Hukum

Gonjang Ganjing Hak Angket Keputusan MenkumHAM

Tuesday, 17 Maret 2015 | View : 460

JAKARTA-SBN.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti menilai, wacana hak angket yang digulirkan anggota DPR RI kepada Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yasonna H. Laoly tidak relevan. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana hak angket, hak bertanya, atau interpelasi hanya dialamatkan kepada Presiden.

"Anggota DPR RI harus paham bahwa kita menganut sistem presidensial, bukan parlementer, sehingga hak angket hanya diajukkan untuk Presiden," ujar Ikrar Nusa Bakti, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Hak angket untuk para menteri kabinet, katanya, sangat mungkin dilakukan di negara yang menganut sistem parlementer, di mana parlemen mempunyai hubungan langsung dengan Menteri kabinet.

"Hak angket untuk MenkumHAM tidak relevan. Ini cocok untuk sistem parlementer," tegasnya.

Peneliti senior LIPI tersebut, Ikrar Nusa Bakti juga menilai peluang terjadinya hak angket sangat kecil, karena hanya akan didukung sebagian kecil anggota DPR RI.

"Paling-paling hak angket ini hanya didukung PKS dan Partai Golkar. Itu pun, Partai Golkar hanya sebagian saja. Pengajuan hak angket bukan kehendak mayoritas anggota parlemen," ucap Ikrar Nusa Bakti.

Senada dengan Ikrar Nusa Bakti, Pengamat politik dari Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI, Reni Suwarso menilai, hak angket bisa saja dilontarkan Partai Golkar yang tidak menerima keputusan Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

Namun demikian, dirinya mengingatkan, apakah nantinya hak angket tersebut akan didukung dan sesuai hukum yang berlaku, belum menjadi jaminan

"Hak angket bisa saja, itu kan hak anggota Dewan. Tapi, apakah didukung dan sesuai hukum? Yang saya tahu keputusan pak menteri berdasarkan hasil sidang mahkamah," kata Reni Suwarso, Senin (16/3/2015).

Dijelaskan Reni Suwarso, walaupun pada kenyataannya ada anggota Hakim yang berbeda pandangan terkait hasil keputusan, namun jika dilihat dari kacamata hukum dapat dikatakan sudah berlangsung secara sah.

"Dalam penetapan, ada hakim yang setuju dengan Agung, ada yang abstain dan ada yang tidak datang. Tapi, katanya secara hukum sah. Jadi bila secara hukum sah, jangan pake cara politik," kata Reni Suwarso mengingatkan. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.539.455 Since: 05.03.13 | 0.1372 sec