Hukum

Muhamad Nazaruddin Sebut Tokoh Penting DPR

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali periksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin. Muhamad Nazaruddin menyebut sejumlah proyek yang menjadi bancakan anggota DPR RI.

“Bagi-bagi di proyek e-KTP, proyek Merpati MA60, proyek fiktif yang nilainya hampir Rp 2 triliun, semua saya buka apa adanya,” tutur Muhamad Nazaruddin usai diperiksa oleh penyidik KPK, di plaza Gedung KPK, Rabu (31/7/2013). Muhamad Nazaruddin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian saham PT. Garuda Indonesia.

“Dalam proyek e-KTP ada S.N., mantan Ketua Komisi II DPR, dan beberapa anggotanya yang ikut terlibat menikmati uang proyek,” ungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin. "Terjadi penggelembungan sebesar 45%, yang dibagikan untuk DPR dan menteri-menterinya terkait. Dalam BAP di tangan saya detail disebut," kata Muhamad Nazaruddin.

Muhamad Nazaruddin juga menyebut mantan Ketua Umum Partai Demokrat A.U. sebagai salah satu penikmat uang proyek. Nazaruddin pun mengakui dirinya ikut kecipratan uang proyek di Kementerian Dalam Negeri tersebut.

“Tentang proyek pembelian pesawat Merpati itu juga bagi-bagi di anggota DPR. Semua fraksi dapat, terutama fraksi Demokrat yang dibagikan untuk ketua fraksinya. Fraksi Golkar ke S.N., PDIP ke O.D. Semua sudah saya beritahukan, yang saya beritahukan ada 11,” papar Nazaruddin.

"Proyek ini nilainya hampir Rp 2 triliun," ujar Nazaruddin. Fee dari pembelian proyek itu mengalir ke Partai Demokrat tahun 2010. "Selain ke sana, fee proyek itu juga dibagikan ke semua fraksi di DPR RI," kata Nazaruddin. "Jumlah fee yang dibagi nilainya jutaan dollar," ungkap Nazaruddin. "Tentang proyek pesawat Merpati yang itu juga bagi-baginya di DPR. Waktu itu jutaan dolar dibagi ke semua fraksi, hampir dapat terutama Fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya," tukas dia.

Muhamad Nazaruddin juga menyebut pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai proyek bagi-bagi uang anggota dewan. “Proyek tersebut tidak melalui mekanisme yang sesuai perundangan. Begitu juga pembangunan pusat pendidikan dan latihan (diklat) MK dilakukan dengan penunjukan langsung,” beber Muhamad Nazaruddin. “Tentang penunjukan langsung proyek gedung MK Rp 300 miliar, proyek diklat MK Rp 200 miliar,” tambah Nazaruddin. Proyek ini ditunjuk langsung ke PT. Pembangunan Perumahan. "Ada fee yang diserahkan ke komisi III DPR senilai 7%," kata Nazaruddin. Namun, dalam proyek ini Nazaruddin enggan menyebutkan siapa pejabat yang terlibat korupsi. Sama seperti proyek pembangunan Gedung, Nazaruddin masih belum mau membeberkan pejabat yang terlibat di dalamnya. Dalam proyek ini, Nazaruddin melakukan penunjukan langsung juga kepada PT. Pembangunan Perumahan.

Nazaruddin lagi-lagi menyebut Politikus Golkar S.N. terlibat dalam pengadaan baju hansip. Nazaruddin mengatakan N.S. lah yang harus bertanggung jawab atas proyek itu.

Proyek pembangunan gedung pajak juga tak luput disebut Muhamad Nazaruddin sebagai proyek bancakan. “Proyek ini menunjuk langsung PT. Adhi Karya sebagai pelaksana proyek. Imbalan proyek ini dibagi-bagi kepada anggota DPR,” tandas Muhamad Nazaruddin. Muhamad Nazaruddin menuding O.D. juga mendapatkan jatah dari proyek ini. Nazaruddin menyebut proyek ini direkayasa oleh Banggar DPR. O.D. yang merupakan Wakil Ketua Banggar DPR pun kena sasaran. "Proyek yang dimenangkan oleh PT. Adhi Karya ini senilai Rp 2,7 triliun," kata Muhamad Nazaruddin. Selain direkayasa sama Banggar, Nazaruddin juga menuding Dirjen Pajak dari 2007 hingga 2009 juga turut terlibat.

"Proyek PLTU Kalimantan Timur, dimenangkan PT. Adhi Karya pada tahun 2010-2011. Proyek ini senilai Rp 2,3 triliun," beber Muhamad Nazaruddin. Nazaruddin juga membeberkan dugaan korupsi pada proyek PLTU Kaltim, namun tidak menyebut pejabat siapa saja yang ikut bermain.

"Proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3 triliun," imbuh Nazaruddin.

"Proyek Refinery unit RU 4 Cilacap. Proyek ini senilai Rp 930 juta dolar," tambah Muhamad Nazaruddin.

Nazaruddin menjelaskan mengenai proyek simulator SIM seperti yang diakui AKBP T.R. sebesar Rp 4 miliar, dan Rp 2 miliar untuk penunjukan langsung tendet proyek PT. CMMA oleh Budi Susanto.

"Proyek Hambalang berkaitan Wisma atlet meledak, uang dibagikan sudah masuk kantong. Sehingga diperlukan biaya menutup perkara ke KPK," kata kuasa hukum Nazaruddin, Elsa Syarief. "Proyeknya peralatan olahraga hambalang Rp 9 miliar, padahal gedung belum jadi. Dibuka juga aliran dana ke kongres Demokrat," ujar Elsa Syarief.

Terkait proyek korupsi Pendidikan Nasional (Diknas) di Kemendikbud ini, nampaknya Nazaruddin sangat berhati-hati. Nazaruddin enggan membeberkan pihak yang terlibat dalam proyek ini.

“Sudah di BAP oleh penyidik KPK. Nanti kita tinggal dukung KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemegang kekuasaan di Republik Indonesia,” pungkas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin. (id/sp/mer)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.492.116 Since: 05.03.13 | 0.349 sec