Politik

Wakil Presiden Terkejut Perihal Usulan Menteri Dalam Negeri

Tuesday, 10 Maret 2015 | View : 744

JAKARTA-SBN.

Baru sehari diwacanakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung mengklarifikasi pernyataannya tentang rencana pemberian dana bantuan partai politik Rp 1 triliun. Menurut Tjahjo Kumolo, usul tersebut belum konkret dan belum dibahas secara serius.

"Rp 1 triliun itu contoh saja," ujar Tjahjo Kumolo setelah pembukaan Orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Garuda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (9/3/2015).

Menurut Tjahjo Kumolo, poin utama wacana yang dirinya gulirkan adalah perlunya memikirkan dana bantuan bagi parpol yang berasal dari APBN untuk 10 tahun mendatang. Dengan syarat, lanjut Tjahjo Kumolo, program kesejahteraan rakyat dan infrastruktur sudah terpenuhi. Selain itu, kata Mendagri, usul tersebut bisa direalisasikan jika standar parliamentary threshold dalam pemilu sudah tinggi.

Mantan Sekjen DPP PDIP itu menambahkan, adanya bantuan tersebut membuat parpol tidak bisa lagi bermain-main dengan uang. Parpol tidak perlu lagi mencari pemasukan secara ilegal.

"Kalau ada penyimpangan, partainya dibubarkan," imbuh Tjahjo Kumolo.

Dana parpol itu, sambung Tjahjo Kumolo, nanti diaudit secara terbuka oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bisa dikontrol masyarakat. Dana bantuan harus benar-benar digunakan untuk pendidikan politik, kampanye, maupun operasi partai. Tujuan akhirnya adalah mengatasi kesenjangan ekonomi antarpartai.

Usul Tjahjo Kumolo tersebut ternyata membuat Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terkejut. Menurut Wapres JK, negara boleh saja memberikan bantuan kepada partai politik, namun nilainya tidak boleh berlebihan. ’’Jadi, tidak sebesar itu (Rp 1 triliun)," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden.

Bagi JK, rencana bantuan dana Rp 1 triliun itu sekadar usul dari Mendagri. Bahkan, JK belum pernah mendengar rencana tersebut dibahas di level presiden atau wakil presiden. Karena itu, JK kaget saat mendengar isu tersebut sudah ramai di media massa.

’’Rp 1 triliun satu partai per tahun? Wuiihhh,’’ kata JK dengan logat Makassar.

Mantan ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengakui, selama ini partai politik juga mendapat bantuan dari negara melalui APBN. Namun, nilainya relatif kecil. Hanya Rp 2 miliar per tahun yang nilainya disesuaikan dengan jumlah kursi yang diraih partai politik di DPR RI. (jos/jpnn)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.649.209 Since: 05.03.13 | 0.1679 sec