Hukum

Sutan Bhatoegana Ajukan Gugatan Praperadilan

Thursday, 26 Februari 2015 | View : 742

JAKARTA-SBN.

Putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. menginspirasi banyak tersangka untuk melakukan hal yang sama. Langkah hukum Komjen Pol. Budi Gunawan yang mengajukan praperadilan dan menuai hasil memuaskan ditiru para tersangka korupsi. Tersangka dugaan korupsi, Sutan Bhatoegana hampir pasti akan menempuh jalan serupa dan mengikuti jejak 'keberhasilan' Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu.

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana memutuskan untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sutan Bhatoegana terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penetapan APBN Perubahan Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI.

Tim penasihat hukum tersangka korupsi Sutan Bhatoegana, Eggi Sudjana, mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu dasar pengajuannya adalah status penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah bebas tugas.

"Jadi penetapan tersangka dan penahanan klien kami tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum," cetus Eggi Sudjana saat dihubungi, Kamis (26/2/2015).

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI tersebut, Sutan Bhatoegana menunjuk Razman Arif Nasution untuk menjadi penasihat hukumnya dalam pengajuan gugatan praperadilan. Razman Arif Nasution merupakan penasihat hukum Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Gunawan, yang terlebih dahulu mengajukan praperadilan ke Pengadian Negeri Jakarta Selatan. Razman Arif Nasution sebelumnya menjadi bagian dari tim penasihat hukum Komjen Pol. Budi Gunawan yang memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi.

"Sutan menunjuk saya sebagai kuasa hukum untuk mengajukan praperadilan. Selain saya ada juga Pak Eggi. Nanti dijelaskan dalam konferensi pers," ujar Razman Arif Nasution saat dihubungi, Kamis (26/2/2015).

"Ya benar (Sutan akan ajukan praperadilan). Sore nanti ada konferensi pers pukul 17.00 WIB di D'Cost, Jalan Abdul Muis, Tanah Abang," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (26/2/2015).

Namun, Razman Arif Nasution enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pengajuan praperadilan Sutan Bhatoegana.

"Beliau tersangka dan ditahan, tapi itu tidak sesuai dengan prosedur," ujar Razman Arif Nasution.

Razman Arif Nasution belum membeberkan secara detail rencana permohonan praperadilan Sutan Bathoegana. Dikatakan, pihaknya akan menggelar konferensi pers sore ini.

"Ada beberapa pertimbangan, tapi nanti lebih lengkapnya sore saya kasih tahu. Kita gelar konferensi pers pukul 17.00 WIB," kata pengacara Sutan Bhatoegana, Razman Arif Nasution kepada awak media, Kamis (26/2/2015).

Razman Arif Nasution yang juga pengacara Komjen Pol. Budi Gunawan untuk kasusnya (bukan untuk praperadilan), akan mendampingi Sutan Bhatoegana bersama Eggi Sudjana. Yang jelas, tegas Razman Arif Nasution, langkah kliennya tidak ada kaitannya dengan 'keberhasilan' Komjen Pol. Budi Gunawan. "Ini bukan meniru, tak ada kaitannya lah," tukas Razman Arif Nasution.

Lalu, kapan praperadilan diajukan? "Secepatnya, kita sedang susun," jawab Razman Arif Nasution. Rencananya praperadilan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Eggi Sudjana, yang juga pengacara Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Gunawan, menerangkan gugatan tersebut didasari atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK. "Intinya, siapa pun yang merasa dirugikan dengan tindakan KPK, baik dari penyelidikan, penyidikan, hingga tuntutan, bisa melakukan gugatan dan kompensasi," tukas Eggi Sudjana.

Soal tuntutan rugi, Eggi Sudjana mengaku belum membicarakannya. Eggi Sudjana optimistis gugatan yang akan dilayangkan pekan depan itu akan dimenangkan Hakim. "Peristiwa Budi Gunawan itu sebagai yurisprudensi. Logikanya, ya, harus menang," tegas Eggi Sudjana.

Sebelumnya, Sutan Bhatoegana tak berniat mengajukan gugatan praperadilan.

Sejumlah tersangka korupsi telah mengambil langkah pengajuan praperadilan setelah putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan permohonan Komjen Pol. Budi Gunawan. Pada Senin (16/2/2015), Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan gugatan Komjen Pol. Budi Gunawan atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan sprindik nomor Sprin-dik 03/01/01/2015 yang menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim Sarpin Rizaldi menilai KPK tidak berwenang mengusut kasus Komjen Pol. Budi Gunawan karena bukan penyelenggara negara. Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa penetapan tersangka masuk obyek praperadilan, walau bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Para tersangka koruptor yang mengajukan praperadilan adalah antara lain mantan Menteri Agama tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji Suryadharma Ali (SDA) telah secara resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Suryadharma Ali merasa penetapan tersangkanya tidak tepat dan tidak mendasar. Menurut mantan Ketua Umum PPP itu, KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Berdasar informasi sidang perdana praperadilan SDA akan digelar pada 16 Maret mendatang.

Kemudian juga, Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, dan Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome.

Politikus Partai Demokrat itu, Sutan Bhatoegana merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2013.

Sutan Bhatoegana diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan saat menjabat selaku Ketua Komisi VII DPR 2009-2014. Penetapan Sutan Bhatoegana sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus suap SKK Migas yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Sutan Bhatoegana juga sempat ngotot tidak bersalah dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi saat mengetuk APBNP Kementerian Energi itu. Sutan Bhatoegana mengklaim telah menyelamatkan APBN karena ada penghematan anggaran untuk Kementerian Energi dari Rp 18 triliun menjadi Rp 17 triliun.

KPK menetapkan Sutan Bhatoegana sebagai tersangka pada 14 Mei 2014. Pada 2 Februari lalu, politisi Partai Demokrat itu ditahan KPK di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba usai menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK selama hampir sembilan jam.

Sutan Bhatoegana dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penetapan Sutan Bhatoegana sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi VII DPR RI periode 2009-2014.

Dalam amar putusan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini 29 April lalu, Majelis Hakim menyebutkan, Rudi Rubiandini pernah menyerahkan US$ 200.000 kepada Ketua Komisi VII DPR RI saat itu, Sutan Bhatoegana. Uang itu merupakan bagian dari suap yang diberikan oleh Komisaris Kernel Oil, Pte. Ltd., Simon Gunawan Tanjaya, kepada Rudi Rubiandini. Suap diberikan Simon Gunawan Tanjaya melalui Deviardi. Penerimaan uang oleh Rudi Rubiandini karena didesak membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno memuluskan pembahasan anggaran ESDM di Komisi VII DPR RI.

Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki sebelumnya mengaku tidak bisa membendung gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh para tersangka yang kasusnya ditangani KPK. Menurut dia, satu-satunya cara yang bisa dilakukan KPK adalah menghadapi gugatan itu di pengadilan. (kom/tem/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.402.406 Since: 05.03.13 | 0.2327 sec