Hukum

Taufiequrrahman Ruki Sebut KPK Terima Kalah

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk melimpahkan kasus Kalemdik Polri, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melimpahkan kasus transaksi mencurigakan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pelimpahan dilakukan setelah penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dipatahkan dalam sidang praperadilan.

Tapi, selanjutnya, pada akhirnya Kejagung melimpahkan kembali kasus ini ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Teka-teki kelanjutan kasus Komjen Pol. Budi Gunawan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya terjawab sudah. Setelah dilimpahkan ke Kejagung, kasus ini malah dilimpahkan lagi ke Bareskrim Polri.

Wakapolri Komjen Pol. Drs. Badrodin Haiti menegaskan, Polri akan terlebih dahulu mempelajari kasus Komjen Pol. Budi Gunawan. "Harus kami pelajari terlebih dahulu, berkas-berkasnya sampai sejauh mana, kami sendiri belum melihat, fakta berkas yang dilimpahkan apa," kata Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti di Gedung KPK Jakarta, Senin (2/3/2015).

Dia menambahkan, Polri akan memeriksa terlebih dahulu berkas kasus Komjen Pol. Budi Gunawan. Sebab kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Pelimpahan dilakukan setelah ada putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

"Kasus ini masih dalam tahap penyidikan, apakah terpenuhi apa tidak sampai ke sana, kami lihat hasil penyidikannya," ujarnya.

Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti menjamin pengusutan kasus ini berjalan dengan baik tanpa intervensi. "Penyelesaian kasus ini tentu saja dalam koridor hukum, tidak mungkin diselesaikan dalam koridor hukum," tegasnya.

Kelanjutan kasus Komjen Pol. Budi Gunawan sempat jadi tanda tanya setelah PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan. Dalam putusannya, Hakim tunggal Sarpin Rizaldi membatalkan status tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan.

Plt Ketua KPK sementara Taufiequrrahman Ruki secara gamblang menyatakan bahwa KPK kalah dalam kasus Komjen Pol. Budi Gunawan. Karena itu KPK melimpahkan penanganannya pada Kejagung.

"Liga pemberantasan korupsi harus berjalan. Untuk satu kasus ini, kami KPK terima kalah, tapi tidak berarti harus menyerah karena masih banyak kasus di tangan kami," kata Taufiequrrahman Ruki di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/3/2015).

KPK beralasan, pelimpahan ini terpaksa dilakukan karena masih harus menangani sejumlah kasus lainnya. "Kita enggak mau fokus di BG, kita masih ada beberapa kasus yang harus diselesaikan maka itu kita limpahkan," ungkap Plt Ketua KPK, Taufiequrahman Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Taufiequrrahman Ruki mengaku percaya kalau Bareskrim akan melakukan penyelidikan secara serius dan tanggung jawab untuk menelusuri dugaan rekening gendut yang dimiliki Komjen Pol. Budi Gunawan. Sebab, Mabes Polri telah memberikan janji kepada Taufiequrrahman Ruki dalam beberapa pertemuan sebelumnya.

"Persoalan ini harus kita selesaikan sesuai kesepakatan, dan tidak boleh keluar dari jalur hukum, itu yang bisa saya jelaskan," pungkasnya.

Taufiequrrahman Ruki sendiri menganggap pelimpahan kasus Komjen Pol. Budi Gunawan ke Kejagung juga karena masih banyak kasus yang harus ditangani oleh KPK. Dengan penyerahan wewenang ini, KPK akan terbantu untuk menyelesaikan perkara.

"Masih ada 36 yang harus diselesaikan, kalau terfokus pada kasus ini yang lain jadi terbengkalai. Belum lagi praperadilan-praperadilan, satu saja sudah dihadapi," tambah Taufiequrrahman Ruki.

Taufiequrrahman Ruki menambahkan, pertemuan antara Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Menko Pulhukam Tedjo Edhy Purdijatno, dan MenkumHAM Yasonna Laoly berbicara teknis mengenai penyelesaian kasus Komjen Pol. Budi Gunawan.

Taufiequrrahman Ruki berharap dengan dilimpahkannya kasus Komjen Pol. Budi Gunawan, penanganan kasus lain bisa cepat selesai.

"Pertemuan kami sangat teknis, antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung, Menko Polhukam dan Menkum HAM baru hari ini datang dan kami welcome dan kami mengerucut, memutuskan kalau hari ini harus diselesaikan dan tidak boleh keluar dari jalur hukum. Itu yang bisa dijelaskan," tukas Taufiequrrahman Ruki.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan, pelimpahan ini karena perkara Komjen Pol. Budi Gunawan agak berbeda dengan kasus-kasus lainnya. KPK pun tak akan mengusut kasus yang memicu kisruh KPK vs Polri.

Keputusan ini diambil karena KPK tidak nyaman berurusan dengan kepolisian.

"Situasi KPK makin tidak aman dan nyaman karena adanya panggilan-panggilan. Karena itu langkah ini harus cepat diambil," kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung KPK, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi SP. meminta apa yang dilakukan KPK soal perkara yang dilimpahkan ke Kejagung sudah dipelajari sesuai dengan hukum. Dia menegaskan sejak awal KPK juga menaati hukum. "Jadi hilangkan anggapan bahwa apa yang dilakukan KPK ini keluar dari norma-norma hukum," tuturnya.

Menurutnya, sempat muncul opsi-opsi yang diajukan, salah satunya kasasi. Tapi karena opsi ini tidak ditanggapi oleh Mahkamah Agung sehingga tidak diambil.

"KPK juga mengirim surat ke MA setelah praperadilan itu. Jadi jangan bilang KPK menyerah soal perkara itu," tandasnya.

"Kesimpulan pelimpahan ini tentunya sudah melalui pertimbangan norma hukum, dan mengacu pada hukum pidana, agak berbeda perkaranya. Sebab dugaan perkara itu bukan dilakukan penyelenggara negara atau penegak hukum," jelas Plt Pimpinan KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Mantan Juru Bicara KPK ini, Johan Budi SP. memastikan pelimpahan ini tidak melanggar norma hukum. "Mekanisme ini ada, jadi jangan ada kesan muncul langkah ini keluar norma hukum, tapi ini sesuai norma hukum," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, kata Johan Budi SP., pihaknya sebenarnya sudah coba cara lain terkait kasus Komjen Pol. Budi Gunawan yang menang di praperadilan. Cara yang dimaksud mencoba kasasi tapi tak ada tanggapan dari MA.

"Maka kita menempuh opsi lain. Dari kacamata yang tadi disampaikan. Situasi KPK makin tidak aman dan nyaman karena adanya panggilan-panggilan. Karena itu langkah ini harus cepat diambil. Namun apa yang dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum," pungkas Johan Budi SP.

Pernyataan itu disampaikan setelah bertemu Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkum HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, dan Jaksa Agung, H.M. Prasetyo.

KPK memutuskan melimpahkan berkas penanganan kasus transaksi mencurigakan Komjen Pol. Budi Gunawan. KPK tak akan lagi mengusut kasus yang sempat menuai polemik hingga memicu perseteruan antara KPK dan Polri. Berkas-berkas Komjen Pol. Budi Gunawan akan diselesaikan secepatnya. "KPK akan menyerahkan penanganan Komjen Budi kepada kejagung. KPK akan menyerahkan berkas-berkas hasil penyidikan dan penyelidikan ke Kejagung," kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo, di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/3/2015). (jos/mer)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.491.136 Since: 05.03.13 | 0.2869 sec