Hukum

Laporan PPATK Bahan Pendukung Usut Calon Kapolri

JAKARTA-SBN.

Persidangan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015). Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang ‎dihadirkan oleh penasihat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penasihat Hukum lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis sidang praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. mengeluarkan keputusan yang adil sesuai hukum yang berlaku.

Hari ini, Kamis (12/2/2015) sidang praperadilan yang digeber di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) sudah tuntas dan dilanjutkan besok, Jumat (13/2/2015).

Dalam sidang hari ini, KPK mendapat giliran menghadirkan saksi dari pihaknya. Sempat terjadi kejutan, karena KPK hanya menghadirkan satu orang saksi yakni, Ibnu C. Purba yang berasal dari Direktorat Penyelidikan KPK.

"Kami rasa satu saksi (hari ini) sudah cukup menguatkan dalil bahwa prosedur atau tata cara penetapan tersangka sudah sesuai hukum," ungkap salah seorang penasihat Hukum KPK, Rasamala Aritonang, kepada wartawan usai sidang.

Sebelumnya, KPK digembar-gemborkan akan menghadirkan paling banyak tiga orang saksi, namun buktinya hanya satu yang hadir. Sempat beredar rumor, saksi-saksi dari KPK sedikit keder menyusul merebaknya isu teror.

"Kami masih punya kesempatan satu hari lagi (besok) untuk menghadirkan saksi. Namun itu juga masih dipertimbangkan. Sejauh ini cukup satu saksi sudah menguatkan," tegas Rasamala Aritonang.

Sidang berlangsung sekitar pukul 09.45 WIB. ‎Penasihat hukum KPK, Chatarina Muliana Girsang mengatakan pihaknya hanya menghadirkan satu orang saksi untuk hari ini.

"‎Kami akan ajukan saksi. Kami baru bisa hadirkan satu orang saksi," kata Chatarina Muliana Girsang dalam persidangan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015).

Advokat Chatarina M. Girsang menyatakan pihaknya akan menghadirkan saksi sekaligus menyampaikan bukti berupa surat pada persidangan besok, Jumat (13/2/2015).  Hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengizinkan hal itu.

Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan adalah Ibnu C. Purba yang berasal dari Direktorat Penyelidikan KPK. Ia sudah bekerja di KPK sejak tahun 2005.

Penyelidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu C. Purba menyampaikan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menjadi bahan pendukung untuk mengusut perkara yang menjerat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. (Komjen Pol. BG). 

Saksi dari Pihak KPK Ibnu C. Purba saat bersaksi pada sidang Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dengan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (12/2/2015). "Untuk perkara yang dimaksud, LHA PPATK jadi bahan pendukung. Saat telaah sudah ada LHA tahun 2008," ungkap Ibnu C. Purba saat bersaksi dalam persidangan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015).

Saksi Ibnu C. Purba menyatakan ‎LHA yang berasal dari PPATK itu khusus transaksi milik Komjen Pol. Budi Gunawan. Setelah itu, tim Direktorat Penyelidikan meminta LHA PPATK setelah diterbitkan surat perintah penyelidikan (sprindik) pada Juni 2014.

"Setelah surat perintah penyelidikan diterbitkan kami minta lagi ke PPATK terkait LHA Budi Gunawan. Hasilnya diserahkan kepada kami," beber Ibnu C. Purba.

‎Menurut Ibnu C. Purba, permintaan LHA ke PPATK setelah dikeluarkan surat penyelidikan tujuannya untuk mempertajam lagi apakah ada transaksi lain yang belum tercover dari LHA sebelumnya. "Untuk melihat ada transaksi lain yang belum tercantum," tandas Ibnu C. Purba.

Penasihat hukum ‎Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Gunawan, Fredrich Yunadi menyatakan Ibnu C. Purba tidak layak menjadi saksi. Ibnu C. Purba merupakan penyelidik KPK yang dihadirkan sebagai saksi oleh penasihat hukum lembaga antikorupsi itu dalam persidangan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan.

"Dia tidak layak kan dia bukan penyelidik. Dia tidak berkapasitas sebagai penyelidik dan saksi karena dia itu penyelidik yang tidak sah menurut hukum," tukas advokat Fredrich Yunadi usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (12/2/2015).

Dalam persidangan, Ibnu C. Purba mengaku bukan berasal dari Polri. Padahal, Fredrich Yunadi mengatakan bahwa seorang penyelidik harus berasal dari Kepolisian. Hal ini berdasarkan aturan yang terdapat di KUHAP.

"‎Mereka mempunyai penyelidik yang tidak sah. Ini tidak sah karena dia bukan dari polisi. Ini kan kita periksa," tegas advokat Fredrich Yunadi.

Hal senada disampaikan oleh penasihat hukum Komjen Pol. Budi Gunawan yang lain, Maqdir Ismail. Menurut Maqdir Ismail, penyelidik adalah seorang anggota Polri. 

"Khusus soal penyelidik, dalam KUHAP tegas bahwa penyelidik adalah Polri. Nah ini tidak. Ini satu bentuk pelanggaran yang secara sengaja dan diketahui KPK. Kenapa mereka tidak patuh terhadap UU?" tanya Maqdir Ismail.

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.903.073 Since: 05.03.13 | 0.1673 sec