Hukum

Kasus Budi Gunawan, Dialog Memanas

JAKARTA-SBN.

Tim penasihat hukum Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. menghadirkan AKBP Irsan, yang merupakan mantan penyidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2015).

Saksi yang dihadirkan kubu tersangka korupsi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Gunawan di sidang praperadilan mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Mantan penyidikan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) periode 2004-2009, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Irsan, sang saksi, mengaku tak pernah ditekan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Dari zaman Pak Antasari, Bibit, dan Candra, tak pernah ada tekanan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," terang AKBP Irsan, yang pernah menjadi penyidik KPK periode 2005-2009 di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2015).

Jawaban tersebut dilontarkan oleh AKBP Irsan ketika kubu Komjen Pol. Budi Gunawan menanyainya terkait dengan standar operasi para penyidik dan penyelidik KPK. Kubu Komjen Pol. Budi Gunawan mencoba mengorek apakah KPK melakukan langkah-langkah yang tak sesuai dengan KUHAP maupun UU KPK.

Polisi yang mulai bekerja di KPK sejak November 2005 sampai Desember 2009 itu, diminta menjelaskan prosedur operasi standar/Standard Operating Procedure (SOP) tentang penanganan kasus di KPK sejak proses penyelidikan hingga penyidikan.

"SOP baru dijalankan pada 2007. Sebelum ada SOP yang disusun dari berbagai Undang-undang, prosedur tiap-tiap tim berbeda-beda dalam penanganan perkara," beber AKBP Irsan dalam kesaksiannya di PN Jaksel, Selasa (10/2/2015).

"Misalnya, ada yang menuliskan tersangka di surat perintah penyidikan (sprindik), ada pula yang hanya menuliskan perkara tanpa ada nama tersangka. Setelah ada SOP, baru nama tersangka itu juga harus dituliskan dalam sprindik," papar dia.

Selain itu, AKBP Irsan juga ditanyai tentang bagaimana proses dari pengumpulan alat bukti hingga penetapan tersangka, beserta pengalamannya dalam penanganan perkara di KPK. Semua hal tersebut ditanyai oleh tim pengacara Komjen Pol. Budi Gunawan, demi membuktikan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi itu, merupakan bentuk intervensi KPK terhadap Keputusan Presiden (Keppres).

Ketika ditanyai oleh pengacara Komjen Pol. Budi Gunawan, Frederick Yunadi, apakah di zamannya KPK pernah menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, AKBP Irsan menjawab tidak. AKBP Irsan berkata, segala penetapan tersangka selalui diawali dengan penyelidikan, penyidikan, dan gelar perkara.

"Tidak pernah juga penetapan tersangka tanpa melalui klarifikasi terlebih dahulu," ucap AKBP Irsan di depan Hakim tunggal Sarpin Rizaldi.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Irsan, dikejar sejumlah pertanyaan oleh tim penasihat hukum KPK seputar kasus yang pernah ditanganinya di lembaga itu.

Hal itu disebabkan pernyataan AKBP Irsan yang mengaku setiap menangani kasus di KPK, selalu memanggil seorang calon tersangka sebelum menetapkan statusnya.

Jawaban AKBP Irsan inilah yang dianggap tim penasihat hukum KPK menyudutkan pihaknya. "Karena Anda menjawab bahwa Anda selalu memeriksa calon tersangka, maka pertanyaan saya siapa tersangka yang dimaksud?" kata Chatarina Siregar, penasihat hukum KPK, kepada AKBP Irsan di PN Jaksel, Selasa (10/2/2015).

Kepada Hakim, Chatarina Siregar mengatakan bahwa pihaknya perlu mendapat jawaban tersebut agar bisa mengecek kebenaran pengakuan AKBP Irsan, dengan mengecek data di kantor KPK sebagai pembuktiannya.

Melihat dialog yang memanas, Hakim Sarpin Rizaldi kembali mengulangi maksud pertanyaan pihak KPK kepada AKBP Irsan. Namun, ternyata AKBP Irsan meralat pernyataannya, dengan mengatakan bahwa bisa saja KPK menetapkan tersangka kepada pihak yang belum diperiksa penyidik.

Chatarina Siregar lalu kembali menanyakan pertanyaan serupa, AKBP Irsan hanya kembali menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya tidak ingat, karena kejadiannya sudah lebih dari 10 tahun lalu.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kini menjabat sebagai Kapolres Bogor, AKBP Irsan, mengaku dirinya merasa dipojokkan sewaktu bersaksi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol. Budi Gunawan (BG) oleh pihak termohon yakni, KPK, di Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (10/2/2015).

"Memang, saya merasa dipojokkan. Tetapi, (itu) tidak apa-apa," kata AKBP Irsan yang merasa dipojokkan menyusul pengakuannya dalam persidangan dibantah pihak termohon (KPK), sehingga memberikan kesan kalau dirinya tidak kompeten diajukan sebagai saksi fakta.

AKBP Irsan menjelaskan, sebagai penyidik, selain etika, dirinya terikat akan ketentuan perundang-undangan yang melarangnya membeberkan hasil investigasi sewaktu bertugas di KPK. Sementara, pihak termohon mengkonfirmasi saksi mengenai siapa calon tersangka yang pernah diperiksa AKBP Irsan sewaktu menyelidiki perkara korupsi di KPK.

AKBP Irsan sempat menyebut dirinya yang bertugas di KPK pada 2005-2009 sebagai penyelidik, dan penyidik mengetahui bahwa di tingkat penyelidikan selalu mengetahui calon tersangka perkara korupsi.

Namun demikian, ketika diminta pihak termohon untuk menyebutkan satu nama calon tersangka yang pernah ditangani, Irsan tidak mau menyebutkannya. Pertanyaan dari termohon yang disampaikan Chatarina M. Girsang sampai diambil alih Hakim Sarpin Rizaldi hingga dua kali. "Saya penyidik, dan hasil investigasi itu tidak bisa saya buka, karena itu terkait dengan rahasia negara," tegasnya.

Hakim Sarpin Rizaldi lalu mengakhiri perdebatan soal itu. Ia meminta pihak KPK mencari bukti terkait pengakuan AKBP Irsan tersebut untuk diajukan sebagai bukti di persidangan selanjutnya.

"Jadi saudara cari saja nanti diajukan sebagai bukti," kata Hakim Sarpin Rizaldi kepada tim penasihat hukum KPK.

Dikatakan, di KPK pada tingkat penyelidikan, sudah terdapat matrik yang menggambarkan calon tersangka, saksi-saksi, termasuk pasal-pasal yang potensi diterapkan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Penyelidik harus menemukan dua alat bukti untuk satu pasal yang diterapkan. "Jadi, satu pasal itu terdiri dari dua alat bukti, karena matrik perbuatan tindak pidana korupsi harus dijelaskan pasal per pasal," jelasnya.

AKBP Irsan menegaskan, dirinya bersedia hadir sebagai saksi fakta yang dihadirkan pihak BG karena meyakini bahwa KPK telah melakukan pelanggaran. Sebab, kapasitas BG selaku tersangka gratifikasi dengan kapasitasnya sebagai Karobinkar, bukan penegak hukum dan juga penyelenggara negara.

Menurutnya, Karobinkar bukan penegak hukum, karena hanya jabatan struktural dan tidak berkaitan dengan lembaga peradilan. Karobinkar juga bukan penyelenggara negara, karena bukan eselon 1.

"Kalau saya lihat KPK terburu-buru, dan kacau. Bayangkan, tanggal 9 Januari 2014 dicalonkan sebagai Kapolri, tanggal 12-nya ditersangkakan. Hari Sabtu-Minggu itu, KPK libur. Ini kacau. Saya yakin, tidak ada saksi yang diperiksa KPK dalam penyelidikan, karena bukti yang digunakan adalah laporan PPATK," tukas AKBP Irsan.

Untuk diketahui, pengacara Komjen Pol. Budi Gunawan mempermasalahkan penetapan tersangka terhadap calon Kapolri itu. Persoalannya adalah KPK menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka tanpa pernah memeriksanya sama sekali.

Kubu Komjen Pol. Budi Gunawan juga menuding KPK melewati wewenangnya dalam pemilihan calon Kapolri, sehingga proses pelantikan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kepala Polri (Kapolri) terhambat. Hal ini menurut kubu Komjen Pol. Budi Gunawan tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana tim pengacara Komjen Pol. Budi Gunawan mengatakan bahwa tugas dan wewenang KPK hanyalah mengenai penyelidikan dan penyidikan.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.085 Since: 05.03.13 | 0.1312 sec