Hukum

Polisi Telah Periksa 21 Saksi

Monday, 09 Maret 2015 | View : 794

JAKARTA-SBN.

Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tancap gas dalam mengungkap kasus dugaan penyelewengan dana APBD Pemprov DKI 2014 untuk pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) ke sejumlah sekolah.

Saat ini, kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan.

Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Martinus Sitompul, mengatakan penyelidikan kasus pengadaan UPS sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Sudah masuk penyidikan akhir pekan kemarin," terang mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Martinus Sitompul saat dihubungi awak media, Senin (9/3/2015).

Sementara itu, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Adjie Indra, menyampaikan penyidik menilai ada dugaan atau indikasi penyelewengan dana dalam pengadaan alat-alat UPS tersebut.

"Kami temukan adanya indikasi mark up dalam pelelangan UPS ini, sehingga merugikan negara," ungkap mantan Kapolres Bandung Timur, Kombes Pol. Martinus Sitompul.

Dikabarkan sebelumnya penyidik telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi terkait kasus pengadaan UPS untuk sejumlah sekolah di DKI Jakarta, termasuk 10 saksi pihak sekolah yang menerima UPS.

Kemudian mantan Kasi Sarpras Sudin Dikmen Jakarta Barat, Alex Usman dan Kasudin Dikmen Jakarta Pusat, Zaenal Soleman, keduanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara itu, tiga orang saksi lainnya adalah pihak Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).

Rencananya, penyidik kembali akan memeriksa sejumlah saksi dari pihak sekolah dan pemenang tender pengadaan UPS, hari ini Senin (9/3/2015).

Penyidik terus memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan penyelewengan dana APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014 untuk pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) ke sejumlah sekolah.

Juru Bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Martinus Sitompul mengatakan, beberapa hari ini penyidik sudah memeriksa sekitar 21 saksi dalam kasus itu. Setelah memeriksa saksi-saksi, selanjutnya penyidik akan menentukan tersangka.

Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014 untuk pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) ke sejumlah sekolah.

"Belum ada tersangka. Kami masih melakukan upaya pengumpulan alat bukti, memeriksa saksi-saksi. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, mulai Jumat (6/3/2015) lalu, kami tingkatkan jadi penyidikan," beber Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Martinus Sitompul, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Dikatakan Kombes Pol. Martinus Sitompul, penyidik meningkatkan status menjadi penyidikan setelah melakukan gelar perkara.

"Karena, patut diduga terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, terjadi kerugian negara, dan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri," ungkap mantan Kabag Operasi Polwiltabes Bandung.

Menyoal berapa jumlah kerugian negara, Kombes Pol. Martinus Sitompul belum bisa memberitahukan karena masih dalam penghitungan.

"Nanti, kerugiannya akan kami hitung berdasarkan audit. Kami akan minta ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kami juga akan periksa saksi ahli," tandas mantan Kapolres Bandung Timur.

"Kita akan menentukan siapa saja yang bertanggungjawab. Kita jadikan tersangka setelah pemeriksaan saksi-saksi," beber mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Martinus Sitompul, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Dikatakan Kombes Pol. Martinus Sitompul, penyidik masih akan memeriksa sejumlah saksi, 49 pihak sekolah dan 49 pihak pemenang tender, termasuk pejabat pembuat komitmen dalam beberapa waktu ke depan.

"Ke depan, pemenang tender juga diperiksa sebagai saksi dan dikaji analisis keterangan mereka apakah ada penyimpangan kerugian negara dalam proses pengadaan, sehingga patut diduga terjadinya tindak korupsi," urai mantan Kapolres Bandung Timur.

"Kami akan mulai dari bawah. Proses tersebut siapa saja yang bertanggungjawab sampai yang memberi putusan tanggungjawab ini," dia menambahkan.

Sebelum menentukan tersangka, menurut mantan Kabag Operasi Polwiltabes Bandung, penyidik akan melihat bagaimana mekanisme pembuatan dan pengadaan UPS itu.

"Mulai dari kerangka acuan kerja, karena inikan APBD perubahan. Bagaimana mekanisme menentukan peralihan anggaran itu, sampai turunnya anggaran biaya tambahan, lanjut ke mekanisme lelang, proses lelang, pemenang lelang, sampai kepada barang itu ada di sekolah," kata mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Martinus Sitompul.

Mantan Kapolres Bandung Timur, Kombes Pol. Martinus Sitompul menambahkan, sejauh ini penyidik telah melihat adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara. "Sebagaimana yang diatur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001," pungkas mantan Kabag Operasi Polwiltabes Bandung, Kombes Pol. Martinus Sitompul. (sp/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.504.392 Since: 05.03.13 | 0.355 sec