Hukum

Gonjang Ganjing Hak Angket Keputusan MenkumHAM

Tuesday, 17 Maret 2015 | View : 520

JAKARTA-SBN.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti menilai, wacana hak angket yang digulirkan anggota DPR RI kepada Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yasonna H. Laoly tidak relevan. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana hak angket, hak bertanya, atau interpelasi hanya dialamatkan kepada Presiden.

"Anggota DPR RI harus paham bahwa kita menganut sistem presidensial, bukan parlementer, sehingga hak angket hanya diajukkan untuk Presiden," ujar Ikrar Nusa Bakti, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Hak angket untuk para menteri kabinet, katanya, sangat mungkin dilakukan di negara yang menganut sistem parlementer, di mana parlemen mempunyai hubungan langsung dengan Menteri kabinet.

"Hak angket untuk MenkumHAM tidak relevan. Ini cocok untuk sistem parlementer," tegasnya.

Peneliti senior LIPI tersebut, Ikrar Nusa Bakti juga menilai peluang terjadinya hak angket sangat kecil, karena hanya akan didukung sebagian kecil anggota DPR RI.

"Paling-paling hak angket ini hanya didukung PKS dan Partai Golkar. Itu pun, Partai Golkar hanya sebagian saja. Pengajuan hak angket bukan kehendak mayoritas anggota parlemen," ucap Ikrar Nusa Bakti.

Senada dengan Ikrar Nusa Bakti, Pengamat politik dari Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI, Reni Suwarso menilai, hak angket bisa saja dilontarkan Partai Golkar yang tidak menerima keputusan Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

Namun demikian, dirinya mengingatkan, apakah nantinya hak angket tersebut akan didukung dan sesuai hukum yang berlaku, belum menjadi jaminan

"Hak angket bisa saja, itu kan hak anggota Dewan. Tapi, apakah didukung dan sesuai hukum? Yang saya tahu keputusan pak menteri berdasarkan hasil sidang mahkamah," kata Reni Suwarso, Senin (16/3/2015).

Dijelaskan Reni Suwarso, walaupun pada kenyataannya ada anggota Hakim yang berbeda pandangan terkait hasil keputusan, namun jika dilihat dari kacamata hukum dapat dikatakan sudah berlangsung secara sah.

"Dalam penetapan, ada hakim yang setuju dengan Agung, ada yang abstain dan ada yang tidak datang. Tapi, katanya secara hukum sah. Jadi bila secara hukum sah, jangan pake cara politik," kata Reni Suwarso mengingatkan. (sp/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.368.085 Since: 05.03.13 | 0.1877 sec