Hukum

Polemik Keputusan MenkumHAM

Tuesday, 17 Maret 2015 | View : 453

JAKARTA-SBN.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan penilaiannya bahwa walau fraksi-fraksi di DPR belum kompak terkait pengusulan hak angket terhadap MenkumHAM Yasonna H. Laoly, namun pengajuannya bisa dilanjutkan. Sebab, hak itu adalah hak individu anggota DPR RI yang prosesnya tidak terlampau sulit.

Kata Agus Hermanto, hak angket bisa ditindaklanjuti asalkan ditandatangani lebih dari 20 anggota DPR, RI berasal dari minimal dua fraksi di DPR RI.

"Hak angket bisa diproses jika diusulkan lebih dari 20 orang, bisa diproses," kata Agus Hermanto, Selasa (17/3/2015), di Jakarta. "Angket adalah hak kedewanan yang tidak tersangkut fraksinya masing-masing," tambah dia.

Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, setelah diajukan, maka jadi tidaknya pelaksanaan hak itu sangat bergantung kepada persetujuan di rapat paripurna DPR RI.

"Jika mayoritas menolak, maka tak bisa dilanjutkan," kata Agus Hermanto.

Sesuai aturan, maka di rapat paripurna, usulan angket bisa berlanjut asal didukung minimal 50 persen plus 1 orang dari peserta rapat paripurna DPR RI.

Fraksi Partai Demokrat sendiri, kata Agus Hermanto, belum memutuskan untuk mendukung hak angket atau tidak, karena menunggu perintah dari Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seorang sumber di Kalangan Parlemen yang menolak disebutkan namanya, mengaku para anggota Dewan akan cenderung senang bila ada perselisihan menyangkut partai politik (parpol). Sebab besar kemungkinan pihak yang berkepentingan akan bersedia mengeluarkan dana untuk mempengaruhi pilihan seorang anggota Dewan seandainya pilihan akan hak angket disidangkan.

"Biasanya ada tim yang bertugas mempengaruhi sikap individu anggota DPR. Pilihan partai bisa beda dengan pilihan individu. Tentu ada harganya," ujar sumber itu.

Pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta mengancam akan melakukan Pergantian Antar-Waktu (PAW) pada semua anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI yang mendukung pengajuan hak angket.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan menegaskan bahwa Partai Golkar tidak ada yang mengajukan hak angket ke MenkumHAM.

"Tak ada hak angket dari Partai Golkar. Kalau ada yang mengajukan berarti atas nama pribadi, bukan Partai Golkar," tegas Leo Nababan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan pun juga sudah memberikan instruksi agar Fraksi di DPR RI tak perlu ikut-ikutan dalam usul penggunaan hak angket terhadap keputusan MenkumHAM Yasonna H. Laoly yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Alasannya, hal demikian hanya akan membuat situasi gaduh.

"PAN di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, rakyat jenuh kalau politik gaduh. DPR gaduh, DPRD gaduh, noise, berisik, ribut," tegas Zulkifli Hasan, Selasa (17/3/2015).

Baginya, masyarakat sudah terlalu lelah dengan kondisi ekonomi dan politik akhir-akhir ini. Dengan adanya keributan baru tetkait hak angket, menurut Zulkifli Hasan, hal itu hanya akan membuat suasana makin runyam.

Sementara di sisi lain, lanjutnya, PAN hanya ingin menjadi solusi untuk mengutamakan rakyat banyak.

"Saya kira rakyat perlu kesejukan, diberi harapan, lelah kalau mendengar para elite pemerintah terus bertarung. Tidak henti-henti saling melapor dan meng-angket. Karena itu bukan solusi, maka kita harus membuat suasana sejuk untuk kepentingan rakyat banyak," jelas Zulkifli Hasan.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi menyatakan bahwa anggota Fraksi PPP di DPR RI tidak boleh menggunakan hak angket yang rencananya ditujukan untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Romi meyakini putusan Yasonna H. Laoly terhadap kepengurusan Partai Golkar telah sesuai aturan. "DPP PPP melarang seluruh fraksi PPP dalam rencana penggunaan hak angket. Karena menurut kami, Menkumham telah menjalankan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik," ujar Romi saat ditemui di Crown Plaza Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Romi mengatakan, penggunaan hak angket tidak sesuai apabila dijalankan kepada pejabat negara yang jelas-jelas menjalankan undang-undang. Selain itu, menurut Romi, putusan MenkumHAM belum diterbitkan dalam suatu keputusan menteri. Maka, ia menilai tidak tepat jika hak angket dikeluarkan saat ini.

Wacana pengajuan angket muncul karena MenkumHAM dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar.

MenkumHAM mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar.

Dalam surat itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan.

Dengan alasan itu, MenkumHAM meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela.

Pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk MenkumHAM pada Jumat (13/3/2015) siang.

Rencana pengajuan hak angket dilakukan oleh sejumlah fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), dan pecahan fraksi Golkar yang mendukung Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical. (sp/jos)

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.903.016 Since: 05.03.13 | 0.1381 sec