Hukum

Kondisi KPK Sudah Lampu Kuning

JAKARTA-SBN.

Kondisi lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dibilang sudah lampu kuning.

Deputi Pencegahan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo memberi sinyal. Sinyal ancaman mogok dari Kuningan ketika seluruh pimpinan KPK jadi tersangka

Ada niatan dari sebagian besar pegawai KPK untuk mengembalikan mandat lembaga antikorupsi itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu akan dilakukan bila seluruh pimpinan KPK menjadi tersangka.

Omongan Johan Budi SP. tak main-main. Sejumlah pegawai KPK sudah melakukan serangkaian pertemuan membahas sejumlah pilihan.

Jika semua pimpinan menjadi tersangka, sebagian pegawai KPK berencana mengundurkan diri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan mengembalikan mandatnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila tiga komisioner KPK yang tersisa dijadikan tersangka oleh Mabes Polri.

Jika seluruh pimpinan ditersangkakan, otomatis ketiga pimpinan KPK tersebut harus nonaktif yang mengakibatkan lumpuhnya KPK secara kelembagaan.

"Ada opsi KPK, kalau lembaga ini tak bisa lagi beroperasi karena tersangka dan dinonaktifkan semua, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada Presiden. Saya termasuk yang akan melakukan itu. Apa gunanya kalau kita (KPK) enggak bisa melakukan apa-apa sementara Presiden yang kita hormati bersama, enggak melakukan apa-apa," ancam Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP., di Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Dan mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo adalah salah satu pilihan terakhir, ketika KPK tak bisa berjalan.

"Tapi sebelum mengembalikan mandat kami akan berjuang. Demi pemberantasan korupsi demi Indonesia," terang Johan Budi SP., Jumat (6/2/2015).

Johan Budi SP. menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk mengatasi potensi lumpuhnya KPK. Baik melalui Perppu percepatan pemilihan Komisioner KPK, atau Perppu penunjukan pelaksana tugas (Plt) Komisioner KPK seperti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat terjadi krisis KPK tahun 2009.

"Kalau dulu pernah terjadi kekosongan waktu tiga pimpinan KPK, Antasari Azhar, Chandra Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto jadi tersangka Polri bahkan ketiganya ditahan. Kemudian SBY bentuk Tim 8 dan diangkatlah Plt sementara untuk jalankan roda kepemimpinan. Apakah cara itu dilaksanakan atau tidak, semua terserah Presiden Jokowi," cetus Johan Budi SP.

Menurut Johan Budi SP., konflik yang terjadi antara KPK dan Polri membuat situasi tidak kondusif untuk bekerja. Energi yang harusnya digunakan untuk menangani kasus dan mencegah tindak korupsi, terkuras oleh konflik ini.

Tak heran dalam jumpa pers pada Kamis (5/2/2015) Johan Budi SP. meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Sebagai Kepala Negara, Joko Widodo atau Jokowi tentu memiliki kewenangan guna mencegah yang terburuk.

Untuk itu, Johan Budi SP. meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil tindakan agar KPK dapat kembali menjalankan tugas dengan maksimal. "Kami imbau Presiden segera melakukan apa yang mesti dilakukan untuk atasi situasi dan kondisi saat ini," tandasnya.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP. merasakan betul ancaman kelumpuhan lembaganya. Jika KPK lumpuh, penanganan ratusan kasus-kasus korupsi itu akan terbengkalai.

Saat ini, sejumlah pimpinan KPK memang sudah dibuatkan Sprindik oleh Mabes Polri. Saat ini, satu pimpinan KPK yaitu Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. sudah dtetapkan sebagai tersangka oleh Polri dan sudah non-aktif.

Selain Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang sudah menjadi tersangka atas laporan politisi PDIP Sugiyanto Sabran karena mengarahkan kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada di MK pada 2007 lalu, pimpinan lainnya sudah masuk tahap penyidikan laporannya. Tiga pimpinan lainnya yaitu Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain juga ikut dilaporkan ke polisi.

Ketiga pimpinan yang terancam menjaid tersangka adalah yakni, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, sementara satu pimpinan lain Bambang Widjojanto sudah resmi tersangka. Bambang Widjojanto telah lebih dulu ditersangkakan dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberi kesaksian palsu dalam perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010.

Lazimnya, bila Sprindik sudah dibuat sudah ada tersangka yang ditetapkan. Sprindik alias surat perintah penyidikan untuk ketiganya sudah keluar.

Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain masing-masing dilaporkan dalam kasus yang berbeda ke Mabes Polri. Pihak Polri meyakini status ketiganya bakal naik dari terlapor menjadi tersangka bahkan, Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk kasus Abraham Samad, dan Adnan Pandu Praja. Namun, dua Sprindik itu tidak mencantumkan nama tersangka.

Diketahui Abraham Samad sudah dilaporkan atas pertemuan dengan tokoh PDIP dan surat palsu. Adnan Pandu Praja dilaporkan atas kasus saham di Kalimantan, sedangkan Zulkarnain dilaporkan atas dugaan suap saat dahulu menjabat sebagai Kajati Jatim.

Jika ketiganya sebagai tersangka, berdasarkan UU Nomor 30/2002, ketiga pimpinan KPK tersebut juga harus non-aktif.

Johan Budi SP. menegaskan, kendati persoalan hukum masing-masing pimpinan adalah masalah pribadi namun, dampak yang muncul dari kasus-kasus tersebut bakal membebani KPK.

"Yang terjadi tentu akan berimbas pada lembaga, jika pimpinan tersangka dan dinonaktifkan, maka adalah sebuah fakta KPK akan lumpuh," tukas Johan Budi SP.

Jika sampai semua pimpinan KPK menjadi tersangka, lembaga antirasuah ini bisa lumpuh. "Bila pimpinan KPK, satu demi satu menjadi tersangka, KPK akan menjadi lumpuh. Apa yang terjadi kalau KPK tak bisa melakukan fungsi dan tugasnya," pungkas Johan Budi SP. di KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2015).

Padahal, sambung Johan Budi SP., KPK sedang menangani ratusan kasus korupsi. Penanganan ratusan kasus korupsi akan terbengkalai. Ada yang masih di tingkat penyelidikan, ada yang sudah di penyidikan, bahkan sebagian sudah naik di persidangan. "Di KPK, ada ratusan kasus korupsi yang sekarang sedang ditangani KPK baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, termasuk dalam proses persidangan. Ini harus dipahami publik," jelas Johan Budi SP.

Miris, tapi bagi para koruptor, akan bersorak-sorai.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.223 Since: 05.03.13 | 0.1843 sec