Hukum

KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan BG

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (16/2/2015), hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Komjen Pol. Budi Gunawan adalah tidak sah.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah mengajukan kasasi atas putusan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan. "Memang sudah ada keputusan untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap praperadilan Komjen BG (Budi Gunawan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2015).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengungkapkan, langkah hukum dengan mengajukan kasasi dilakukan setelah KPK menelaah lebih jauh terhadap putusan pengadilan.

Selain penelaahan secara internal, KPK juga meminta masukan dari para pakar Hukum Tata Negara (HTN) seperti Refly Harun, Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar dan Saldi Isra yang diketahui menyambangi KPK pada hari Selasa (17/2/2015) atau sehari setelah pengadilan memutuskan menerima permohonan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, langkah tersebut diambil atas saran sejumlah pakar hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki bingung dengan langkah yang diambil lembaganya sendiri. Langkah yang dimaksud adalah pengajuan kasasi terhadap putusan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan.

"Setahu saya terhadap putusan praperadilan hanya bisa dilakukan PK (peninjauan kembali) bukan kasasi," ujar Taufiequrrahman Ruki kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jumat (20/2/2015).

Meski begitu, Taufiequrrahman Ruki akui bahwa pengetahuannya itu bisa saja salah. Pasalnya, sistem hukum memiliki sifat yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. "Mungkin saja sekarang sudah ada terobosan hukum baru," duga Taufiequrrahman Ruki.

Namun, Taufiequrrahman Ruki mengaku belum sempat untuk mengkaji masalah ini. "Saya saja belum membaca secara lengkap isi putusan," tandas Taufiequrrahman Ruki.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK.

"PN mengabulkan sebagian dan menolak untuk sebagian gugatan pemohon," kata hakim tunggal, Sarpin Rizaldi, dalam sidang pembacaan putusan di PN Jaksel, Senin (16/2/2015).

Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan, mekanisme penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 terhadap Komjen Pol. Budi Gunawan tidak sah.

KPK juga dinyatakan tidak berwenang menangani perkara Komjen Pol. Budi Gunawan karena kapasitasnya selaku kepala Biro Pembinaan Karier Polri (Karobinkar) bukan penyelenggara negara maupun penegak hukum.

"Termohon tidak dapat membuktikan apakah pemohon penegak hukum dan penyelenggara negara," tegas Hakim tunggal Sarpin Rizaldi.

Gugatan praperadilan diajukan karena proses penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan dinilai tidak sesuai prosedur hukum sehingga praperadilan menguji sah-tidaknya penetapan status tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan oleh KPK.

KPK mengumumkan calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tersangka pada 13 Januari 2015, sehari sebelum fit and proper test digelar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Komjen Pol. Budi Gunawan diduga menerima suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri pada 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.502.261 Since: 05.03.13 | 0.1486 sec