untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi tersebut pada sidang selanjutnya. "Sidang ini ditutup dan dilanjutkan pada Kamis (12/3/2015) dengan agenda sidang tanggapan JPU,” kata Hakim Kadek yang diikuti dengan tiga kali ketokan palu. (jos/jpnn)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.501.646 Since: 05.03.13 | 0.1106 sec