Hukum

Saksi Ahli Sebut KPK Bisa Ambil Keputusan Dalam Kondisi Jumlah Pimpinan Kurang Dari 5

JAKARTA-SBN.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar dihadirkan kubu lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) ‎sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Di depan Hakim, saksi ahli Zainal Arifin Mochtar mengatakan bisa saja KPK mengambil keputusan dalam kondisi pimpinan berjumlah kurang dari lima orang.

Zainal Arifin Mochtar, saksi ahli dari pihak KPK yang merupakan dosen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah jika dalam pengambilan keputusan jumlah pimpinannya kurang dari lima orang.

Menurutnya, aspek hukum dalam strukturalisasi yang dibangun di dalam lembaga antirasuah tersebut, tidak memungkinkan jika keharusan mengenai kuorum lima orang itu harus selalu dipenuhi dalam setiap pengambilan keputusan.

"Secara struktur Undang-undang KPK mustahil ditafsirkan wajib lima orang komisioner mengambil putusan," jelas Zainal Arifin Mochtar saat menjadi saksi ahli dalam persidangan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015).

"Dalam konteks struktur dan pasal-pasal di UU KPK, mustahil menganggap pimpinan KPK itu harus lima orang," lanjut Zainal Arifin Mochtar dalam sidang Praperadilan yang diajukan Komjen Pol. Budi Gunawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (13/2/2015).

Salah satu kondisi yang memungkinkan itu terjadi adalah jika ada konflik kepentingan pada saat menangani suatu kasus. 

Saksi ahli Zainal Arifin Mochtar menyatakan soal konflik kepentingan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Direktur Pukat Korupsi FH UGM Yogyakarta ini lantas memberikan contoh terkait konflik kepentingan tersebut. Yakni ketika KPK menangani suatu kasus yang mana pihak yang berperkara memiliki hubungan sedarah dengan salah satu pimpinan KPK.

Ketua Pukat UGM ini mengambil contoh lain, dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK, pimpinan KPK dilarang menangani perkara yang tersangkanya memiliki hubungan keluarga atau sedarah.

Saksi ahli Zainal Arifin Mochtar menjelaskan pimpinan KPK yang memiliki konflik kepentingan dalam suatu kasus harus mengundurkan diri pada saat mengambil keputusan. "Mundur pengambilan keputusan," terangnya.

Saksi ahli Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa melalui UU ini, misalnya jika ada perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tersangkanya memiliki hubungan darah dengan salah satu pimpinan KPK, maka dalam hal itu pimpinan KPK yang ikut memutuskan mengenai perkara pasti tidak sampai lima orang.

"Jika ada contoh demikian, lalu apakah lantas KPK tidak dapat memutuskan perkara itu ? Kan tidak juga," tambahnya.

Saksi ahli Zainal Arifin Mochtar melanjutkan, pasti ada kondisi yang membuat pengambilan keputusan di KPK dilakukan kurang dari lima orang pimpinan. "Kemungkinan untuk tidak ikut serta lima-limanya bisa terjadi," tandasnya.

Dikatakan Zainal Arifin Mochtar, ada kondisi-kondisi selain konflik kepentingan yang memungkinkan KPK mengambil keputusan tidak dilakukan oleh lima orang.

Misalnya saja ada salah satu orang pimpinan KPK yang meninggal dan sakit. "KPK ‎harus bisa dianggap berjalan, tidak mungkin dibunuh, kalau ada (pimpinan) yang meninggal," tukas Zainal Arifin Mochtar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini hanya dipimpin oleh empat orang komisioner sepeninggal M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. yang berakhir masa jabatannya pada Desember silam. Empat komisioner KPK itu adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, ‎Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Saksi ahli Zainal Arifin Mochtar menerangkan, jumlah pimpinan KPK yang saat ini hanya berjumlah empat orang tetap sah sesuai dengan masa jabatan para pimpinan KPK tersebut. Sebab, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ke-3 masa jabatan periode 2010-2011, M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. telah demisioner dan belum ada penggantinya.

"Masak cuma gara-gara itu KPK tidak aktif? Tidak kan," kata Zainal Arifin Mochtar menegaskan.

Namun, pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menilai jumlah komisioner KPK saat ini yang tak lengkap sebenarnya bukan karena keinginan komisi antirasuah itu. Pasalnya, sebenarnya sudah ada proses fit and proper test untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Busyro Muqoddas.

Dalam proses fit and proper test di DPR RI, sebenarnya sudah ada dua calon pimpinan KPK. Yakni M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. dan Dr. Robby Arya Brata, S.H., M.P.P.  

Hanya saja, sambung Zainal Arifin Mochtar, DPR RI justru memutuskan untuk mengosongkan posisi pimpinan KPK yang ditinggalkan Busyro Muqoddas. "Yang menarik KPK empat orang pimpinan bukan by design KPK. Harusnya bisa diisi, tapi sayangnya DPR tidak selesaikan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan)," papar saksi ahli Zainal Arifin Mochtar dalam persidangan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Gunawan di Pengadilan Negeri‎ Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015).

Saksi ahli Zainal Arifin Mochtar menambahkan, KPK harus bisa berjalan walaupun hanya dipimpin empat komisioner.  Sebab, mustahil KPK terus mengambil keputusan dengan lima orang pimpinan.

Itu sebabnya, Zainal Arifin Mochtar menganggap kondisi tersebut sebagai celah hukum kelemahan UU KPK. “Maka saya juga menyarankan agar KPK bisa menutup celah hukum tersebut, dengan membuat peraturan turunan terkait pengambilan keputusan pimpinan KPK," urai saksi ahli Zainal Arifin Mochtar.

Karena itu, Zainal Arifin Mochtar menuturkan perlu pengaturan ketika pengambilan keputusan di KPK hanya dilakukan oleh empat orang pimpinan. ‎"Itu harus diatur, kondisi pergantian orang alami, metodenya," tegas Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). (jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.246 Since: 05.03.13 | 0.187 sec