Hukum

KPK Minta Data Tambahan Ke Gubernur DKI

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dan mengusut dugaan adanya ’dana siluman’ dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan pihaknya terus menindaklanjuti dugaan dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Mantan Juru Bicara KPK ini, Johan Budi SP. menegaskan kasus senilai Rp 12,1 triliun itu terus diusut KPK. Hal tersebut sekaligus dugaan KPK mengalihkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta data tambahan terkait laporan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta yang dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP. mengatakan, sejumlah perwakilan dari Bagian Pengaduan Masyarakat KPK telah mendatangi pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta sejumlah dokumen.

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengatakan, melalui tim pengaduan masyarakat (dumas) KPK telah meminta data tambahan kepada Basuki Tjahaja Purnama.

Pelaksana Tugas Komisioner KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan data tersebut telah diminta pada Jumat (6/3/2015) pekan lalu.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut pelaporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dugaan "anggaran siluman" di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi SP menyatakan, pada Jumat (6/3/2015) Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK telah meminta tambahan data kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Data tambahan itu diberikan Basuki Tjahaja Purnama melalui Timnya.

"Hari Jumat (6/3/2015) kemarin, Tim Dumas (Pengaduan Masyarakat) KPK minta data tambahan ke Timnya Ahok. Sekaligus meminta keterangan tambahan," ungkap Johan Budi Sapto Prabowo saat dihubungi, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Menurut Johan Budi SP., tim penelaah kasus dugaan korupsi yang mendapat laporan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu sudah meminta data.

Selain itu, lanjut mantan Juru Bicara KPK tersebut, Johan Budi SP., tim penelaah meminta keterangan tambahan untuk mengumpulkan bahan dan keterangan. Selain meminta data tambahan, sambung Johan Budi SP., pihaknya, Tim dari KPK juga meminta keterangan tambahan mengenai anggaran tersebut. Mantan Juru Bicara KPK ini, Johan Budi SP. menuturkan selain data, timnya sudah meminta keterangan lebih rinci terkait adanya penggelembungan dana di APBD DKI.

"Sekaligus meminta keterangan tambahan," jelasnya.

Anggaran yang dilaporkan Basuki Tjahaja Purnama merupakan APBD DKI Jakarta tahun 2012 hingga 2014. Bila datanya kuat, komisi antirasuah itu bisa menaikkan statusnya ke tahap penyelidikan.

Kasus ini mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan ke publik yang berujung melaporkan temuannya ke KPK pada Jumat (27/2/2015) lalu. Sejauh ini, tambah Johan Budi SP., pihaknya masih terus menggali sejumlah data dan keterangan untuk mencari indikasi tindak pidana korupsi dalam laporan dugaan dana siluman yang diserahkan Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama kepada KPK pada Jumat (27/2/2015) silam. Lebih jauh, Johan Budi SP. menegaskan KPK akan terus menggali informasi baik data maupun keterangan menyangkut kasus ini.

"Jadi masih ditindak lanjut sama KPK," tegas Johan Budi SP. melalui pesan singkat, Senin (9/3/2015).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan dana siluman dalam APDB DKI Jakarta 2015. Basuki Tjahaja Purnama menilai ada dalam ABPD tersebut ditemukan anggaran yang digelembungkan. Contohnya pengadaan Uninterupptible Power Supply (UPS) untuk komputer yang nilainya miliaran rupiah.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi kantor KPK pada Jumat (27/2/2015). Dia membawa sejumlah dokumen tentang indikasi penyelewengan penggunaan APBD Jakarta sejak 2012 hingga 2014, yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah. Basuki Tjahaja Purnama melapor ke KPK terkait APBD 2012-2014, setelah dia menemukan adanya permasalahan dalam RAPBD 2015. Basuki Tjahaja Purnama menduga, DPRD telah memasukkan anggaran setelah pembahasan bersama pada rapat paripurna DPRD. RAPBD versi DPRD itu memuat anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun, antara lain untuk pengadaan UPS di sejumlah sekolah.

Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan, pengadaan UPS dengan nilai miliaran rupiah per unit itu juga terjadi pada 2014. Sejumlah sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat menerima UPS dengan harga mencapai Rp 5,8 miliar.

Di sisi lain, DPRD menuding Basuki mengajukan RAPBD 2015 versi Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri. DPRD menilai dokumen yang dikirim Basuki Tjahaja Purnama itu bukan dokumen yang dihasilkan dari pembahasan bersama DPRD. Atas hal ini, DPRD mengajukan hak angket untuk menyelidiki keabsahan dokumen tersebut. (tem/kom/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.318 Since: 05.03.13 | 0.135 sec