Nasional

DPR RI Sesalkan Sikap Larangan Rapat Bersama DPR RI

JAKARTA-SBN.

Pimpinan DPR RI menyayangkan sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke-7 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Rini Mariani Soemarno Soewandi yang melarang pejabat BUMN menghadiri rapat bersama DPR RI. Instruksi dari Menteri BUMN Rini M. Soemarno dianggap mengganggu kinerja DPR RI, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Surat Menteri BUMN Kabinet Kerja Rini Soemarno yang meminta penundaan rapat dengan DPR RI seolah menjadi pemantik perseteruan lembaga wakil rakyat dengan Menteri BUMN baru.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga merespon berbagai macam terkait surat tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, dia tak memahami alasan Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengeluarkan instruksi tersebut. Agus Hermanto juga tak sependapat jika Menteri BUMN Rini M. Soemarno melarang pejabatnya memenuhi undangan rapat karena kondisi DPR RI yang masih terbelah.

"Undangan itu kan resmi, untuk rapat kerja dan RDPU, bukan soal interpelasi. Komisi memang belum lengkap, tapi sudah sah," kata Agus Hermanto, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Agus Hermanto menambahkan, Menteri BUMN juga salah alamat melayangkan surat tersebut kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Pasalnya, yang mengundang rapat adalah pimpinan DPR RI. Ia berharap sikap tersebut segera diakhiri karena kondisi di DPR RI telah kondusif dan siap bekerja optimal. "Kalau diundang rapat (oleh) DPR, harusnya datang," ujar Agus Hermanto.

Komisi IV DPR RI menyesalkan penerbitan surat dari Menteri BUMN Rini Soemarno yang meminta Sekretaris Jenderal DPR RI menunda rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan BUMN. Alasan sedang ada konflik di DPR RI dianggap sudah basi. "Kami menyayangkan surat itu karena kalau alasannya menunggu konflik di DPR, kan itu sudah selesai," tukas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin, Lic. Econ., M.B.A. di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Surat tertanggal 20 November 2014 itu, lanjut Dodi Reza Alex Noerdin, dinilai tidak wajar. Pasalnya Komisi VI yang membidangi, perdagangan, perindustrian, investasi, UKM dan BUMN selaku rekan kerja pemerintah Rini Soemarno tidak menerbitkan Surat Nomor: S-724/MBU/XI/2014 itu.

Untuk itu, tambah Dodi Reza Alex Noerdin pihaknya tengah menindaklanjuti hal tersebut dengan mengirim surat balasan kepada mantan kepala Tim Transisi Jokowi-JK itu. "Isinya menegaskan bahwa Komisi VI ingin melaksanakan fungsi legislatif seperti mengawasi, legislasi, dan anggaran terhadap para mitra kerjanya," jelas Dodi Reza Alex Noerdin.

Ketua Komisi VI DPR RI, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir menunjukkan surat dari Menteri BUMN Rini M. Soemarno di Ruang Rapat Komisi VI, Jumat (20/11/2014). Surat tersebut berisi himbauan agar DPR RI tidak menerbitkan surat undangan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon I BUMN.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fadli Zon, S.S., M.Sc. juga mengkritik instruksi Menteri BUMN yang melarang pejabatnya memenuhi undangan rapat dengan DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fadli Zon, S.S., M.Sc. geram dengan sikap Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang seluruh pimpinan BUMN untuk melakukan rapat dengan DPR RI.

Menurut alumnus sarjana pada Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) tersebut, Fadli Zon, sikap Menteri BUMN itu bisa menjadi celah digunakannya hak-hak anggota DPR RI untuk bertanya kepada pemerintah. "Itu menyalahi, karena DPR punya fungsi pengawasan. Kalau alasannya teknis, kami pahami. Tapi kalau substansi, itu menyalahi konstitusi. Itu bisa jadi celah digunakannya hak-hak DPR," tegas Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (24/11/2014).

Dirinya menuturkan, seluruh pimpinan komisi sudah tersusun. Begitu juga Komisi VI DPR RI yang merupakan mitra kerja BUMN. "Kalau dia enggak mau bekerja dengan DPR, memangnya dia hidup di negara mana?" cetus alumnus Master of Science (M.Sc.) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris, Fadli Zon. (jos)

See Also

Pesantren Al Mawaddah Kudus Ciptakan Rekor Prestasi Dunia
Total Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 134
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.504.510 Since: 05.03.13 | 0.2818 sec