Hukum

KPK Limpahkan Kasus Komjen Pol BG Ke Kejagung

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Langkah itu diambil setelah ada koordinasi antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Kementeri‎an Hukum dan HAM, serta Kementerian Koordinator Politik Hukum Keamanan.

Hal ini diketahui dari pertemuan yang digelar antara Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Widyo Pramono, Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Drs. Budi Waseso dan Direktur Penindakan KPK Warih Sadono, Senin (2/3/2015) di Gedung Bundar Kejagung.

"Nanti dari KPK. Saya hanya dapat undangan untuk ikut hadir dalam rangka KPK menyerahkan berkasnya Pak BG untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung," beber Kabareskrim Komjen Pol. Drs. Budi Waseso, Senin (2/3/2015).

Namun, jenderal bintang tiga yang kian akrab disapa Buwas itu mengaku belum tahu kapan penyerahan akan dilakukan. Menurut dia, yang tahu pasti adalah dari pihak KPK. "Nanti scara teknis akan dilakukan oleh pihak KPK," tegasnya.

Menurut Komjen Pol. Drs. Budi Waseso, tak masalah jika KPK menyerahkannya kepada Kejagung. Sebab, tegas dia, itu merupakan kewenangan KPK. "Oh tidak apa-apa. Itu kan wewenang dari KPK ya untuk menyerahkan ke kejaksaan," ungkap mantan Kapolda Gorontalo ini.

Komjen Pol. Drs. Budi Waseso menjelaskan, pertemuan hari ini hanya membicarakan teknis penyerahan. Namun, dia tak menjelaskan detail teknis yang dimaksud. "Ini awal daripada proses. Nanti kelanjutannya oleh pihak KPK ke Kejaksaan Agung," paparnya.

Komjen Pol. Budi Waseso pun membantah tidak ada barter kasus di balik penyerahan pengusutan Komjen Pol. Budi Gunawan dari KPK ke Kejagung ini. "Oh tidak ada barter-barter," ungkap Komjen Pol. Drs. Budi Waseso.

Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, Johan Budi SP menyatakan, ‎pelimpahan itu sesuai norma hukum. Terlebih, sambung dia, pelimpahan kasus itu sudah pernah dilakukan oleh KPK sebelumnya.

”Tapi ini sesuai norma-norma hukum, jadi kesimpulan melimpahkan melalui norma-norma hukum. KPK pernah melimpahkan perkara ketika pelakunya bukan penyelenggara negara. Mekanismenya memang dibenarkan,” tandas mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di plaza Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. (jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.491.285 Since: 05.03.13 | 0.2675 sec