Hukum

Saksi Kunci Ratna Mutiara Siap Bela BW

PANGKALAN BUN-SBN.

Ratna Mutiara, 52 tahun, saksi kunci sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan bersedia menjadi saksi meringankan untuk Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka pengarah kesaksian palsu.

"Kalau semua mendukung KPK, maka saya juga mendukung. Tapi, saya tidak bisa berjalan seorang sendiri. Perlu semua (saksi) mendukung. Kalau bisa semua saksi yang 68 orang itu, juga nggak apa-apa. Kalau memang saksi-saksi itu mau bicara, silakan saja dikumpulkan semua," urai Ratna Mutiara, Kotawaringin Barat, Senin (26/1/2015).

Menurut Ratna Mutiara, dirinya berani memberikan dukungan ini bukan karena seorang Bambang Widjojanto. Melainkan demi menyampaikan sebuah kebenaran. Selain itu, tugas seorang Wakil Ketua serta KPK secara kelembagaan dalam pemberantasan korupsi adalah lebih penting bagi bangsa dan negara.

"Saya sih maunya hidup damai dan sekarang saya sudah hidup damai di sini. Tapi, tiba-tiba di Jakarta jadi ramai seperti ini," tuturnya.

Ratna Mutiara adalah 1 dari 68 saksi yang dihadirkan dari Kecamatan Pangkalan Banteng. “Tiap kecamatan ada sekitar 12 saksi. Dari Kecamatan Pangkalan Banteng, ada delapan orang yang jadi saksi, semuanya tokoh masyarakat,” ungkap Ratna Mutiara.

Pada pemilihan 2010, kubu Ujang Iskandar-Bambang Purwanto meraih 55 ribu suara, kalah dari pasangan Sugianto Sabran-Eko Soemarno yang menyabet 67 ribu dukungan.

Kubu Ujang Iskandar-Bambang Purwanto kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ujang Iskandar menggandeng Bambang Widjojanto dan tim penasihat hukum dari Widjojanto, Sonhadji, & Associates, untuk menghadapi Sugianto Sabran di MK.

Pihak Ujang Iskandar-Bambang Purwanto menggugat hasil Pilkada Kobar yang dimenangkan pihak Sugianto Sabran-Eko Soemarno karena menduga ada kecurangan.

Saat itu, Ujang Iskandar-Bambang Purwanto menggandeng Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukumnya untuk perkara di MK tersebut.

Dalam persidangan di MK, Ratna Mutiara menyampaikan adanya bagi-bagi uang dan kartu jaminan pekerjaan, kesehatan hingga pendidikan dari pihak Sugianto Sabran-Eko Soemarno ke sejumlah warga.

Menurut Ratna Mutiara, informasi adanya bagi-bagi uang itu didapatkannya dari pengakuan sejumlah warga kepada dirinya selaku salah seorang tokoh masyarakat. Sementara, soal kartu jaminan ia ketahui dengan mata kepalanya sendiri.

Ia kembali menegaskan, dirinya menyampaikan kesaksian di persidangan MK tersebut berdasarkan apa yang ia dengar, lihat dan rasakan. Dan kesaksiannya itu bukan lah keterangan palsu.

Selain itu, Ratna Mutiara menegaskan kesaksian itu tanpa ada intervensi atau pun arahan dari Bambang Widjojanto selaku penasihat hukum Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

Saksi Ratna Mutiara ini satu-satunya yang dipidana karena saksi palsu. Dia dituding melakukan kesaksian palsu untuk Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Ratna Mutiara mengaku dia gugup saat bersaksi sehingga salah menyebut nama yang menyeretnya dipidana.

Namun dia menegaskan, sepenuhnya ucapannya di sidang MK tidak pernah diarahkan Bambang Widjojanto, yang saat itu masih menjadi pengacara Ujang Iskandar yang menggugat kemenangan Sugianto Sabran.

"Kalau diri saya pribadi, saya belum pernah merasa diarahkan jadi cuma dibilangin kalau yang dilihat, didengar dan dirasakan itulah yang disebutkan di MK, itu aja kayaknya. Orangnya juga banyak 68 orang dari timnya Pak Ujang juga ada, kami juga nggak bisa hafal kan satu-satu orang dalam beberapa jam," jelas Ratna Mutiara saat ditemui di rumah sederhananya di Kotawaringin Barat, Kalteng, Senin (26/1/2015).

Dia pun menjamin hanya mengenal BW dan bertemu sekali di persidangan di MK. BW tak pernah bertemu para saksi khusus memberi pengarahan.

Ratna Mutiara, saksi kunci kasus sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, membantah pernah bertemu Bambang Widjojanto sebelum persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan hanya bertemu Bambang dalam persidangan. "Saya bareng Pak Bambang cuma sekali di MK itu saja, saya itu kan di Jakarta di hotel, pas di MK ketemu ya sudah itu saja. Saya itu nggak tahu pak Bambang. Kalau Emen kan tim sukses adalah ketemu tapi kalau Pak Bambang nggak pernah ketemu sebelumnya," urai dia.

Ratna Mutiara membantah pernah diarahkan untuk memberi kesaksian palsu oleh Bambang Widjojanto, yang kini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. “Itu enggak ada briefing Pak Bambang. (Itu pun dalam briefing) wakilnya Pak Bambang omongkan bahwa sampaikan apa yang didengar, lihat, dan rasakan di desa, jangan sembarangan memberi kesaksian karena bapak-ibu mau disumpah, tolong bicara apa adanya,” papar Ratna Mutiara ketika ditemui di rumahnya, di Kotawaringin, Kalimantan Tengah, Sabtu (24/1/2015).

Ratna Mutiara (52), saksi dalam kasus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010, mengaku tidak pernah dipaksa Bambang Widjojanto untuk memberikan keterangan palsu saat persidangan di Mahkamah Konstitusi. "Saya hanya pengurus yasinan dan saya mendapat info dari masyarakat. Apa yang saya dengar, saya lihat, dan rasakan, ya, saya sampaikan," kata Ratna Mutiara di rumahnya, di Desa Kebun Agung, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Minggu (25/1/2015).

Terkait dengan kesaksian Ratna Mutiara itulah, Jumat (23/1/2015), polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) karena diduga menyuruh saksi menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan di MK untuk kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

Dalam kesaksiannya di MK, Ratna Mutiara menginformasikan ada pembagian uang dan semacam ijazah berisi janji yang dilakukan pasangan Sugianto Sabran-Eko Soemarno. Pasangan ini, oleh KPU Kotawaringin Barat, ditetapkan sebagai pemenang pilkada.

Saat itu, Ratna Mutiara bersama 67 orang bersaksi untuk pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Bambang Widjojanto kala itu menjadi pengacara pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

Ratna Mutiara merupakan satu dari 68 saksi kubu caBup-caWaBup Kobar Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto dalam persidangan sengketa Pilkada Kobar di MK pada 2010. Pada 2010 lalu, para saksi ini bersaksi melawan Sugianto Sabran yang kala itu menang di Pilkada dan digugat ke MK oleh Ujang Iskandar karena melakukan money politics. Ratna Mutiara bersedia menjadi saksi karena memang mengetahui adanya politik uang yang diduga dilakukan oleh kubu Sugianto Sabran-Eko Soemarno selama kampanye pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat. Setiap warga, dia melanjutkan, mendapat uang Rp 150 ribu, bahkan ada yang mendapat hingga Rp 600 ribu untuk satu rumah. "(Pemberian uang) itu tidak saya lihat. Ijazah itu saya lihat langsung, tetapi saya tidak dapat," bebernya.

Hal itulah, lanjut Ratna Mutiara, yang membuat kesaksiannya di MK digugat pasangan Sugianto Sabran-Eko Soemarno karena dinilai palsu. Terkait vonis yang diterimanya selama lima bulan, Ratna Mutiara mengatakan, masa lima bulan itu adalah masa selama dia menjalani proses persidangan. "Jadi, lima bulan itu sampai sidang titik ketuk palu. Di situ, saya bebas," katanya.

Ratna Mutiara mengatakan, dirinya tak mengajukan pembelaan karena enggan kasus itu menjadi berlarut-larut. "Lebih baik saya mengalah, saya ikhlas. Jaksanya juga mengatakan kalau ibu ikhlas menerima yang sekarang ini mudah-mudahan Tuhan membela Ibu sampai kapan pun," ujarnya.

Ditanya mengenai apakah dalam putusan itu disebutkan bahwa Bambang Widjojanto mengarahkan dirinya untuk memberi kesaksian palsu, Ratna Mutiara menjawab, "Tidak ada. Saya tidak dipaksa (Bambang)."

Beberapa hari sebelum bersaksi di MK, Ratna Mutiara mengaku bersama 67 saksi lain dikumpulkan di sebuah rumah makan. "Saat itu, hanya disampaikan apa yang didengarkan, dirasakan, dilihat, itulah yang dijawab," katanya.

Ratna Mutiara tidak mengetahui siapa nama dan peran orang yang menyampaikan nasihat itu karena saat itu ada banyak orang, termasuk dari Komnas HAM, ajudan calon bupati Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, dan anggota LBH. "Sebagai saksi, kami diminta jangan sembarangan ngomong karena disumpah di bawah kitab suci," katanya.

Ratna Mutiara bersama Samlawi (57), suaminya, sehari-hari bekerja sebagai petani karet. Ratna Mutiara bekerja sebagai guru mengaji dan penyadap karet. Mereka datang ke Kalimantan Tengah mengikuti program transmigrasi pada 1990. Orangtua dari Aris (30), Angga (24), dan Desi (20) itu kini hidup di rumah kayu berukuran 10 meter x 12 meter, yang berada sekitar 70 kilometer dari Pangkalan Bun, Ibu Kota Kotawaringin Barat.

Selain menjadi pengurus yasinan dan pengurus TPA di Masjid Nurul Iklhas, Ratna Mutiara juga dipercaya warga sekitar untuk jadi bendahara RT dan desa.

Sugianto Sabran kini duduk di DPR RI dari Fraksi PDIP dan melaporkan BW ke Bareskrim Polri.

"Jadi kalau menurut saya kebenaran yang saya katakan ya seperti ini, kalau mungkin ada kasus lain bukan hak saya. Kalau menurut saya kalau untuk KPK harus bangkit kita semua mendukung. Tapi seumpamanya wartawan atau menjatuhkan itu saya nggak bisa bilang apa-apa. Menurut saya kalau 2/3 orang Indonesia bergerak saya yakin menang, tapi kalau kita berdiri masing-masing nggak ada apa-apanya," tutup dia.

Namun, setelah MK memutuskan memenangkan gugatan kubu Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, pihak Sugianto Sabran-Eko Soemarno melaporkan Ratna Mutiara ke kepolisian lantaran pengakuannya itu dinilai palsu dengan tidak bisanya dihadirkannya saksi fakta.

Akhirnya, Ratna Mutiara diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan memberikan keterangan palsu di MK. Ratna Mutiara menjalani persidangan pada Oktober 2010 hingga Maret 2011. Ratna Mutiara pun diproses hukum dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2011 memvonisnya dengan hukuman pidana lima bulan penjara kendati tuntutannya adalah 17 tahun. Pada 16 Maret 2011, Ratna Mutiara divonis lima bulan penjara. Ratna Mutiara sudah menjalani masa tahanan 5 bulan penjara. Ia pun bisa langsung bebas dari jeruji besi seiring vonis tersebut karena sudah menjalankan lima bulan kurungan sejak penahanan pada awal proses penyidikan.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.498.798 Since: 05.03.13 | 0.1276 sec