Nasional

Alasan Presiden Jokowi Larang Menteri Rapat Bareng DPR RI

JAKARTA-SBN.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) dalam Kabinet Kerja, Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. hari ini tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara panitia pelaksana pemilihan pimpinan KPK dengan Komisi III DPR RI. Alasan yang disampaikan kepada DPR RI ialah karena ia mengikuti rapat kerja kabinet di Istana Negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke-7 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Rini Mariani Soemarno Soewandi meminta kepada DPR RI untuk sementara waktu tidak mengundang jajaran pejabat BUMN untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Permintaan Rini Soemarno itu disampaikan melalui sebuah surat yang dilayangkan ke DPR RI, Kamis (20/11/2014).

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ke-29 pada Kabinet Gotong Royong dengan masa jabatan 10 Agustus 2001-22 Oktober 2004, Rini M. Soemarno menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta penundaan rapat dengan kementeriannya.

Permintaan Rini M. Soemarno itu disampaikan melalui sebuah surat yang dilayangkan ke DPR RI, Kamis (20/11/2014). Surat bernomor S-724/MBU/XI/2014 itu ditandatangani langsung oleh Rini Soemarno. Di dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno tersebut, meminta kepada DPR RI agar untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan rapat dengar pendapat dengan jajaran pejabat eselon I KBUMN dan BUMN melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan.

Berikut isi surat Menteri BUMN Rini M. Soemarno yang diterima Komisi VI DPR RI. “Sehubungan dengan adanya beberapa surat undangan dari deputi persidangan dan KSAP DPR-RI kepada deputi menteri BUMN dan BUMN untuk melaksanakan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan deputi menteri BUMN dan BUMN (contoh copy terlampir), maka dengan ini kami mengharapkan bantuannya untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan,” demikian isi salinan surat tersebut.

Sebagai tembusan, surat itu ditujukan kepada pimpinan Komisi VI, Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan, Deputi Persidangan dan KSAP DPR-RI, pejabat eselon I KBUMN, dan Direktur Utama BUMN.

Hingga kini, belum ada konfirmasi langsung dari Rini Soemarno mengenai keabsahan surat tersebut.

Permintaan penundaan rapat ini ternyata bukan inisiatif Rini Soemarno, namun merupakan perintah dari Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’.

Perintah itu datang dalam Surat Edaran yang dikirim ke para Menteri dan pejabat setingkat Menteri. Jadi larangan ke DPR RI untuk sementara waktu bukan hanya untuk Rini Soemarno, tapi untuk Menteri dan pejabat setingkatnya. Surat Edaran ini beredar di kalangan jurnalis.

Surat Edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 itu bertanggal 4 November 2014. Surat itu ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan untuk Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.

Dalam surat itu, Presiden Jokowi meminta agar para Menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR RI hingga lembaga wakil rakyat itu telah benar-benar solid. DPR RI memang telah sepakat islah, namun belum menjalankan poin-poin kesepakatan islah.

"Bersama ini dengan hormat kami mohon kepada para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan Pimpinan maupun Alat Kelengkapan DPR guna memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal," demikian penggalan isi Surat Edaran itu yang diterima awak media, Senin (24/11/2014).

Presiden Joko Widodo mengakui adanya larangan bagi para Menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah baru akan menghadiri undangan rapat apabila DPR RI sudah bersatu.

"Nanti, kalau Dewan sudah rampung. Kan juga baru, kan baru kerja sebulan dipanggil-panggil apanya," terang Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, pemerintah hanya tidak ingin keliru jika datang pada rapat DPR RI pada saat masih ada polemik di lembaga tersebut.

Perdamaian antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat masih berproses dengan merevisi UU No.17/2014 tentang MD3.

"Biar di sana sudah rampung, sudah selesai, baru (hadiri undangan)," pungkas mantan Wali Kota Solo tersebut, Jokowi. (jos)

See Also

Pesantren Al Mawaddah Kudus Ciptakan Rekor Prestasi Dunia
Total Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 134
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.504.603 Since: 05.03.13 | 0.2867 sec