Politik

Presiden Joko Widodo Bilang Ada Saatnya Saya Pakai Wewenang

JAKARTA-SBN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, dirinya mendengarkan banyak pihak sebelum memutuskan hal penting, salah satunya terkait ketegangan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini terjadi.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan semua pihak bahwa itu bukan berarti dirinya tunduk kepada orang yang dia tanyai. Presiden menegaskan, meminta pendapat berbeda dengan menuruti kemauan yang dimintai pendapat.

”Saya tak mau mengambil keputusan sebelum bertanya dengan banyak pihak. Itu sudah tipe saya,” kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan awak media menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Sabtu (24/1/2015).

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku terus berkonsolidasi dengan jajarannya agar jajaran kabinet dan pemerintah daerah bisa menjalankan program pembangunan. Dukungan DPR RI juga penuh.

Terkait dengan ketegangan antara Polri dan KPK, Presiden Jokowi tetap pada sikapnya untuk tidak mengintervensi proses hukum yang berlangsung. ”Agar prosesnya transparan, jangan ada intervensi dari lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan dari saya sendiri selaku kepala negara,” katanya.

Meski Presiden tidak ingin mengintervensi, ia menegaskan bahwa suatu saat jika menyangkut kewenangannya, Presiden akan menggunakan kewenangan itu. ”Tentu saja kalau sudah masuk kewenangan saya, akan saya pakai,” kata Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini,  Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, KPK dan Polri harus diselamatkan. Kedua lembaga harus bekerja sama memberantas korupsi. Presiden memberikan ruang kepada KPK dan Polri bersama-sama membuktikan proses hukum di dua lembaga itu berjalan benar. Baik KPK maupun Polri harus betul-betul bersih.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan kembali kesepakatan yang dibuat di Istana Bogor, Jumat (23/1/2015). Butir kesepakatan itu di antaranya komitmen bersama agar dua lembaga tidak saling bergesekan. Kesepakatan ini didukung semua pihak yang hadir di Istana Bogor, yaitu Presiden; Wapres Jusuf Kalla; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; Jaksa Agung HM Prasetyo; Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti; dan Ketua KPK Abraham Samad.

Agar kewibawaan lembaga penegak hukum dapat dijaga, KPK, Polri, dan semua lembaga negara harus bersih dari korupsi dan menjaga kewibawaan lembaga negara.

Kegaduhan KPK dan Polri, menurut Presiden, terjadi karena kedewasaan dua lembaga belum seperti yang diharapkan. Karena itu, Presiden memberikan ruang kepada KPK dan Polri untuk membuktikan bahwa langkah mereka benar sesuai hukum.

Terkait proses hukum di Polri dan KPK, Presiden meminta semua tahapan dijelaskan kepada publik secara terang benderang. Hal ini bertujuan agar publik bisa menilai dengan benar. ”Karena itu, prosesnya harus transparan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Saat ditanya terkait posisi Kepala Polri definitif, menurut Presiden hal itu akan diputuskan pada saat yang tepat. Namun, Presiden tidak menjelaskan kapan waktu yang dimaksud. ”Saya tidak bisa menyampaikannya,” tuturnya.

Jumat (23/1/2015) kemarin, Presiden Joko Widodo kembali memanggil Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno, dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo, S.H. untuk memastikan kegaduhan KPK-Polri tak merugikan institusi.

Presiden juga bertemu Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Yunarto Wijaya menyampaikan situasi di luar istana. Yunarto Wijaya memahami posisi Presiden dengan semua tarik-menarik kepentingan politik di sekitarnya. Presiden memang harus berdiri di tengah semua lembaga negara, tidak boleh ada intervensi yang berlebihan terkait situasi yang terjadi.

Namun, menurut Yunarto Wijaya, Presiden Joko Widodo bisa mengambil langkah taktis agar kegaduhan segera tuntas. Langkah dimaksud adalah menarik pengajuan Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. sebagai calon Kepala Polri (Kapolri). Selanjutnya, Presiden Jokowi memulai proses pemilihan Kapolri baru dari awal. Pertimbangannya, ada desakan publik yang menduga Komjen Pol. Budi Gunawan terlibat kasus korupsi.

See Also

Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
jQuery Slider
Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.274.261 Since: 05.03.13 | 0.2001 sec