Hukum

Mabes Polri Cabut Praperadilan Kasus Komjen Pol BG

JAKARTA-SBN.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mencabut praperadilan terhadap penetapan tersangka ajudan Megawati Soekarnoputri sewaktu menjabat sebagai Presiden, Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Polri dan jabatan-jabatan lainnya.

Pencabutan praperadilan tersebut dilakukan pada Kamis (22/1/2015) lalu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan praperadilan yang dilayangkan Mabes Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (22/1/2015), atas penetapan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai salah alamat.

Oleh karena itu, gugatan tersebut dicabut dan segera diperbaiki untuk dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi (Irjen. Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H.

"Gugatan itu bukan dicabut, tetapi sedang diperbaiki. Kalau diperbaiki dapat dicabut dulu untuk sementara," tutur pria kelahiran Surabaya, 17 September 1961 lulusan AKPOL 1984 ini saat dihubungi awak media, Sabtu (24/1/2015).

Penerima bintang Nararya serta tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti yang juga mantan Karowasdik Bareskrim Polri pada tahun 2010, Irjen. Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. menjelaskan perbaikan tersebut dikarenakan gugatan dinilai salah alamat. Sebab, seharusnya kasus Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) itu disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami mencabut gugatan itu, kemudian baru diperbaiki. Seharusnya, gugatan diajukan ke Tipikor bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ungkap mantan Kapolwiltabes Surabaya dan tahun 1990-1991 sebagai Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya, Irjen. Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H.

Meskipun gugatan praperadilan tersebut sedang diperbaiki, namun proses hukum tidak dihentikan. "Jika sudah diperbaiki, maka kita akan melanjutkan proses hukum," tambah putra Desa Sukur, Kabupaten Minahasa Utara yang juga mantan Dir Reskrim Polda Sumut pada tahun 2005 tersebut.

Sebagaimana diketahui Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) berencana mengajukan permohonan praperadilan kepada KPK terkait penetapan status tersangka Komjen Pol. BG atas kasus gratifikasi.

Praperadilan diajukan untuk membela Komjen Pol. Budi Gunawan lewat jalur hukum. Pria yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Polri kali ini akan memainkan peran sebagai pihak yang merasa dirugikan, dan praperadilan akan memainkan peran sebagai lembaga uji kewenangan Penyidik, dalam hal ini KPK, guna melindungi hak tersangka.

Untuk diketahui, sebelum melakukan sidang perkara, seseorang boleh mencabut surat praperadilan di Pengadilan Negeri.

Praperadilan di Indonesia secara yuridis tidak memberikan ruang pengujian bagi penetapan tersangka. Kedua, Praperadilan di Indonesia bahkan selama ini tidak dapat menguji sah atau tidaknya bukti permulaan yang menjadi dasar ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Ketiga, sistem di Praperadilan membebankan pembuktian kepada pemohon, yaitu Polri. Padahal, seluruh dokumen dan alasan penggunaan kewenangan berada di tangan termohon, yaitu KPK.

Dalam praktik Praperadilan di Indonesia, banyak Hakim yang pada umumnya memandang bahwa pengujian kewenangan adalah diskresi dari pejabat yang berwenang. Bahkan Pengadilan sering menolak untuk menguji kewenangan penyidik, dalam hal ini tentu saja nantinya kewenangan dari KPK.

Pengujian materi dalam praperadilan hanya terbatas pada proses prosedur administrasi belaka.

Selama ini mekanisme praperadilan gagal melakukan pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Mekanisme uji dan kontrol secara horizontal terhadap kewenangan besar yang dimiliki penyidik dan penuntut umum. (jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.498.510 Since: 05.03.13 | 0.1365 sec