Ekonomi

Ketika Air Tak Lagi Dijual

Tuesday, 10 Maret 2015 | View : 1565

JAKARTA-SBN.

Kebutuhan soal air dan bisnis di sektor ini memang terkesan biasa, namun jika ditilik lebih jauh jual beli air bersih ini menjadi primadona.

Salah satu perusahaan cukup agresif melihat bisnis ini adalah Acuatico Pte. Ltd. yang didirikan oleh Roslan P. Roeslani dan Sandiaga Sallahudin Uno sejak 2006 lalu setelah mengambil alih saham PT. Thames PAM Jaya. Kini nama itu berubah menjadi PT. Aetra, sebuah perusahaan penyedia air bersih di Jakarta Bagian Timur dengan konsesi hingga 2022. Selain di Jakarta, perusahaan ini juga menyediakan air bersih di Kabupaten Tangerang, Banten.

Lain hal dengan PT. Aetra, PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) juga menguasai konsesi penyediaan air bersih untuk wilayah tengah hingga Jakarta Barat.

Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak agar seluruh kontrak dan izin pengelolaan air baik oleh perusahaan swasta domestik maupun asing dibatalkan demi hukum. Termasuk pengelolaan air minum yang dijual dalam bentuk kemasan.

Hal tersebut disampaikan Muhammadiyah menyikapi putusan pembatalan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (23/2/2015).

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya mengabulkan pasal-pasal yang dimohonkan untuk uji materi, melainkan mencabut dan menghapus UU SDA secara keseluruhan.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU SDA tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: segala sumber daya alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Mahkamah juga memutuskan kembali diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

“Kami menyambut gembira putusan ini, dan bersyukur karena gugatan kami dikabulkan, bahkan seluruh pasal dibatalkan. Implikasinya adalah semua kontrak atau izin pengelolaan air, misalnya air minum dalam bentuk kemasan batal demi hukum,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A. dikenal pula dengan nama pendek dan lebih populer, Din Syamsudin menilai, seharusnya air ataupun sumber daya alam lainnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hal senada juga disampaikan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah sekaligus ketua tim pemohon uji materi UU SDA, Syaiful Bachri. Menurutnya, dikabulkannya uji materi UU SDA merupakan langkah maju perlindungan terhadap SDA di Tanah Air. Penerapan pasal-pasal di UU ini dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat sebagai pengguna.

Ribut-ribut soal bisnis air ini sebenarnya berawal dari uji materi UU SDA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan pengujian sejumlah pasal dalam UU SDA diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kelompok masyarakat, dan sejumlah tokoh. Para pemohon di antaranya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Lembaga Al Jami'yatul Washilah, Perkumpulan Vanaprastha, Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris serta sejumlah pemohon perorangan.

Mereka menggugat sejumlah pasal dalam UU SDA, di antaranya Pasal 6, 7, 9, 10, 26, 29, ayat (2) dan ayat (5). Alasan gugatan karena ada keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air.

Keterlibatan swasta, menurut pemohon, mengakibatkan pergeseran makna air sebagai milik publik menjadi barang komoditas yang berorientasi pada pencarian keuntungan. Poin keterlibatan swasta ini ada pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) UU SDA.

Pergeseran itu terendus saat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pada Pasal butir 9 menyebut penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta atau kelompok masyarakat. Pemohon menilai PP tersebut merupakan bentuk swastanisasi pengelolaan air secara terselubung.

“UU Ini sudah pernah tiga kali diajukan uji materi, tetapi tidak pernah dikabulkan. Karenanya kami sangat senang dengan keputusan MK kali ini, bahkan seluruh pasal dicabut,” kata Syaiful Bachri.

Menurut Syaiful Bachri, dengan dibatalkan keberadaan UU No.7/2004 tentang SDA, UU No.11/1974 tentang Pengairan kembali diberlakukan. Ini untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukkan undang-undang baru. Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi berdasar pada UU SDA, tetapi UU Pengairan.

Enam regulasi pelaksana dari UU No.7/2004 tentang SDA, termasuk PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), juga batal demi hukum. DPR juga diminta untuk menyusun UU baru.

“Sebagai penggantinya untuk sementara pemerintah harus membuat regulasi darurat, misalnya Perppu. Ini sangat penting untuk membuat terobosan, bila tiddak semua kegiatan pengelolaan air ilegal karena dasar hukumnya sudah dicabut,” kata Syaiful Bachri.

Erwin Ramedhan, saksi ahli dalam gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) mengatakan jika 60 persen perusahaan swasta masuk ke Indonesia dan berinvestasi dalam bisnis air. Dia melihat, bisnis air ini digandrungi oleh asing. Padahal kata dia, seharusnya tenaga ahli di Indonesia mampu mengatasi persoalan penyediaan air bersih tanpa ada investor asing.

"Seperti yang diutarakan Pak Din (Din Syamsuddin), saya kira tidak perlu asing untuk mengatasi soal ketersediaan air di sini," ujar Erwin Ramedhan melalui telepon seluler, Selasa (24/2/2015).

Erwin Ramedhan melihat jika ceruk bisnis air bukan hanya diminati oleh asing, akan tetapi investor lokal juga. "Saya kira Indonesia terbuai perspektif investasi asing, kalau di bidang air bukan sesuatu yang susah," kata Erwin Ramedhan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU No.7/2004 tentang SDA. Pasalnya, beleid itu dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945.

Dengan dibatalkan keberadaan UU SDA, MK menghidupkan kembali UU Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukkan undang-undang baru.

“Menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan UU Pengairan berlaku kembali,” ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 85/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu (18/2/2015).

Ternyata, campur tangan swasta dalam pengelolaan air memiliki dampak. Hal itu bisa dilihat dari pelayanan penyediaan air dan tarif air bersih di masyarakat. Seperti di Jakarta, tarif air bersih dipatok sebesar Rp 7.200 per meter kubik. Tarif tersebut terbilang mahal lantaran air yang didapat tidak sesuai.

Pegiat lingkungan juga pemerhati air dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Muhammad Reza Sahib mengatakan jika kenaikan tarif air kepada warga Jakarta harusnya sesuai dengan Instruksi Gubernur. Sejak 2007, ketika Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjabat, hingga kini kenaikan tarif air tidak pernah ada. “Mereka menaikkan tarif sepihak dengan membebankan pajak kepada pengguna,” tukas Muhammad Reza Sahib melalui telepon seluler semalam. Padahal menurut Muhammad Reza Sahib, penetapan pajak di kertas tagihan membuktikan jika air menjadi barang komersil. “Itu membuktikan jika air menjadi komersil, dijual belikan,” pungkas Muhammad Reza Sahib. (sp/jos)

See Also

Bursa Eropa Turun
Penambang Bitcoin Lari Ke Kazakhstan Hingga Amerika Serikat
Saat Ketua DPR RI Keliling Solo Ditemani Gibran
Minister Suharso Monoarfa Elaborate Bappenas Work Plan In 2022
Menteri PPN Paparkan Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022
Bertemu Ketua DPR RI, Warga Pulau Talise Sulut Berharap Aliran Listrik 24 Jam
Berkunjung Ke Pulau Talise, Ketua DPR RI Minta Pemda Genjot Pembangunan
Menteri PPN Pimpin Multilateral Meeting, Bahas Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
Ketua DPR RI Minta APBN 2022 Antisipasi Ketidakpastian Akibat Virus Corona
Luncurkan Buku Cegah Negara Tanpa Arah, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Bamsoet Ajak UMJ Mencegah Negara Tanpa Arah Dengan Menghadirkan Kembali PPHN Pasca 2024
Perdana Menteri Polandia Tolak Tutup Pertambangan Batu Bara
Bursa Eropa Dibuka Menguat
Elon Musk Menghentikan Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Mobil Listrik Tesla
Nilai Tukar Cryptocurrency Anjlok
Microsoft Corporation Bangun Pusat Data Di Malaysia
Perum Bulog Akan Serap 50.000 Ton Beras Petani Sumatera Selatan
Facebook Inc. Bersedia Bayar Konten Berita News Corp Australia
Bursa Asia Dan Eropa Menguat
Venezuela Jual Cadangan Emas
Wall Street Dibuka Menguat
Pengangguran Di Amerika Serikat Menurun
Bursa Asia Ditutup Menguat
Harga Emas Berbalik Menguat Didukung Data Ekonomi AS
Dow Jones Dan S&P Melemah, Nasdaq Menguat
jQuery Slider

Comments

Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.089.183 Since: 05.03.13 | 0.1554 sec