Hukum

KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan BG

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (16/2/2015), hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Komjen Pol. Budi Gunawan adalah tidak sah.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah mengajukan kasasi atas putusan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan. "Memang sudah ada keputusan untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap praperadilan Komjen BG (Budi Gunawan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2015).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengungkapkan, langkah hukum dengan mengajukan kasasi dilakukan setelah KPK menelaah lebih jauh terhadap putusan pengadilan.

Selain penelaahan secara internal, KPK juga meminta masukan dari para pakar Hukum Tata Negara (HTN) seperti Refly Harun, Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar dan Saldi Isra yang diketahui menyambangi KPK pada hari Selasa (17/2/2015) atau sehari setelah pengadilan memutuskan menerima permohonan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, langkah tersebut diambil atas saran sejumlah pakar hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki bingung dengan langkah yang diambil lembaganya sendiri. Langkah yang dimaksud adalah pengajuan kasasi terhadap putusan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan.

"Setahu saya terhadap putusan praperadilan hanya bisa dilakukan PK (peninjauan kembali) bukan kasasi," ujar Taufiequrrahman Ruki kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jumat (20/2/2015).

Meski begitu, Taufiequrrahman Ruki akui bahwa pengetahuannya itu bisa saja salah. Pasalnya, sistem hukum memiliki sifat yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. "Mungkin saja sekarang sudah ada terobosan hukum baru," duga Taufiequrrahman Ruki.

Namun, Taufiequrrahman Ruki mengaku belum sempat untuk mengkaji masalah ini. "Saya saja belum membaca secara lengkap isi putusan," tandas Taufiequrrahman Ruki.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK.

"PN mengabulkan sebagian dan menolak untuk sebagian gugatan pemohon," kata hakim tunggal, Sarpin Rizaldi, dalam sidang pembacaan putusan di PN Jaksel, Senin (16/2/2015).

Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan, mekanisme penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 terhadap Komjen Pol. Budi Gunawan tidak sah.

KPK juga dinyatakan tidak berwenang menangani perkara Komjen Pol. Budi Gunawan karena kapasitasnya selaku kepala Biro Pembinaan Karier Polri (Karobinkar) bukan penyelenggara negara maupun penegak hukum.

"Termohon tidak dapat membuktikan apakah pemohon penegak hukum dan penyelenggara negara," tegas Hakim tunggal Sarpin Rizaldi.

Gugatan praperadilan diajukan karena proses penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan dinilai tidak sesuai prosedur hukum sehingga praperadilan menguji sah-tidaknya penetapan status tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan oleh KPK.

KPK mengumumkan calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tersangka pada 13 Januari 2015, sehari sebelum fit and proper test digelar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Komjen Pol. Budi Gunawan diduga menerima suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri pada 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. (sp/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.177.685 Since: 05.03.13 | 0.2208 sec