Politik

Partai Amanat Nasional Cabut Hak Angket Ke Gubernur DKI

JAKARTA-SBN.

Satu per satu partai di DPRD DKI Jakarta menarik diri dari dukungan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kisruh APBD DKI tahun 2015.

Setelah Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini giliran kader Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD DKI yang menarik hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ‎DPRD DKI Jakarta resmi mencabut hak angket yang diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta keluar dari barisan partai pendukung hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Keputusan ini diambil setelah ada instruksi dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sudah memerintahkan kader PAN di DPRD DKI Jakarta untuk mencabut hak angket.

Zulkifli Hasan telah menginstruksikan kadernya yang duduk di DPRD DKI untuk segera mencabut hak angket terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

Mendapat instruksi dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dua anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN) mencabut dukungannya pada pengajuan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait APBD DKI Jakarta.

Kedua anggota DPRD DKI asal PAN tersebut adalah Bambang Kusmanto dan Johan Musyawa yang akan membuat surat resmi yang menyatakan mencabut dukungan terhadap hak angket.

"Ya kami sudah diminta Pak Zulkifli untuk mencabut hak angket," beber Johan Musyawa, anggota‎ Komisi E DPRD DKI Fraksi PAN-Demokrat, Selasa (10/3/2015).

Menurut Johan Musyawa, pencabutan dukungan hak angket tersebut akan dilayangkan Fraksi PAN melalui surat resmi kepada Ketua Panitia Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Johan Musyawa mengungkapkan, hari ini, fraksinya di DPRD DKI akan melaporkan perihal pencabutan tanda tangan hak angket terhadap Gubernur DKI kepada Ketua Panitia Hak Angket. "Hari ini kita bikin suratnya," ungkapnya. "Hari ini Bambang yang bikin surat," tambah Johan Musyawa saat dihubungi, Selasa (10/3/2015).

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Johan Musyawa mengatakan hak angket memang urusan pribadi sebagai anggota Dewan. Meski demikian, kader harus mengikuti keputusan partai. Dukungan pada hak angket, sambung Johan Musyawa, merupakan hak individu setiap anggota legislatif. Namun, setiap anggota legislatif merupakan kader partai yang harus mematuhi kebijakan partai.

"Walaupun urusan pribadi perseorangan, tetapi tetap melekat bahwa kami berdua perpanjangan tangan partai. Jadi harus kami ikuti. Kita kan tidak bisa lepas dari Ketum," ujar politikus PAN Johan Musyawa di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Meski demikian, Johan Musyawa menganggap hak angket bisa terus berjalan, karena masih memenuhi syarat untuk dijalankan. Sementara perintah pencabutan hak angket tersebut harus diikuti seluruh kader PAN di DPRD DKI Jakarta.

Menurut Johan Musyawa, perintah pencabutan hak angket Gubernur DKI dari Ketua Umum DPP PAN ini harus diikuti seluruh kader yang duduk di DPRD DKI sebagai perpanjangan tangan partai.

"Ini ‎permasalahannya walaupun urusan pribadi, perseorangan, tapi tetap melekat bahwa kami berdua itu perpanjangan partai. Jadi harus kami ikuti seperti yang dikatakan Pak Zulkifli," terang Johan Musyawa saat dihubungi wartawan, Selasa (10/3/2015).

Pencabutan hak angket itu dilakukan sesuai instruksi Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan yang menginginkan polemik antara eksekutif dan legislatif di DKI ini bisa diakhirnya demi kepentingan rakyat.

Johan Musyawa menjelaskan, alasan Ketua Umum Partai memberikan perintah pencabutan tanda tangan dukungan hak angket terhadap Gubernur DKI ini cukup beralasan. Partainya tersebut semata-mata ingin komunikasi antara legislatif dan eksekutif di DKI dapat harmonis dan juga lebih mengutarakan kepentingan rakyat.

Johan Musyawa menjelaskan, keputusan PAN mencabut hak angket karena ‎mereka ingin mengutamakan kepentingan rakyat. Dikatakannya, instruksi Zulkifli Hasan tersebut bertujuan agar PAN tidak terlibat dalam perseteruan yang hanya merugikan masyarakat.

Alasannya, ketua MPR itu tidak ingin PAN terlibat dalam konflik antara eksekutif dan legislatif yang ujungnya merugikan warga Ibu Kota.

Alasan lainnya adalah supaya roda pemerintah tetap jalan dan hubungan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif berjalan sejuk. "Alasannya untuk utamakan kepentingan rakyat dan supaya roda pemerintahan tetap jalan. Kita ingin hubungan komunikasi politik eksekutif dan legislatif berjalan sejuk," tuturnya.

Zulkifli, dikatakan Johan Musyawa, ingin memastikan dicabutnya hak angket agar komunikasi antara legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta dapat selaras. "Ini mengutamakan kepentingan rakyat dan supaya roda pemerintahan tetap jalan," ungkapnya.

Johan Musyawa mengungkapkan, Bambang Kusmanto yang juga anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta akan membuat surat pencabutan hak angket.

"Hari ini Bambang yang bikin surat," ‎ujarnya.

Meski mendapat instruksi untuk mencabut hak angket, Johan Musyawa secara pribadi ‎berharap angket bisa jalan terus. Alasannya, syarat untuk mengajukan hak angket sudah terpenuhi.

"Ini kan yang tanda tangan sudah lebih dari 15 orang, sudah memenuhi syarat. Saya bilang ke teman-teman juga minta untuk angket jalan terus," tandas Johan Musyawa.

Selain mencabut dukungan terhadap hak angket, Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD DKI Jakarta juga mencabut dukungan terhadap pelaporan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ke kepolisian, terkait tuduhan pencemaran nama baik.

"Kami mencabut dukungan dan surat kuasa saya kepada pengacara Razman Nasution, yang telah saya tanda tangani pada tanggal 9 Maret dalam rangka pelaporan pencemaran nama baik oleh Gubernur DKI Jakarta," kata kader PAN di DPRD DKI, Bambang Kusmanto, di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/3/2015).

Seperti halnya penarikan dukungan terhadap hak angket, kata Bambang Kusmanto, penarikan dukungan terhadap rencana pelaporan Ahok sapaan Basuki Tjahaja Purnama juga menjadi bagian dari upaya PAN untuk menjadi pelopor bagi rekonsiliasi antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Hal tersebut, ucap Bambang Kusmanto, telah menjadi keputusan partai, sesuai instruksi dari pimpinan tertinggi, dalam hal ini Ketua Umum Zulkifli Hasan.

"Sesuai dengan arahan dari Ketua Umum, PAN ingin berupaya mendorong terciptanya komunikasi politik yang sejuk dan kondusif antara gubernur dan DPRD DKI, demi terciptanya rekonsiliasi dan penyelesaian RAPBD tahun 2015," ucap dia.

Kisruh antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI memang tengah terjadi belakangan ini karena persoalan RAPBD yang tak kunjung usai. Kedua kubu saling adu argumen dengan membenarkan RAPBD dari masing-masing pihak.

Baik Pemerintah Provinsi DKI maupun DPRD telah mengesahkan RAPBD pada 27 Januari 2015 lalu dengan nilai Rp 73 Triliun. Namun, setelah pengesahan bersama, Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama malah menyerahkan hasil RAPBD yang berbeda.

Basuki Tjahaja Purnama menilai terdapat anggaran siluman Rp 12,1 Triliun dalam anggaran versi DPRD. Oleh karenanya, Basuki Tjahaja Purnama memilih untuk mengirim versi Pemprov. DKI.

Akan tetapi kubu DPRD tidak menyetujui tindakan Basuki Tjahaja Purnama karena dianggap telah melanggar Undang-Undang. Bahkan badan legislatif ini mengeluarkan hak angket terkait protes akan tindakan Gubernur DKI tersebut.

Kemendagri sebelumnya telah menerima kedatangan Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama pada Rabu (4/3/2015) terkait RAPBD 2015. Kemudian Kemendagri mempertemukan kedua pihak yang bersangkutan antara DPRD dan Pemprov DKI, untuk melakukan mediasi, Kamis (5/3/2015). Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memfasilitasi kedua kubu pada pekan lalu untuk mencapai hasil kesepakatan APBD 2015. Tapi pada akhirnya masih belum mencapai kesepakatan. Namun, ternyata pertemuan keduanya belum juga membuahkan hasil.

Sementara kini Pemprov DKI Jakarta memang tengah menunggu RAPBD 2015 dari Kemendagri. RAPBD masih akan diserahkan pada pemprov pada yang 13 Maret mendatang. Setelahnya Pemprov, Badan Anggaran (Banggar) DKI dan DPRD DKI akan diberi waktu pembahasan selama tujuh hari. (jpnn/jos)

See Also

Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.561.491 Since: 05.03.13 | 0.2438 sec