Hukum

AJI Jakarta Desak Polisi Bekasi Bekuk Pelaku Pengeroyokan Wartawan

Saturday, 21 Februari 2015 | View : 515

BEKASI-SBN.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta meminta Kepolisian Resor Kota Bekasi segera mengusut kasus kekerasan yang dialami jurnalis Radar Bekasi, Randy Yosetiawan Progo (27 tahun).

Kekerasan itu terjadi pada Kamis (19/2/2015), di hadapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi Faturahman Daud. “AJI Jakarta menyatakan kekerasan terhadap jurnalis karena tidak puas dengan pemberitaan tidak dibenarkan dengan alasan apa pun,” tegas Ketua AJI Jakarta Umar Idris dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Sabtu (21/2/2015).

Menurut Umar Idris, kekerasan terhadap Randy Yasetiawan Progo (27) terjadi di rumah makan Arraunah di Jalan Serma Marzuki, Margajaya, Bekasi Selatan. Saat itu Faturahman Daud meminta Randy Yasetiawan Progo (27) menemuinya karena ingin mengklarifikasi berita yang dimuat Radar Bekasi edisi Rabu (18/2/2015).

Berita yang ditulisnya berjudul "DPC Bekasi Utara Sebut Pimpinan DPD Masa Bodo" edisi 18 Februari 2015. Berita yang ditulis Randy Yasetiawan Progo (27) itu memuat pernyataan Ketua DPC PAN Bekasi Utara Iriansyah yang mengkritik pimpinan DPD PAN Kota Bekasi yang dianggap tidak memperhatikan kader partai.

Faturahman Daud tak bisa menerima berita itu. Bukannya mendiskusikan pemberitaan itu, saat bertemu dengan Randy Yasetiawan Progo (27), Faturahman Daud, yang didampingi Iriansyah, diduga menyuruh tiga orang di rumah makan itu mengeroyok Randy Yasetiawan Progo (27). Faturahman Daud dan Iriansyah tak ikut memukul, tapi menyaksikan kekerasan itu.

Akibat pukulan ini, Randy Yasetiawan Progo (27) menderita luka memar di bagian pipi kiri, lengan kiri, dan pinggang kiri.

AJI menduga pengeroyokan oleh tiga orang itu dilakukan atas perintah Faturahman Daud. Umar Idris mengatakan kekerasan terhadap Randy Yasetiawan Progo (27) merupakan tindak pidana.

Tindakan itu juga mengancam kebebasan pers yang telah dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam beleid itu, ketidakpuasan atas sebuah berita dinyatakan harus disampaikan lewat mekanisme pemberian hak jawab dan hak koreksi berupa tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik narasumber atau pembaca.

Ketua Asosiasi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Umar Idris mengatakan bahwa kekerasan yang menimpa wartawan dapat dijerat dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dalam aturan tersebut terdapat adanya larangan tindakan melakukan penghalangan pada kinerja jurnalis dan tindakan kekerasan kepada jurnalis.

"Berarti politisi itu tidak paham aturan Undang-undang, dia bisa dijerat Undang-undang Pers dengan ancaman penjara dua tahun, dan denda Rp 500 juta," terangnya ketika dihubungi awak media tadi malam.

Dia menjelaskan, jika ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pemberitaan yang telah diterbitkan oleh media, seharusnya melakukan ralat dan koreksi. Pihak media yang telah menerbitkan berita pun memiliki kewajiban untuk memuat ralat tersebut untuk melakukan koreksi pada pemberitaan yang terbit sebelumnya.

"Kami sangat menyesalkan hal ini dan malah melakukan tindakan main hakim sendiri,” tukasnya.

Selanjutnya, Ketua AJI Jakarta, Umar Idris menyarankan agar media terkait melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan menjerat pelaku dengan Undang-undang Pers. Hal itu karena kekerasan yang terjadi merupakan imbas dari berita yang telah diterbitkan.

Pasal 8 Undang-undang Pers menyatakan, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. “Karena itu, kami mendesak polisi segera menetapkan tersangka dan menyeret pelakunya ke pengadilan,” pungkas Ketua AJI Jakarta Umar Idris.

Ketua AJI Jakarta Umar Idris berharap tindakan tegas kepolisian bakal memberikan efek jera, sehingga mencegah kasus serupa terjadi lagi di kemudian hari. AJI, menurut Umar Idris, juga meminta pengurus partai politik, terutama Partai Amanat Nasional (PAN), di pusat dan daerah menaati Undang-undang Pers dalam menyelesaikan sengketa seputar pemberitaan.

Saat ingin dikonfirmasi, Faturrahman Daud tidak berada di kantor DPD PAN Kota Bekasi. Ketika dihubungi lewat telepon dan pesan pendek, Faturrahman Daud juga tidak menjawab. (tem/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.356 Since: 05.03.13 | 0.1254 sec