HAM

Menteri Dalam Negeri Imbau Wali Kota Bogor Buka Gereja Yasmin

Thursday, 25 Desember 2014 | View : 785

JAKARTA-SBN.

Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor menjadi salah satu sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia ke-28 pada Kabinet Kerja Jokowi-JK yang menjabat sejak 27 Oktober 2014, Tjahjo Kumolo, S.H. jelang perayaan Natal pada 25 Desember nanti.

Menurut anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI, pihaknya sudah mengirimkan tim ke Pemerintahan Kota Bogor untuk membahas persoalan ini. “Mereka sudah menemui kami dan kami sudah mengirim tim kepada Pemda Bogor, sudah kontak Kepolisian juga," ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo usai apel operasi lilin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/12/2014).

Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan tak ada konflik dalam perayaan Natal yang ingin dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin di Jalan Abdulan bin Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor ini. "Yang penting ibadah itu bisa nyaman dan antisipasi dini, jangan sampai menimbulkan konflik. Kalau masyarakat tidak mau menerima yang dipaksakan, kita ingin suasana aman," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015.

Namun, menurut Tjahjo Kumolo, pihaknya belum menemukan solusi atas penyegelan dan penutupan rumah ibadah GKI Yasmin oleh Pemerintah Kota Bogor itu. "Belum ketemu solusinya, ini masalah masyarakat bukan masalah polisi ataupun pemdanya," terangnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2009–2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I menambahkan, Jemaat GKI Yasmin sudah disarankan untuk melakukan ibadah Natal di Gereja lain di Bogor. Namun para jemaat menolaknya. "Sudah disarankan untuk Gereja lain tetapi tidak mau. Kan masing-masing daerah punya aturan Perda izin masyarakat. Soal ibadah dimana saja kan bisa," terang Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mendesak Wali Kota Bogor ke-16 periode 2014-2019 yang mantan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia periode 2002-2004, Dr. Arya Bima Sugiarto, M.A. tidak mempersulit Jemaat Gereja GKI Yasmin merayakan hari raya Natal di Gerejanya. Kata dia, pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menaungi dan menjamin semua hak warganya tanpa ketercuali.

Mantan Ketua Umum KNPI ini menjamin jemaat GKI Yasmin akan bisa beribadah dengan normal kembali di Gerejanya. Meski demikian, sambung mantan Ketua DPP Bidang Politik PDI-P, memerlukan waktu untuk mewujudkan hal tersebut tercapai. “Bagaimanapun Pemda harus mengayomi warganya. Soal ada aturan saya kira itu perlu dimusyawarahkan. Sebagai bangsa yang menempatkan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), kita bisa menjaga dengan baik hubungan Agama apapun. Semua harus menjaga dan saling toleransi. Kami pelan-pelan menyelesaikan dengan baik. Kami telah kirmkan tim kesana,” pungkas Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gereja Katedral Jakarta yang nama resminya Gereja Katolik Santa Maria Pelindung Diangkat Ke Surga, De Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, Jalan Katedral No.7B, Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2014).

Seperti diketahui, polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin memang sudah berlangsung cukup lama. Selama lebih lima tahun terakhir jemaat GKI Yasmin terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum atas penyegelan dan penutupan rumah ibadah GKI Yasmin oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pemkot Bogor menyegel Gereja tersebut karena menilai bahwa keberadaan GKI Yasmin yang berlokasi di Perumahan Taman Yasmin menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah sudah menyegel secara permanen bangunan GKI Yasmin yang berada di lingkungan Perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor. Karena itu, tidak ada lagi penyelenggaraan kebaktian dan misa Natal di Gereja tersebut.

Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor, yang sudah memperoleh SK Wali Kota Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 13 Juli 2006 tiba-tiba harus menghentikan proses pembangunan Gereja. Hal ini menyusul dikeluarkannya pembekuan IMB oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor pada 14 Februari 2008.

Pemerintah Kota Bogor pada era kepemimpinan Diani Budiarto telah mencabut surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Gereja Yasmin, saat itu Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011. Pembekuan IMB ini kemudian berlanjut dengan tindakan penyegelan dan permintaan untuk tidak melakukan kegiatan ibadah dan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin.

Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB Gereja mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya dimenangkan oleh pihak GKI Yasmin. Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung No.41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota Bogor No.503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut.

Wali Kota Bogor menerbitkan SK No.503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.

Setelah menjalankan proses hukum, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor telah mengantongi keputusan Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan Nomor 127/PK/TUN/2009 pada 9 Desember 2009 memenangkan GKI Yasmin terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). MA menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor berkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja GKI Taman Yasmin Bogor.

Ombudsman pun mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011. Berisi pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin.

Akhirnya, selama ini, sesekali jemaat GKI Yasmin dan jemaat dari Gereja lain (HKBP Filadelfia Bekasi) melaksanakan peribadatan dan ibadah Natal di seberang depan Istana Negara Merdeka Jakarta. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga kini berkeras melarang jemaat Gereja tersebut untuk mendirikan tempat ibadah dan beribadah di tanahnya sendiri. Hingga hari ini, Natal 25 Desember 2014, jemaat GKI Yasmin terpaksa melakukan ibadah di trotoar jalan depan Gereja tersebut meskipun sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) memenangkan pihak GKI Yasmin. (jos)

See Also

Ridwan Kamil Tegaskan Organisasi Massa Dilarang Halangi Dan Hambat Ibadah
Ridwan Kamil Minta Maaf Soal Penghentian KKR Natal Stephen Tong
Menteri Agama Sayangkan Penghentian KKR Natal Stephen Tong Di Bandung
Teror Bom Di Gereja Katolik Medan
Tempat Ibadah Klenteng Harus Tertib Administrasi
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Eksploitasi Anak Di Blok M
Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar
Ormas Islam Bekasi Tolak Pembangunan Gereja Katolik Santa Clara
Ormas Islam Protes Perayaan Paskah Digelar Di Stadion
Pemkot Bekasi Relokasi Jemaat Gereja Beribadat Di Kuburan
Wali Kota Bogor Tegaskan Tidak Ada Pembongkaran Gereja GKI Yasmin
Qaraqosh Kota Kristen Terbesar Irak Dikuasai ISIS
ISIS Singkirkan Salib Dan Bakar Ribuan Manuskrip Kuno
Menteri Agama Sebut Ideologi ISIS Berlawanan Dengan Pancasila
HMI Sebut WNI Pendukung ISIS Adalah Pengkhianat Bangsa
Menteri Agama Minta Muslim Indonesia Tak Terpengaruh ISIS
Lukman Hakim Saifuddin Tak Resmikan Bahai Sebagai Agama
Televisi Lebanon Pakai Huruf Nun Demi Solidaritas Warga Kristen Irak
Militan ISIS Ledakkan Makam Nabi Yunus
Pemerintah Kaji Agama Baru Bahai
Militan ISIS Di Irak Bakar Gereja Berusia 1.800 Tahun Di Mosul
Milisi ISIS Kuasai Gereja Tertua Di Irak
Diultimatum ISIS, Warga Kristen Irak Dipaksa Masuk Islam Atau Dibunuh
Bupati Wonosobo Kritisi Kemenag Soal Kebebasan Beragama
Kapolri Larang Ibadah Di Rumah
jQuery Slider

Comments

Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.445.477 Since: 05.03.13 | 0.387 sec