Nasional

Ulama PPP Jateng Serukan Rekonsiliasi DPP PPP

Wednesday, 10 Desember 2014 | View : 570

SEMARANG-SBN.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-6 yang mulai menjabat sejak 16 Oktober 2014 hasil Muktamar VIII di Surabaya, Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, S.T. bersilaturahmi dengan ulama yang terbangun dalam Majelis Syariah Jawa Tengah di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Itqon, Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/12/2014).

Cucu Menteri Agama RI ketujuh K.H. M. Wahib Wahab, M. Romahurmuziy didampingi Ketua DPP PPP Mahmud Yunus, Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi, Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsuri, Wakil Sekretaris Lubabul Fuad, Abd Syukur, dan Tafrikan Syamsuri.

Sementara dari kalangan ulama yang hadir mengikuti silaturahim ulama itu, di antaranya pengasuh Ponpes Al-Itqon KH. Haris Sodaqoh (Semarang), dan sejumlah ulama lain yakni KH. Abdulah Ubab Maemoen Zubair (Al-Anwar Sarang), KH. Syarofudin, KH Habib Ichsanudin (Boyolali) KH Nasafi (Salatiga), KH Moh Maftuh (Temanggung).

Ulama dan kyai di Jawa Tengah meminta pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera melakukan islah (rekonsiliasi) baik pengurus hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin putra (alm.) KH Prof. Dr. M. Tolchah Mansoer, S.H., yang adalah pendiri IPNU (Ikatan Pelajar NU) tersebut, Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, S.T. maupun kubu hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz.

Dalam pertemuan tersebut, KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair didaulat memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Gus Ubab, sapaan akrabnya, menekankan kesepakatan ulama PPP se-Jawa Tengah terhadap prinsip ati'ullah wa atiurrasul wa ulil amri minkum (Ikuti Allah, Ikuti Rasul dan pemerintah). Karena itulah, para kyai akan tunduk terhadap keputusan pemerintah terkait PPP. Terkait dualisme kepengurusan di DPP, ulama mengikuti keputusan Pemerintah.

"Itu hasil pertemuan kyai di Boyolali dan sudah disampaikan kepada KH Maimoen Zubair dan disambut positif," kata Gus Ubab mengawali pertemuan.

“Bagi ulama, pengikut Allah dan pengikut  Rasulullah yang baik harus juga menaati Pemerintah. Pengurus PPP harus islah, juga segera berkonsolidasi. Selama islah, sebaiknya tidak ada saling memecat,” kata KH Abdullah Ubab Maemoen Zubair, putra sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tokoh karismatis PPP yang juga Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubair, Rabu (10/12/2014) dalam silaturahim ulama Majelis Syariah PPP Jateng di Ponpes Al-Itqon, Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah.

KH Haris Shodaqoh menegaskan, pada prinsipnya ulama PPP berharap persoalan cepat selesai. Karena itulah, pihaknya mengundang DPP PPP ke Jawa Tengah untuk tabayyun kepada para kyai. "Kami juga memberikan masukan-masukan kepada Gus Rommy (Romahurmuziy). Keputusan ulama PPP se-Jateng sudah dibuat di Boyolali, seperti yang disampaikan tadi," tegasnya.

Ketua Majelis Pakar DPW PPP Imam Munajat menegaskan, tidak ada tafsir lain dari keputusan tersebut. Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah mengikuti pemerintah, yakni kepengurusan PPP yang diakui pemerintah. "Tidak ada tafsir lain, hasil Muktamar Surabaya saat ini sudah disahkan pemerintah, maka wajib bagi kami untuk mematuhinya," urainya.

Menurut Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsuri, silaturahim ini amanat pertemuan sejumlah ulama di Boyolali pada 29 November 2014. Kini, kepengurusan PPP di Jawa Tengah ataupun Kabupaten dan Kota solid mendukung DPP PPP yang sudah diputuskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

Sedangkan, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz meminta seluruh kader PPP mengutamakan islah di tengah krisis internal partai. PPP diupayakan tetap satu dan tak pecah. “Islah dan perdamaian menjadi spirit bagi kepengurusan partai hasil Muktamar Jakarta,” tukas Djan Faridz pada pembukaan Muktamar I PPP Muktamar Jakarta, Rabu (10/12/2014), di Jakarta.

Mukernas I PPP itu dihadiri oleh Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair, tokoh karismatis PPP.

Meskipun mengedepankan islah, Djan Faridz menegaskan bahwa Muktamar Jakarta adalah Muktamar yang sah dan konstitusional.

Mantan Menteri Agama RI ke-20 dengan masa jabatan 22 Oktober 2009-28 Mei 2014 dan mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI ke-8 di Kabinet Indonesia Bersatu masa kepemimpinan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dengan masa jabatan 21 Oktober 2004-1 Oktober 2009, Suryadharma Ali yang sebelumnya Ketua Umum PPP ke-5 dengan masa jabatan 3 Februari 2007-16 Oktober 2014 menggantikan Hamzah Haz, ditunjuk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (jos/kom)

See Also

Warga Kodim 0716/Demak Turut Dalam Car Free Day
Veteran Demak Nostalgia Akan Sejarah Dengan Nobar
Mahapasti Gelar Konservasi Mangrove Dan Bersih Pantai
Ibu Persit Kodim 0716/Demak Menyabet 2 Penghargaan
Kodim 0716/Demak Kedatangan Tim Wasrik ItDam IV/Diponegoro
Rektor UMK Sebut Tiga Syarat Menjadi Pemimpin
Danrem 162/Wira Bhakti Memastikan Seluruh Jajarannya Putar Film G 30 S/PKI
Status Awas Gunung Agung
Presiden Joko Widodo Tonton Film G 30 S/PKI
Menjawab Tantangan Dengan Kerja Bersama
Kronologi Angkot KWK U11 Terbakar Di Pluit
Pelantikan Pejabat Pemprov DKI Jakarta Akan Digelar
Libur, Satgas TMMD Dan Warga Tetap Rehab Rumah
Sungkem Dengan Sesepuh, Mohon Kesuksesan TMMD
RT Yang Rajin Pantau Warganya Di Lokasi TMMD
Semangati Warga, Kades Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Perehaban RTLH Dikerjakan Seteliti Mungkin
Satgas TMMD Terapkan Sistem Banjardowo Untuk Ringankan Pekerjaan
Hari Ke-7 TMMD, Semangat 45 Satgas TMMD Tetap Terjaga
Paket Komplet Di Rehab RTLH TMMD Rempoah
Di Pekerjaan Vital TMMD, Danramil 02/Baturaden Tak Melepas
Manunggalnya TNI Dengan Rakyat Semakin Nyata Di TMMD Rempoah
Semangat Kebersamaan Picu Rehab Rumah Mbah Yasroni
Tetap Semangat Di Pekerjaan TMMD
Pantau Langsung Perehaban Rumah Di TMMD
jQuery Slider
Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.111.847 Since: 05.03.13 | 0.5363 sec