Hukum

Muhamad Nazaruddin Sebut Tokoh Penting DPR

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali periksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin. Muhamad Nazaruddin menyebut sejumlah proyek yang menjadi bancakan anggota DPR RI.

“Bagi-bagi di proyek e-KTP, proyek Merpati MA60, proyek fiktif yang nilainya hampir Rp 2 triliun, semua saya buka apa adanya,” tutur Muhamad Nazaruddin usai diperiksa oleh penyidik KPK, di plaza Gedung KPK, Rabu (31/7/2013). Muhamad Nazaruddin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian saham PT. Garuda Indonesia.

“Dalam proyek e-KTP ada S.N., mantan Ketua Komisi II DPR, dan beberapa anggotanya yang ikut terlibat menikmati uang proyek,” ungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin. "Terjadi penggelembungan sebesar 45%, yang dibagikan untuk DPR dan menteri-menterinya terkait. Dalam BAP di tangan saya detail disebut," kata Muhamad Nazaruddin.

Muhamad Nazaruddin juga menyebut mantan Ketua Umum Partai Demokrat A.U. sebagai salah satu penikmat uang proyek. Nazaruddin pun mengakui dirinya ikut kecipratan uang proyek di Kementerian Dalam Negeri tersebut.

“Tentang proyek pembelian pesawat Merpati itu juga bagi-bagi di anggota DPR. Semua fraksi dapat, terutama fraksi Demokrat yang dibagikan untuk ketua fraksinya. Fraksi Golkar ke S.N., PDIP ke O.D. Semua sudah saya beritahukan, yang saya beritahukan ada 11,” papar Nazaruddin.

"Proyek ini nilainya hampir Rp 2 triliun," ujar Nazaruddin. Fee dari pembelian proyek itu mengalir ke Partai Demokrat tahun 2010. "Selain ke sana, fee proyek itu juga dibagikan ke semua fraksi di DPR RI," kata Nazaruddin. "Jumlah fee yang dibagi nilainya jutaan dollar," ungkap Nazaruddin. "Tentang proyek pesawat Merpati yang itu juga bagi-baginya di DPR. Waktu itu jutaan dolar dibagi ke semua fraksi, hampir dapat terutama Fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya," tukas dia.

Muhamad Nazaruddin juga menyebut pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai proyek bagi-bagi uang anggota dewan. “Proyek tersebut tidak melalui mekanisme yang sesuai perundangan. Begitu juga pembangunan pusat pendidikan dan latihan (diklat) MK dilakukan dengan penunjukan langsung,” beber Muhamad Nazaruddin. “Tentang penunjukan langsung proyek gedung MK Rp 300 miliar, proyek diklat MK Rp 200 miliar,” tambah Nazaruddin. Proyek ini ditunjuk langsung ke PT. Pembangunan Perumahan. "Ada fee yang diserahkan ke komisi III DPR senilai 7%," kata Nazaruddin. Namun, dalam proyek ini Nazaruddin enggan menyebutkan siapa pejabat yang terlibat korupsi. Sama seperti proyek pembangunan Gedung, Nazaruddin masih belum mau membeberkan pejabat yang terlibat di dalamnya. Dalam proyek ini, Nazaruddin melakukan penunjukan langsung juga kepada PT. Pembangunan Perumahan.

Nazaruddin lagi-lagi menyebut Politikus Golkar S.N. terlibat dalam pengadaan baju hansip. Nazaruddin mengatakan N.S. lah yang harus bertanggung jawab atas proyek itu.

Proyek pembangunan gedung pajak juga tak luput disebut Muhamad Nazaruddin sebagai proyek bancakan. “Proyek ini menunjuk langsung PT. Adhi Karya sebagai pelaksana proyek. Imbalan proyek ini dibagi-bagi kepada anggota DPR,” tandas Muhamad Nazaruddin. Muhamad Nazaruddin menuding O.D. juga mendapatkan jatah dari proyek ini. Nazaruddin menyebut proyek ini direkayasa oleh Banggar DPR. O.D. yang merupakan Wakil Ketua Banggar DPR pun kena sasaran. "Proyek yang dimenangkan oleh PT. Adhi Karya ini senilai Rp 2,7 triliun," kata Muhamad Nazaruddin. Selain direkayasa sama Banggar, Nazaruddin juga menuding Dirjen Pajak dari 2007 hingga 2009 juga turut terlibat.

"Proyek PLTU Kalimantan Timur, dimenangkan PT. Adhi Karya pada tahun 2010-2011. Proyek ini senilai Rp 2,3 triliun," beber Muhamad Nazaruddin. Nazaruddin juga membeberkan dugaan korupsi pada proyek PLTU Kaltim, namun tidak menyebut pejabat siapa saja yang ikut bermain.

"Proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3 triliun," imbuh Nazaruddin.

"Proyek Refinery unit RU 4 Cilacap. Proyek ini senilai Rp 930 juta dolar," tambah Muhamad Nazaruddin.

Nazaruddin menjelaskan mengenai proyek simulator SIM seperti yang diakui AKBP T.R. sebesar Rp 4 miliar, dan Rp 2 miliar untuk penunjukan langsung tendet proyek PT. CMMA oleh Budi Susanto.

"Proyek Hambalang berkaitan Wisma atlet meledak, uang dibagikan sudah masuk kantong. Sehingga diperlukan biaya menutup perkara ke KPK," kata kuasa hukum Nazaruddin, Elsa Syarief. "Proyeknya peralatan olahraga hambalang Rp 9 miliar, padahal gedung belum jadi. Dibuka juga aliran dana ke kongres Demokrat," ujar Elsa Syarief.

Terkait proyek korupsi Pendidikan Nasional (Diknas) di Kemendikbud ini, nampaknya Nazaruddin sangat berhati-hati. Nazaruddin enggan membeberkan pihak yang terlibat dalam proyek ini.

“Sudah di BAP oleh penyidik KPK. Nanti kita tinggal dukung KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemegang kekuasaan di Republik Indonesia,” pungkas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin. (id/sp/mer)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.650.938 Since: 05.03.13 | 0.1843 sec