Hukum

MA Perberat Hukuman Ratu Atut Chosiyah

Tuesday, 24 Februari 2015 | View : 882

JAKARTA-SBN.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah. Majelis Hakim kasasi MA justru memperberat hukuman untuk Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah dari empat tahun menjadi tujuh tahun penjara.

Di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Ratu Atut Chosiyah divonis penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah menyuap Rp 1 miliar kepada bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui pengacara Susi Tur Andayani.

Uang itu untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa KPK, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan penjara.

"Kasasi terdakwa ditolak dalam amar putusan dengan nomor 285 K/Pid.Sus/2015. Diputus pada 23 Februari 2015," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, Selasa (24/2/2015).

Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut diketuai oleh Hakim M.S. Lumme dengan Hakim anggota Krisna Harahap dan Artidjo Alkostar.

Di pengadilan tingkat pertama dan banding, Ratu Atut Chosiyah divonis bersalah dalam kasus suap terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten. Ratu Atut Chosiyah dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Hukuman tujuh tahun penjara dari MA sebenarnya masih lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK sebelumnya, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Ratu Atut Chosiyah terseret dalam kasus ini karena diduga terlibat dalam upaya suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak pada 2013. Dia disebut bersama adiknya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dan seorang advokat Susi Tur Andayani merencanakan pemberian suap yang awalnya akan diberikan sebesar Rp 3 miliar. Akil Mochtar, Wawan, dan Susi Tur Andayani sudah divonis bersalah secara terpisah dalam kasus ini.

Selain Ratu Atut Chosiyah, lanjut Ridwan Mansyur, MA juga memutus permohonan mantan anggota DPR RI, Susi Tur Andayani. Susi Tur Andayani juga merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak di MK. Melalui putusan Nomor 2262 K/Pid.Sus/2014, MA menolak permohonan kasasi Susi Tur Andayani. Hukuman penjara Susi Tur Andayani adalah lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

MA juga menolak permohonan kasasi Akil Mochtar. Anggota Majelis Hakim Kasasi Krisna Harahap, Senin (23/2/2015), membenarkan penolakan permohonan kasasi yang diajukan Akil Mochtar tersebut. "Permohonan kasasi M Akil Mokhtar yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi DKI, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung," kata Hakim Krisna Harahap.

Adik kandung Ratu Atut Chosiyah yang juga Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku sedih atas putusan kasasi MA. Pihak keluarga, kata Ratu Tatu Chasanah, mengaku pasrah. "Tentu kami sebagai keluarga sangat sedih mendengar putusan seperti itu. Tapi, kita sebagai umat yang beragama harus berupaya keras untuk bisa tawakal dan menerimanya," cetus Ratu Tatu Chasanah.

Adik tiri Ratu Atut Chosiyah yang juga menjabat sebagai Wali Kota Serang TB Chairul Jaman juga merasa sedih mendapatkan kabar penambahan hukuman penjara untuk Ratu Atut Chosiyah. "Ya saya baru dengar semalam (Senin) kalau Atut hukumannya menjadi tujuh tahun," kata TB Chairul Jaman, Selasa (24/2/2015).

Menyusul putusan kasus hukum Ratu Atut Chosiyah yang telah berkekuatan hukum tetap, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno akan segera menjabat menjadi Gubernur definitif Banten. Pelaksana tugas (plt) Gubernur Banten Rano Karno segera menjadi Gubernur Banten definitif setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah.

Kewajiban Rano Karno selanjutnya setelah dilantik adalah mencari pendampingnya. "Nanti setelah definitif, nanti dilantik dulu, dalam waktu 30 hari harus ada wakil, tapi saya belum terpikirkan siapa," kata Rano Karno saat mendatangi Pendopo Lama, Serang, Banten, Selasa (24/2/2015).

Menurut Rano Karno, hingga kemarin, dia belum mendapatkan surat dari Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, Rano Karno sebenarnya prihatin dengan apa yang dialami oleh Ratu Atut Chosiyah. Dia prihatin karena, menurutnya, Ratu Atut Chosiyah sudah menyumbangkan pemikirannya untuk membangun Banten. "Sekali lagi, saya sendiri baru mendengar putusan MA semalam (Senin), Saya prihatin dengan putusan ini."

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Kurdi Matin mengatakan pihaknya segera memerintahkan Kepala Biro Hukum Banten berkonsultasi ke MA untuk mendapat salinan putusan terkait dengan permohonan kasasi Ratu Atut Chosiyah.

"Kalau Pemprov Banten sudah mengantongi salinan putusan MA, kami akan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya Kementerian mengirim surat ke DPRD Banten untuk menetapkan plt Gubernur Banten Rano Karno menjadi Gubernur Banten definitif," ujar Kurdi Matin, Selasa (24/2/2015).

Kurdi Matin mengatakan, setelah Rano Karno ditetapkan menjadi Gubernur Banten definitif, tahap selanjutnya adalah pemilihan Wakil Gubernur. "Nanti akan dilihat apakah sisa masa jabatan masih lebih dari 18 bulan atau tidak. Jika sisa masa jabatan hanya 18 bulan, tidak perlu ada Wakil Gubernur. Namun, kalau lebih dari 18 bulan, akan segera diproses penentuan Wakil Gubernur," kata Kurdi Matin.

Anggota tim penasihat hukum Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Sukatma, mengaku belum menerima salinan putusan resmi dari MA. "Jika ternyata Ibu Atut bersalah, kami yakin terdapat peradilan sesat terhadap diri Ibu Atut," kata Tubagus Sukatma.

Menurut Tubagus Sukatma, berdasarkan fakta persidangan, kliennya secara jelas tidak pernah memerintahkan adik kandungnya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar. "Hal itu dibenarkan saksi-saksi, bahkan terdapat dissenting opinion (perbedaan pendapat) di antara Hakim," dia menegaskan. (rep/tem)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.350 Since: 05.03.13 | 0.1259 sec