Hukum

KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan BG

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (16/2/2015), hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Komjen Pol. Budi Gunawan adalah tidak sah.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah mengajukan kasasi atas putusan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan. "Memang sudah ada keputusan untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap praperadilan Komjen BG (Budi Gunawan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2015).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengungkapkan, langkah hukum dengan mengajukan kasasi dilakukan setelah KPK menelaah lebih jauh terhadap putusan pengadilan.

Selain penelaahan secara internal, KPK juga meminta masukan dari para pakar Hukum Tata Negara (HTN) seperti Refly Harun, Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar dan Saldi Isra yang diketahui menyambangi KPK pada hari Selasa (17/2/2015) atau sehari setelah pengadilan memutuskan menerima permohonan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, langkah tersebut diambil atas saran sejumlah pakar hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki bingung dengan langkah yang diambil lembaganya sendiri. Langkah yang dimaksud adalah pengajuan kasasi terhadap putusan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan.

"Setahu saya terhadap putusan praperadilan hanya bisa dilakukan PK (peninjauan kembali) bukan kasasi," ujar Taufiequrrahman Ruki kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jumat (20/2/2015).

Meski begitu, Taufiequrrahman Ruki akui bahwa pengetahuannya itu bisa saja salah. Pasalnya, sistem hukum memiliki sifat yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. "Mungkin saja sekarang sudah ada terobosan hukum baru," duga Taufiequrrahman Ruki.

Namun, Taufiequrrahman Ruki mengaku belum sempat untuk mengkaji masalah ini. "Saya saja belum membaca secara lengkap isi putusan," tandas Taufiequrrahman Ruki.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK.

"PN mengabulkan sebagian dan menolak untuk sebagian gugatan pemohon," kata hakim tunggal, Sarpin Rizaldi, dalam sidang pembacaan putusan di PN Jaksel, Senin (16/2/2015).

Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan, mekanisme penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 terhadap Komjen Pol. Budi Gunawan tidak sah.

KPK juga dinyatakan tidak berwenang menangani perkara Komjen Pol. Budi Gunawan karena kapasitasnya selaku kepala Biro Pembinaan Karier Polri (Karobinkar) bukan penyelenggara negara maupun penegak hukum.

"Termohon tidak dapat membuktikan apakah pemohon penegak hukum dan penyelenggara negara," tegas Hakim tunggal Sarpin Rizaldi.

Gugatan praperadilan diajukan karena proses penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan dinilai tidak sesuai prosedur hukum sehingga praperadilan menguji sah-tidaknya penetapan status tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan oleh KPK.

KPK mengumumkan calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tersangka pada 13 Januari 2015, sehari sebelum fit and proper test digelar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Komjen Pol. Budi Gunawan diduga menerima suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri pada 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. (sp/jos)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.885.568 Since: 05.03.13 | 0.2434 sec