Hukum

Timsel Serahkan 15 Calon Hakim MK Kepada KPK Untuk Ditelusuri

Monday, 22 Desember 2014 | View : 773

JAKARTA-SBN.

Sejumlah anggota tim seleksi Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi Gedung lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plaza Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014).

Ketua tim Panitia Seleksi (Pansel) MK, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. mengatakan, pihaknya ingin mengajukan sejumlah nama calon Hakim Konstitusi untuk ditelusuri rekam jejaknya oleh KPK.

"Kami datang ke sini untuk meminta konfirmasi nama-nama calon Hakim MK yang akan diusulkan oleh Presiden," ungkap Saldi Isra di Gedung KPK, plaza Gedung KPK, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C1 Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014).

Selain ke KPK, lanjut Saldi Isra, pria kelahiran Paninggahan, Solok, Sumatera Barat, pada 20 Agustus 1968 ini, tim pansel MK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan para calon hakim konstitusi. Tim pansel MK juga akan menyurati instansi tempat para kandidat bekerja.

"Sekadar mengecek bagaimana orang ini bekerja selama di instansi yang bersangkutan," tutur alumnus Master Universitas Malaya, Malaysia pada tahun 2001, Saldi Isra.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra menambahkan, rekomendasi dari KPK akan dijadikan pertimbangan tim pansel untuk menentukan siapa saja calon Hakim Konstitusi yang akan diajukan ke Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’.

Hasil penelusuran dan rekomendasi dari KPK dan PPATK akan diakumulasikan sehingga tim pansel dapat menemukan calon-calon yang tepat.

Alumnus Doctor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009 tersebut, Saldi Isra berharap, KPK dapat memberikan rekomendasi tersebut sebelum 30 Desember 2014.

"Kita berupaya mencari calon yang tidak bermasalah," imbuh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Saldi Isra.

Ketua tim Pansel MK, Saldi Isra menyatakan pihaknya tidak akan mengirimkan surat kepada peserta seleksi. Pansel sudah mengumumkan proses seleksi melalui iklan di media massa. Pengumuman Pelamar Calon Hakim Konstitusi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi Nomor 04/PANSEL-MK/XII/2014.

Sekretaris Pansel, Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. menambahkan, pengumuman di media massa itu sudah merupakan undangan.

Pendaftaran calon Hakim Konstitusi telah ditutup pada Rabu (17/12/2014), dengan jumlah 16 orang pendaftar. Namun, ada satu kandidat yang tidak memenuhi seleksi administrasi sehingga tidak dilibatkan dalam seleksi selanjutnya.

Berdasarkan hasil Rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi administrasi adalah 15 nama Calon Hakim Konstitusi hasil seleksi tim Pansel MK sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta Rabala, S.H., M.Hum. profesi sebagai Dosen FH Universitas Diponegoro (mendaftar).

2. Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CFP. adalah Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Dosen Universitas Islam Nusantara Bandung (mendaftar).

3. Dr. Sugianto, S.H., M.H. adalah Dosen IAIN Syeckh Nurjati Cirebon (mendaftar).

4. Dr. Dhanang Widjiawan, S.H., M.H. profesi sebagai Manajer Regulasi PT. Pos Indonesia Kantor Pusat Bandung dan Dosen Politeknik Pos Indonesia Bandung (mendaftar).

5. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., profesi Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya (mendaftar).

6. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. adalah Dosen Hukum Tata Negara di FH Universitas Udayana Bali (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, Dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia).

7. Dr. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. adalah Komisioner Komisi Yudisial (mendaftar).

8. Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H. profesi adalah PNS Kementerian Hukum dan HAM (mendaftar).

9. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. adalah Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas Padang (mendaftar).

10. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif Imparsial, HRWG, dan Presidium Constitutional Democracy Forum).

11. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum. profesi sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (mendaftar).

12. Dr. Ir. Franz Astani, S.H., M.B.A. profesi Notaris (mendaftar).

13. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.E., S.H., M.H., M.M., RFA. adalah Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubahara Jaya) (mendaftar).

14. Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi (mendaftar).

15. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjajaran).

Minggu (21/12/2014), Wakil Ketua lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. menegaskan KPK masih menelusuri rekam jejak 15 calon Hakim Konstitusi yang dikirimkan Pansel pada Kamis (18/12/2014) pekan lalu.

KPK melakukan yang terbaik dalam penelusuran ini karena tak ingin MK kembali tercoreng seperti ketika Ketua MK (saat itu) Akil Mochtar ditangkap KPK pada Oktober 2013 silam karena menerima suap terkait sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Hasil penelusuran, sambung Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, tidak akan diungkap kepada publik karena menyangkut data rahasia. Untuk itu, setelah penelusuran rekam jejak selesai dilakukan, KPK akan menyerahkannya langsung kepada Pansel. (jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.383.251 Since: 05.03.13 | 0.2309 sec