Nasional

Mendagri Hentikan E-KTP

JAKARTA-SBN.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia ke-28 yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Tjahjo Kumolo memastikan menyetop pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

Menurut Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI, ada sistem yang perlu banyak perbaikan.

Terkait pelaksanaan proyek e-KTP, pada bulan ini pihaknya akan menghentikan proyek itu untuk sementara waktu. Kemendagri berencana menghentikan sementara proses pencetakan KTP elektronik (e-KTP) selama November 2014 untuk mengevaluasi sejumlah persoalan teknis dari e-KTP. Proyek akan kembali dilanjutkan pada 1 Desember 2014 mendatang. Hal ini juga terkait dengan dilakukannya evaluasi oleh pemerintah. Sejumlah evaluasi yang akan dilakukan antara lain terkait perangkat lunak, perangkat keras, dan blangko. "Semula, saya hanya menyetop sampai bulan Desember. Setelah ditelisik, banyak yang perlu diperbaiki. Untuk sementara ini kita hentikan dulu," beber Tjahjo Kumolo saat berbincang santai dengan wartawan, Jumat (14/11/2014).

Fakta yang ditemukan pihaknya cukup serius. Tjahjo Kumolo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab. Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.

Mantan anggota DPR RI Fraksi Golkar dengan masa jabatan 1987-1998, Tjahjo Kumolo  melakukan dua hal mengenai temuan tersebut. Persoalan dugaan korupsi, Tjahjo Kumolo menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, persoalan sistem yang bobrok akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak.

"Saya sudah minta ke Menko Polhukam, rapat terbatas dengan Polisi, Jaksa Agung, BIN, BAIS. Ini menyangkut kerahasian negara. Kita akan gelar di rapat kabinet," ungkap Tjahjo Kumolo saat berbincang santai dengan wartawan, Jumat (14/11/2014).

Almamater Universitas Diponegoro tersebut, Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya mempersilakan KPK untuk melakukan pembersihan terhadap penyimpangan yang terjadi pada proyek e-KTP.  "Pastinya kami akan bantu secara penuh," tambah dia di Semarang, Selasa (11/11/2014).

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPR RI dengan masa jabatan 1 Oktober 2004-13 Januari 2012, yang menjadi permasalahan pada proyek tersebut saat ini antara lain belum adanya 4,8 juta blangko pembuatan e-KTP dan belum adanya pemahaman yang sama di tiap daerah. “Oleh karena itu, kami persilakan KPK mendalami dan menyelesaikan dengan tuntas kasus ini jika memang ada indikasi korupsi. Jangan sampai warga negara terhambat tidak punya karena KTP itu penting bagi untuk mengurus berbagai hal," ungkapnya.

Anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI Tjahjo Kumolo juga khawatir karena server untuk chip di e-KTP berada di negara lain. "Apakah sudah sampai apa belum, terus juga masalah chip-nya bagaimana, masalah pemahaman masyarakat di bawah bagaimana karena sudah kami berikan ke daerah," katanya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Tjahjo Kumolo sudah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek e-KTP. KPK sendiri mempersilakan Kemendagri untuk melanjutkan proyek tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri melanjutkan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain setelah Tjahjo Kumolo menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) nya ke KPK.

"Dari pimpinan memberikan saran, silakan e-KTP jalan terus karena penting buat warga negara," terang Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Dalam diskusi dengan KPK mengenai e-KTP, Tjahjo Kumolo menyampaikan kekhawatirannya melanjutkan proyek e-KTP karena terdapat dugaan korupsi dalam pengadaannya.

Namun, Tjahjo Kumolo khawatir apabila pengadaan e-KTP dilanjutkan, hal itu akan mengganggu proses penyidikan yang tengah berjalan di KPK. “Jangan sampai kami mau mempercepat kelanjutan sisa 4,8 juta (lembar), tapi ada hal-hal yang sedang disidik KPK. Jangan sampai mengganggu proses penyidikan, mengganggu proses-proses yang akan menuntaskan masalah itu," papar Tjahjo Kumolo yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2009–2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I.

Sebab itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri mempersilakan KPK masuk ke berbagai aspek dalam pengadaan e-KTP yang diperlukan untuk proses penyidikan. Ini dilakukan agar pengusutan tentang masalah ini dapat selesai hingga tuntas.

Mantan Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2009-2014 dengan masa jabatan 8 April 2010-29 Oktober 2014, Tjahjo Kumolo datang ke Semarang untuk memberikan sosialisasi pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 6, UU Nomor 22, dan UU Nomor 23 Tahun 2014, serta pengelolaan keuangan daerah di Gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengibaratkan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) seperti buah jeruk yang digerogoti banyak ulat. Ulat-ulat tersebut, lanjutnya, saat ini sedang dibersihkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini ibaratnya ada buah bagus, kita belah dulu. Ulat-ulatnya di dalam buah kita bersihkan dulu, baru bisa dimakan," pungkas mantan anggota DPR RI Fraksi Golkar dengan masa jabatan 1987-1998, Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Imigrasi untuk mencegah Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

"Terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP dengan tersangka S (Sugiharto) pejabat pembuat komitmen," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP. melalui pesan singkat, Jumat (25/4/2014).

Menurutnya, Irman dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 24 April 2014. Pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu keterangannya diperlukan, Irman tidak sedang berada di luar negeri.

Selain Irman, KPK meminta Imigrasi mencegah empat orang lainnya. Mereka adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto selaku tersangka, mantan Direktur Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Direktur PT. Quadra Solution Anang Sugiana S., serta pihak swasta bernama Andi Agustinus alias Andi Narogongi.

Menurut Johan Budi SP., Sugiharto selaku tersangka pasti dicegah bepergian ke luar negeri. Setiap orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka akan dicegah tak lama setelah pengumuman penetapan status tersangka yang bersangkutan. Sementara Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana S., dan Andi Agustinus alias Andi Narogongi berstatus sebagai pihak yang keterangannya diperlukan dalam kasus ini.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Kemendagri Tahun Anggaran (TA) 2011-2012 ini, KPK telah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

Menurut perhitungan sementara KPK, nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat, di antaranya rumah Andi Agustinus alias Andi Narogongi, Central Park Beverly Hills, Kota Wisata Cibubur, dan kantor PT. Quadra Solution di lantai VII Menara Duta, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta Selatan.

Jumat (25/4/2014), KPK memanggil Isnu Edhi Wijaya untuk diperiksa sebagai saksi. Isnu Edhi Wijaya diperiksa karena selaku mantan Direktur PNRI dia dianggap tahu, mendengar, atau melihat perbuatan korupsi yang disangkakan kepada tersangka.

Konsorsium PNRI merupakan pemenang tender proyek e-KTP yang nilainya Rp 6 triliun tersebut. Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT. Sucofindo, PT. LEN Industri, PT. Quadra Solution, dan PT. Sandipala Artha Putra.

Menurut Johan Budi Sapto Prabowo, nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun. Konsorsium Perum Percetakan Negara RI merupakan pemenang tender proyek e-KTP yang nilainya Rp 6 triliun tersebut. (jos)

See Also

Pesantren Al Mawaddah Kudus Ciptakan Rekor Prestasi Dunia
Total Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 134
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.403.000 Since: 05.03.13 | 0.2258 sec