Hukum

Suryadharma Ali Ajukan Praperadilan

Monday, 23 Februari 2015 | View : 497

JAKARTA-SBN.

Mantan Manteri Agama Suryadharma Ali akan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Suryadharma Ali sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana haji medio 2010-2013.

Suryadharma Ali mengajukan upaya Praperadilan kepada KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin (23/2/2015). Karena, pihak SDA menilai bahwa penetapannya sebagai tersangka pada 22 Mei 2014 lalu, merupakan tindakan semena-mena lantaran belum mempunyai bukti permulaan yang cukup.

"Tepat pada hari ini pukul 08:00 WIB, permohonan praperadilan telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka atas dirinya, dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013, yang dilakukan oleh Suryadharma Ali selaku menteri agama dan kawan-kawan," kata penasihat Hukum Suryadharma Ali, Humphrey Djemat di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2015).

Humphrey Djemat mengatakan, pengajuan praperadilan ini karena pihaknya mencari kebenaran atas tindakan KPK yang kerap semena-mena dalam melakukan penyidikan terhadap kliennya. Selain itu, dirinya juga menilai bahwa KPK telah melakukan pelanggaran, karena bukti penetapan kliennya sebagai tersangka dianggap kurang bukti.

"Adanya permohonan praperadilan tersebut diajukan kepada KPK, karena kami ingin mencari keadilan akibat tindakan penyidik dan pimpinan KPK yang semena-mena menetapkan dirinya sebagai tersangka. Padahal KPK belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dalam penetapan status tersangka kepada dirinya," kata Humphrey Djemat.

Humphrey Djemat dan timnya dari GaniDjemat and Partners Advocates yakin, penetapan status tersangka kepada SDA oleh KPK itu melawan hukum, sehingga melanggar hak asasi kliennya. Alasannya, penetapan status tersangka itu sudah terburu-buru ditetapkan, padahal seluruh proses penyidikan baru akan dilakukan oleh KPK.

"Penetapan SDA sebagai tersangka telah dilakukan secara melawan hukum, karena penetapan tersebut dilakukan pada saat dimulainya suatu rangkaian penyidikan oleh penyidik KPK. Baru setelah itu KPK secara maraton melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penelusuran barang bukti, dan upaya-upaya paksa yang sangat merugikan SDA," kata Humphrey Djemat.

"Hal tersebut menunjukkan penetapan SDA sebagai tersangka dilakukan terlalu dini, dan melanggar hak asasi SDA," tandas Humphrey Djemat.

Humphrey Djemat dan timnya mempunyai keyakinan kuat berdasarkan fakta dan aturan hukum yang ada. Beberapa rujukan dari putusan Pengadilan Negeri bahwa permohonan praperadilan pihaknya ini sangat berdasar.

"Maka kami berkeyakinan pula bahwa PN Jaksel akan memeriksa dan menyidangkan permohonan praperadilan tersebut, dan PN Jaksel secara hukum berhak dan berwenang memutuskan sah atau tidaknya penetapan SDA sebagai tersangka," ujarnya.

Humphrey Djemat selaku penasihat hukum Suryadharma Ali, mengatakan bahwa sampai saat ini kliennya itu tidak pernah merasa bersalah atas semua sangkaan yang dituduhkan KPK kepadanya. Karena itu, pihaknya akan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Sampai saat ini dan sampai kapan pun juga, Suryadharma Ali merasa tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan KPK. Dalam sidang praperadilan nanti akan dihadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli serta bukti-bukti yang mendukung," kata Humphrey Djemat di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2015).

Humphrey Djemat dan pihaknya juga meminta, agar semua pihak menghormati proses hukum yang ada, demi tercapainya aspek keadilan bagi kliennya tersebut.

"Kami minta KPK dan semua pihak yang terkait, menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tukas Humphrey Djemat.

Tim penasihat hukum Suryadharma Ali mengatakan, pengajuan gugatan praperadilan ke PN Jaksel tidak ada hubungannya dengan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan yang dimenangkan Hakim Sarpin Rizaldi.

"SDA menuntut keadilan melalui jalur praperadilan. Bukan hanya kita melihat kasus Komjen Budi saja, tapi sebelumnya juga sudah ada. Kalau soal inspirasi dari Budi, rasanya tidak. Kita cuma menunggu momentum saja. Sudah lama kita memikirkan untuk melakukan ini," kata Humphrey Djemat dalam konferensi persnya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2015).

Humphrey Djemat berharap bahwa melalui proses praperadilan ini, pihaknya berharap bisa mengetahui tepat atau tidaknya KPK dalam menetapkan tersangka kepada kliennya.

Pasalnya, komisi antirasuah tersebut dinilai sebagai lembaga yang mirip dengan malaikat, karena kerap dianggap tidak memiliki celah kesalahan. "Dulu KPK seperti malaikat, bisa jadi yang melawan malah dihabisin. Tapi sekarang kita melihat adanya suatu jalan. Jadi dibuktikan saja, apakah proses hukum ini (SDA) sudah benar atau tidak," pungkasnya.

Sebelum Suryadharma Ali, Komjen Pol. Budi Gunawan telah mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Hasilnya, permohonan Komjen Pol. Budi Gunawan dikabulkan dan Hakim menyatakan penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan oleh KPK tak sah.

Suryadharma Ali telah ditetapkan menjadi tersangka atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 hingga 2013. Menurut Johan Budi Sapto Prabowo yang saat itu menjadi Juru Bicara KPK, mengatakan penyidik KPK sudah mendapatkan dua alat bukti dan keterangan yang cukup, baik di Indonesia maupun dari pihak Arab Saudi.

Atas kasus tersebut SDA dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (5) ke-1 dan Pasal 65 KUH Pidana, dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. SDA dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai Menteri dengan cara memperkaya diri sendiri serta orang lain. (jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.271.952 Since: 05.03.13 | 0.2163 sec