Hukum

Presiden Resmi Lantik Tiga Pimpinan Sementara KPK

Friday, 20 Februari 2015 | View : 596

JAKARTA-SBN.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melantik tiga pimpinan sementara (Plt.) lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jumat (20/2/2015) pagi. Ketiganya yakni Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi Sapto Prabowo, dan Indriyanto Seno Adji.

"Iya, dilantik besok pukul 08.00 WIB di Istana Negara," ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto dalam pesan singkat, Kamis (19/2/2015) malam.

Pada Jumat (20/2/2015) pagi ini tepat pukul 08.00 WIB Presiden Joko Widodo resmi melantik dan melaksanakan pengambilan sumpah 3 Pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pimpinan KPK, yakni Johan Budi Sapto Prabowo, Taufiequrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Aji.

Berdasarkan pantauan, Jumat (20/2/2015) pukul 08.00 WIB, dalam acara pelantikan yang dilaksanakan di Istana Negara tersebut, juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Negara termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Ketua DPD RI, Ketua DPR RI, dan Wakil ketua MA. Selain itu perwakilan TNI, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, dan Wakapolri Komjen Pol. Drs. Badrodin Haiti juga ikut menghadiri pelantikan ini. Usai pelantikan, Komjen Pol. Badrodin Haiti pun memberikan selamat kepada para Plt Pimpinan KPK tersebut.

Saat ini pengambilan sumpah oleh ketiga Plt pimpinan KPK tersebut masih berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi Sapto Prabowo (SP.) bukanlah nama baru di internal KPK.

Taufiequrachman Ruki adalah Ketua KPK pertama periode 2003-2007 yang turut andil dalam lahirnya lembaga anti-rasuah itu. Pria yang memiliki karir panjang di dunia kepolisian dan peraih penghargaan Adhi Makayasa tahun 1971 terakhir menjabat sebagai Komisaris Bank BJB.

Taufiequrachman Ruki adalah salah satu lulusan terbaik Akademi Polisi pada 1971 dan mengabdi di korps baju coklat hingga 1997 dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.).

Taufiequrachman Ruki kemudian masuk ke parlemen sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode antara 1997-2001.

Taufiequrachman Ruki memimpin KPK pada 2003 dan mengakhiri kariernya pada 2007.

Taufiequrachman Ruki yang merupakan mantan Ketua KPK periode 2003-2009 diangkat sebagai Ketua Sementara dan Anggota Sementara KPK menggantikan Abraham Samad. Taufiequrachman Ruki diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No.14 Tahun 2015.

Johan Budi SP. selama ini dikenal sebagai Juru Bicara KPK mulai periode 2006-2014. Johan Budi SP. kemudian dipercaya sebagai Deputi Pencegahan KPK. Belakangan setelah konflik KPK-Polri mencuat, mantan jurnalis itu pun kembali tampil merangkap tugas sebagai Juru Bicara KPK.

Lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada 1992, Johan Budi SP. sempat bekerja di Lembaga Minyak dan Gas Bumi sebelum terjun ke dunia jurnalistik.

Karier terakhirnya sebagai wartawan adalah menjadi editor kolom investigasi di Majalah Tempo hingga 2005. Satu tahun kemudian ia menjadi Juru Bicara KPK hingga 2014.

Johan Budi Sapto Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara KPK diangkat sebagai Wakil Ketua dan Anggota Sementara KPK menggantikan Bambang Widjojanto. Johan Budi SP. diangkat berdasarkan Kepres No.15 Tahun 2015.

Indriyanto Seno Adji adalah ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI). Indriyanto Seno Adji merupakan putra dari mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji. Saat ini, Indriyanto Seno Adji meneruskan kantor advokat Oemar Seno Adji yang dirintis oleh ayahnya.

Nama Indriyanto Seno Adji juga tercatat sebagai Guru Besar Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia juga termasuk dalam 15 calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan panitia seleksi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2008 silam. (jos)

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergelar doktor ini, juga menjabat sebagai Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum di Universitas Krisna Dwipayana.

Penunjukan Indriyanto Seno Aji dipertanyakan oleh para pegiat anti korupsi, karena namanya pernah tersangkut dengan dua buron kasus penggelapan dana talangan Bank Century.

Namanya disebut oleh mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Susno Duadji dalam rapat pemeriksaan Pansus Century pada Januari 2010. Saat itu Komjen Pol. Susno Duadji menyebut bahwa Indriyanto "membawa surat dari dua buron kasus Century yaitu Hesyam al-Waraq dan Rafat Ali Rizvi."

Menanggapi keraguan akan komitmennya pada pemberantasan korupsi, usai pelantikan Indriyanto Seno Adji mengatakan, "Tidak masalah, itu masa lalu. Itu artinya backward [belakang], kita sekarang melihat forward (ke depan). Kita pokoknya bertindak profesional sebagai komisioner," kata Indriyanto Seno Adji.

Indriyanto Seno Adji diangkat sebagai Wakil Ketua Sementara merangkap Anggota Sementara KPK menggantikan Busyro Muqoddas. Indriyanto Seno Adji diangkat berdasarkan Kepres No.16 Tahun 2015.

Pelantikan tiga pimpinan sementara KPK itu adalah tindak lanjut dari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kedua pimpinan KPK itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana berbeda yang ditangani kepolisian.

Ketua KPK Abraham Samad dan wakilnya Bambang Widjojanto di non-aktifkan karena status keduanya sebagai tersangka. Tiga Plt diangkat karena selain untuk menggantikan keduanya, juga untuk mengisi satu kursi pimpinan yang sudah pensiun yaitu Busyro Muqoddas.

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 32 menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara. Penetapan pemberhentian itu dilakukan oleh Presiden RI.

Ayat selanjutnya menyebutkan kondisi yang harus diambil apabila terjadi kekosongan pimpinan KPK. Undang-undang menyatakan perlunya ditunjuk anggota pengganti yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Namun, Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menambah kewenangannya menunjuk pimpinan sementara KPK tanpa melalui persetujuan DPR RI dalam kondisi darurat.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.542.660 Since: 05.03.13 | 0.1608 sec