Hukum

APJII Kawal PK Kasus IM2

Thursday, 12 Februari 2015 | View : 722

JAKARTA-SBN.

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan dukungan terhadap mantan Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto, yang menempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Umum APJII Sammy Pangerapan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum di tingkat PK ini.

“Karena kami melihat, kasus ini sangat kental aroma politiknya. Di sisi lain, hasil PK ini berdampak besar terhadap industri telekomunikasi Tanah Air,” kata Sammy Pangerapan dalam keterangannya, Kamis(12/2/2015).

Diketahui, saat ini ada 16 internet service provider (ISP) dan lima operator yang memiliki model bisnis yang sama seperti IM2, yang kerjasama dengan Indosat. Ratusan entitas bisnis lain di industri telekomunikasi (common practice), baik di Indonesia maupun luar negeri, juga menggunakan pola kerjasama mirip IM2-Indosat.

Sammy mengatakan, jiika Indar Atmanto tidak terbebas dari kasus IM2 ini, maka kemungkinan besar para bos ISP juga akan ramai-ramai masuk penjara. "Ini yang tidak kami kehendaki,” cetusnya.

Dia optimistis, Indar dan Indosat akan menang di tingkat PT. Alasannya, ada dua putusan MA yang saling bertentangan, dalam ranah TUN dan Tipikor, yang menurutnya bisa dijadikan novum.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus IM2 ini memang sangat khas. Meski para pengurus Mastel, BRTI, APJII dan pelaku bisnis ICT lainnya telah menyampaikan secara detil bisnis telekomunikasi yang diatur penyelenggaraannya dalam UU Telekomunikasi, ternyata tak membuat para hakim dan jaksa bergeming.

Ini bisa dilihat dari perhitungan kerugian negara hasil audit BPKP. Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), putusan MA menetapkan adanya kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun sehingga Indar divonis 8 tahun penjara dan IM2 dihukum harus membayar ganti rugi sebesar Rp 1,3 triliun.

Namun, dalam ranah Tata Usaha Negara (TUN), MA justru memperkuat putusan Pengadilan TUN Jakarta pada tingkat kasasi yang memutuskan bahwa audit BPKP yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun tidak sah dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. MA memerintahkan BPKP untuk mencabutnya.

Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin punya pendapat sama. Dia melihat banyak kejanggalan dalam kasus Indosat-IM2 ini.

Selain adanya dua putusan MA yang saling bertentangan, juga ada kejanggalan dimana ruang lingkup kerja sama Indosat-IM2 tak pernah menyebut satu pun masalah frekuensi.

Dodi Abdulkadir, penasihat hukum terpidana kasus IM2 Indar Atmanto, mengatakan, hingga hari ini kliennya belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Dikatakan, hal ini merugikan mantan Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (IM2) itu, yang telah meringkuk di LP Sukamiskin, Bandung sejak 16 September lalu karena dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Advokat Dodi Abdulkadir mengatakan, salinan putusan itu merupakan upaya maksimal untuk memperjuangkan keadilan bagi kliennya. “Salinan putusan ini sangat penting bagi kami,” ujarnya ketika dihubungi wartawan,  Senin (3/11/2014).

Andi Hamzah, mantan Jaksa, juga berpendapat sama dengan advokat Dodi Abdulkadir. Meski prosesnya sudah benar dimana hakim (Mahkamah Agung) memutus dan jaksa mengeksekusi, namun ada tahapan yang dinilai janggal, yakni salinan putusan belum diterima pihak Indar. “Proses seperti ini sudah sering terjadi,” ujarnya.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti ini menyayangkan proses yang terjadi berulang kali ini.

“Ini bukan masalah kode etik, ini terkait dengan sebuah perilaku yang menjadi sebuah kebiasaan meski itu salah,” sambungnya.

“Yang benar, salinan putusan itu harus tetap diberikan kepada yang bersangkutan. Setelah salinan putusan itu diterima, baru kejaksaan menjalankan kewajibannya untuk mengeksekusinya," ujarnya lagi.

Pasal 270 KUHAP menyebutkan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Namun, dalam kasus Indar Atmanto, tampaknya Pasal 270 KUHAP tersebut diabaikan oleh pihak Kejaksaan. Dalam mengeksekusi Indar Atmanto, tim Jaksa eksekutor dari Satuan Tugas Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan hanya berdasarkan petikan amar putusan Mahkamah Agung (MA).

Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan H.M. Prasetyo bersikap hati-hati dalam menangani perkara PT. Indosat Mega Media (IM2).

Sidang kasasi perkara kerja sama sewa jaringan 3G milik PT. Indosat Tbk. oleh PT. IM2 pada Juli 2014 memang memicu kontroversi. Ada dua putusan kasasi yang tidak sinkron. Pertama, kerja sama Indosat dan anak usahanya tersebut dianggap merugikan negara senilai Rp 1,3 triliun berdasarkan perhitungan BPKP.

Hal ini tertuang dalam putusan Kasasi Nomor 282K/PID.SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014, yang memutuskan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto dijatuhi hukuman pidana selama delapan tahun disertai dengan denda sebesar Rp300 juta, dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp1,358 triliun yang dibebankan kepada manajemen IM2.

Sementara untuk putusan kedua adalah keputusan kasasi Nomor 263 K/TUN/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang isinya menolak kasasi yang diajukan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi atas putusan PTUN perkara IM2.

Atas dua putusan kasasi tersebut, pada akhir pekan lalu Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan akan menyelesaikan perkara IM2 dengan sangat hati-hati. "Ada dua badan peradilan yang menangani kasus itu sekarang. Satu, MA sudah menyatakan itu terbukti dan terpidananya sudah masuk penjara. Sementara yang bersangkutan melakukan gugatan ke PTUN," kata H.M. Prasetyo.

Kejaksaan Agung akan menunggu dahulu seperti apa perkembangannya dengan tidak menutup kemungkinan untuk meminta fatwa Mahkamah Agung mengenai putusan mana yang harus dilaksanakan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi perkembangan kasus tuduhan pelanggaran dalam kerja sama antara Indosat-IM2 pada penyelenggaraan 3G di frekuensi 2.1 GHz.

Menurut JK, masalah yang kini terjadi di IM2 seharusnya tidak perlu terjadi, jika regulator sudah menyatakan tidak ada kesalahan, maka hasilnya tidak ada kesalahan.

"Kasus itu akan dianggap salah kalau melanggar aturan. Kalau yang membuat aturan mengatakan tidak salah, ya tidak ada yang salah," kata JK di Jakarta, Kamis (13/11/2014) malam.

Menurutnya, masalah ini menyangkut penafsiran hukum. "Saya kira ini hanya masalah penafsiran hukum saja. Saya yakin tidak ada maksud Indosat untuk melanggar hukum. IM2 kan anak perusahaan, hanya pisah entitas. Saya yakin tidak ada maksud macam-macam untuk melakukan perbuatan melanggar hukum," tandas JK.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar Kejaksaan Agung menunggu kejelasan hukum atas dua putusan kasasi yang berbeda dari Mahkamah Agung. Kejaksaan harus menghormati keputusan kasasi Nomor 263 K/TUN/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang isinya menolak kasasi yang diajukan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi atas putusan PTUN perkara IM2.

Dalam putusan PTUN di tingkat pertama dan banding, PTUN memutuskan hasil perhitungan BPKP bahwa ada kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam perkara IM2, adalah tidak sah. Dengan penolakan kasasi BPKP oleh MA atas putusan PTUN, maka perhitungan kerugian negara di kasus IM2 versi BPKP tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum.

“Saya tidak tahu kenapa Kejaksaan ngotot untuk menyita aset IM2-Indosat, padahal kan dari putusan PTUN soal penghitungan BPKP sudah dibatalkan, jadi dasar hukum penyitaan itu apa?” ujar Fahri Hamzah.

Kejaksaan harus menghormati putusan PTUN perihal tidak ada kerugian negara di kasus IM2. Hal itu sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) UU tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan.

Apabilla ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka badan dan/atau pejabat pemerintahan akan dikenakan sanksi administratif.

Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran. Nomor 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk ditembuskan kepada Jaksa agung.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafidz juga meminta agar Kejaksaan Agung menunggu kejelasan hukum atas dua putusan kasasi yang berbeda dari Mahkamah Agung. “Ini demi kepastian hukum, dan demi iklim investasi khususnya di bidang telekomunikasi yang kondusif,” ujar Meutya Hafidz.

“Kejaksaan Agung sebaiknya bersabar, kasus ini juga sudah masuk dalam RDPU Komisi I dengan Mastel, dan saat ini sedang kita pelajari juga,” ungkap Meutya Hafidz.

Sebagai informasi, Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Tantowi Yahya telah melakukan RDPU dengan Masyarakat Telekomunikasi (bersama BRTI, APJII dan ATSI) dan sempat membahas masalah penyelesaian kasus ini.

Ketua Umum Mastel Setyanto P. Santosa mengatakan, dengan adanya kasus IM2 membuat iklim usaha di bidang ICT menjadi terganggu karena kasus ini telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan pekerja yang bekerja di sektor ini. Setyanto juga menyampaikan permintaannya kepada Komisi I DPR agar menolak segala bentuk kriminalisasi di bidang TIK.

“Kasus IM2 ini sangat khas. Kawan-kawan dituduh memakai frekuensi padahal yang dipakai adalah jaringan. Pada waktu itu dihadapan hakim dan jaksa sudah kami sampaikan secara detil. Bahkan dengan penjelasan ini pula Menteri Tifatul berani pasang badan karena memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan IM2,” tambah dia.

Kekhasan lainnya, lanjut Setyanto P. Santosa, terkait perhitungan kerugian negara hasil audit BPKP. Dalam kasus Tipikor, putusan MA menetapkan adanya kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun sehingga Indar Atmanto divonis 8 tahun penjara dan IM2 dihukum harus membayar ganti rugi sebesar Rp 1,3 triliun.

Namun, dalam ranah TUN, MA justru memperkuat putusan PTUN Jakarta pada tingkat kasasi yang memutuskan bahwa audit BPKP yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun tidak sah dan memerintahkan BPKP untuk mencabutnya.

Menkominfo sudah mengeluarkan Surat bernomor T 684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 yang  menegaskan, bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai aturan. Sebab skema bisnis antara IM2 dan Indosat merupakan model bisnis yang juga dilakukan hingga 280 penyedia jasa telekomunikasi (internet service provider) semacam IM2. Dalam memberikan layanan broadband, IM2 menggunakan jaringan dari Indosat, bukan menggunakan frekuensi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Ansori Saleh mengatakan, eksekusi mestinya dilakukan setelah yang bersangkutan atau kuasa hukumnya telah menerima salinan putusan.  Prosedur seperti ini juga harus dilakukan dalam perkara IM2.

Jika pihak Indar merasa dirugikan, Imam mempersilahkan menyampaikan pengaduan ke KY. “Yang mesti diingat pengaduan itu harus terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dari hakim yang memutus perkara IM2. Silahkan sampaikan pengaduan, KY akan siap menindaklanjutinya untuk memastikan adanya pelanggaran etika atau perilaku yang terdapat dalam putusan itu,” ujarnya.

Dijelaskan Imam Ansori Saleh, jika nantinya pengaduan sudah masuk, KY akan mengkajinya.  “Bisa jadi ini karena persoalan administrasi. Karena itu, KY akan menelusuri apakah tidak sampainya salinan putusan tersebut karena karena kesalahan majelis atau keteledoran panitera atau memang ada unsur kesengajaan. Semua akan kami telusuri hingga tuntas,” tegasnya.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.930 Since: 05.03.13 | 0.1866 sec