Hukum

KPK Limpahkan Kasus Komjen Pol BG Ke Kejagung

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Langkah itu diambil setelah ada koordinasi antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Kementeri‎an Hukum dan HAM, serta Kementerian Koordinator Politik Hukum Keamanan.

Hal ini diketahui dari pertemuan yang digelar antara Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Widyo Pramono, Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Drs. Budi Waseso dan Direktur Penindakan KPK Warih Sadono, Senin (2/3/2015) di Gedung Bundar Kejagung.

"Nanti dari KPK. Saya hanya dapat undangan untuk ikut hadir dalam rangka KPK menyerahkan berkasnya Pak BG untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung," beber Kabareskrim Komjen Pol. Drs. Budi Waseso, Senin (2/3/2015).

Namun, jenderal bintang tiga yang kian akrab disapa Buwas itu mengaku belum tahu kapan penyerahan akan dilakukan. Menurut dia, yang tahu pasti adalah dari pihak KPK. "Nanti scara teknis akan dilakukan oleh pihak KPK," tegasnya.

Menurut Komjen Pol. Drs. Budi Waseso, tak masalah jika KPK menyerahkannya kepada Kejagung. Sebab, tegas dia, itu merupakan kewenangan KPK. "Oh tidak apa-apa. Itu kan wewenang dari KPK ya untuk menyerahkan ke kejaksaan," ungkap mantan Kapolda Gorontalo ini.

Komjen Pol. Drs. Budi Waseso menjelaskan, pertemuan hari ini hanya membicarakan teknis penyerahan. Namun, dia tak menjelaskan detail teknis yang dimaksud. "Ini awal daripada proses. Nanti kelanjutannya oleh pihak KPK ke Kejaksaan Agung," paparnya.

Komjen Pol. Budi Waseso pun membantah tidak ada barter kasus di balik penyerahan pengusutan Komjen Pol. Budi Gunawan dari KPK ke Kejagung ini. "Oh tidak ada barter-barter," ungkap Komjen Pol. Drs. Budi Waseso.

Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, Johan Budi SP menyatakan, ‎pelimpahan itu sesuai norma hukum. Terlebih, sambung dia, pelimpahan kasus itu sudah pernah dilakukan oleh KPK sebelumnya.

”Tapi ini sesuai norma-norma hukum, jadi kesimpulan melimpahkan melalui norma-norma hukum. KPK pernah melimpahkan perkara ketika pelakunya bukan penyelenggara negara. Mekanismenya memang dibenarkan,” tandas mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di plaza Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. (jos)

See Also

Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
BNN Sebut 11 Negara Suplai Narkoba Ke Indonesia
Polda Jambi Resmi Gelar Perkara Kasus Insiden Hiasan Natal
Insiden Hiasan Natal Tak Pancing Emosi Umat Muslim Jambi
Bupati Katingan Digerebek
Beberapa Tokoh Mendesak Hakim Agar La Nyalla Mattalitti Divonis Bebas
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas La Nyalla Mahmud Mattalitti
Penggunaan Dana PAUD Milyaran Rupiah Di Bondowoso Menjadi Sorotan
Pengambilan Sumpah 64 Advokat Peradin Oleh PT Banten
Surat Wasiat Perempuan Yang Berniat Ledakan Bom Di Istana
Polda Riau Ungkap Judi Togel Beromzet Rp180 Juta Per Bulan
Polisi Bekuk Ketua Umum PARFI
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.505.041 Since: 05.03.13 | 0.4972 sec