Politik

Hubungan Politik KIH Dan KMP Di DPRD DKI Membaik

JAKARTA-SBN.

Perseteruan memperebutkan posisi Wakil Gubernur (WaGub) DKI Jakarta antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam tubuh DPRD DKI usai sudah.

Seiring telah ditetapkannya mantan Wali Kota Blitar Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. sebagai calon Wakil Gubernur (caWaGub) oleh Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa Ahok.

Kedua partai pemenang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI 2012 ini menyatakan sepakat mendukung usulan Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Kesepakatan ini pun mendinginkan hubungan politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI.

Karena kedua koalisi ini sepakat mendukung Djarot Saiful Hidayat menjadi pendamping Basuki Tjahaja Purnama selama tiga tahun kedepan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Partai Gerindra sekaligus Ketua KMP DKI Jakarta, Muhammad Taufik menyatakan tidak mempermasalahkan pemilihan Djarot Saiful Hidayat sebagai WaGub DKI Jakarta.

Karena akhirnya, KMP mengakui berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Basuki Tjahaja Purnama memang memiliki kewenangan untuk memilih dan melantik WaGub sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun. "Ya kita tidak bisa membantah hal itu. Ternyata dalam Perppu No.1 Tahun 2014, memang kewenangannya dia untuk memilih siapa saja," aku Muhammad Taufik, Rabu (3/12/2014).

Meski diakuinya, masih banyak kader Partai Gerindra yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas melebihi Djarot Saiful Hidayat untuk menduduki jabatan WaGub DKI. Namun, Partai Gerindra beserta partai lain yang tergabung dalam KMP memilih tunduk pada aturan Perppu.

Bukti KMP lebih menaati peraturan, maka partainya tidak akan berupaya untuk melakukan pengusungan nama siapapun agar menduduki jabatan WaGub DKI.

"Permasalahannya, bukan soal DPD Gerindra DKI Jakarta setuju atau tidak setuju. Tapi dalam hal ini, baik peran kita maupun peran fraksi kita di DPRD memang tidak ada," tukasnya.

Ketika ditanya mengenai kredibilitas Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku tidak mengenal mantan Wali Kota Blitar ini. Dia mengaku tidak mengetahui kapabilitas Djarot Saiful Hidayat apakah mumpuni atau tidak untuk menjadi Wakil Gubernur di DKI Jakarta.

Namun, melihat Basuki Tjahaja Purnama memilihnya serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, DPP PDIP, dan Ketua DPD DKI PDIP Boy Bernadi Sadikin merestui pilihan tersebut, menurutnya mereka memiliki pertimbangan sendiri dalam menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai pendamping Basuki Tjahaja Purnama.

"Ya pasti mereka punya pertimbangan sendiri, kriteria sendiri. Orang pilih teman saja harus ada yang diperhitungkan kan. Jadi, saya kira dia sebagai Gubernur juga pasti sudah membuat perhitungan," cetusnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menambahkan bahwa saat ini hubungan antar-fraksi di lembaganya telah berangsur membaik. Muhammad Taufik bahkan mengklaim sudah tak ada lagi pengotak-ngotakan fraksi berdasarkan koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Hal itu disampaikan Muhammad Taufik seusai rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI yang membahas seputar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015, di Gedung DPRD DKI, Selasa (9/12/2014). "Tadi kan pas di rapat Bamus DPRD, anggotanya gabungan dari KIH dan KMP. Jadi, kita sudah sepakatlah jadi Koalisi Kebon Sirih. Ya selama untuk kepentingan masyarakat Jakarta, saya kira kita mesti bersatu," tandas Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menurut Ketua KMP DKI Jakarta itu, DPRD DKI menargetkan pengesahan RAPBD menjadi APBD, bisa dilakukan paling lambat 29 Desember 2014. Ia pun optimistis target tersebut akan bisa tercapai. “Kita yakin bakal rampung pembahasan pada tanggal 29 (Desember) karena sudah ada perubahan suasana dan cara pembahasan. Misalnya begini, materi itu sehari sebelumnya sudah disampaikan ke Dewan. Kenapa? Supaya lebih mudah karena kita mempelajarinya terlebih dahulu," tegas Muhammad Taufik.

Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Gerindra itu mengaku tidak akan ada deal-deal politik selama proses pembahasan RAPBD DKI 2015. Menurut Muhammad Taufik, semua anggota DPRD DKI sudah sepakat untuk mempercepat penyelesaian pembahasan anggaran tersebut. "Kenapa kita bisa lebih cepat (membahas anggaran dengan Pemprov DKI) sekarang? Karena rinciannya sudah disampikan sehari sebelumnya. Jadi, sudah bisa kami pelajari. Sekarang kan sudah ada softcopy-nya, tinggal diperbanyak ke anggota Banggar (Badan Anggaran). Jadi, bisa dipelajari sejak jauh-jauh hari," urai Muhammad Taufik.

Muhammad Taufik membantah melunaknya sikap Partai Gerindra dan KMP terhadap proses pengisian posisi WaGub DKI, bukan karena adanya kesepakatan politik tersembunyi antara partainya dengan Basuki Tjahaja Purnama.

Hanya saja, Perppu No.1/2014, telah menghilangkan hak anggota dewan dan partai politik (parpol) mengajukan caWaGub pendamping Gubernur. “Perppu No.1/2014 menafikkan peran partai dan anggota dewan mengajukan caWaGub DKI. Jadi buat apa mengajukan. Kami nggak ada deal-deal apapun untuk posisi caWaGub DKI. Kita (KMP DKI) taat aturan saja. Tapi saya nggak taulah kalau mereka (PDIP)," ungkapnya. (jos)

See Also

Sosialisasi Pilkada Jadi Tantangan KPU
Bawaslu RI Pastikan Pilkada Luber Dan Jurdil
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.487.991 Since: 05.03.13 | 0.2761 sec