Nasional

Kepolisian Tegaskan Kepala Daerah Berhak Menilai Ormas

JAKARTA-SBN.

Polri angkat bicara terkait langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mengirim surat rekomendasi pembubaran Front Pembela Islam (FPI) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kami siap memberikan data-data pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum FPI yang ditangani Polri selama ini. Silakan saja bisa diminta dan setiap saat diminta kami beri," tegas Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Drs. Badrodin Haiti di STIK Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Meskipun telah membuka pintu, hingga saat ini belum ada pihak yang meminta hal tersebut kepada Polri termasuk Kemenkum HAM.

Dikabarkan sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ melayangkan surat kepada Kemendagri dan Kemenkumham terkait permintaan pembubaran organisasi massa yang dibentuk pada 17 Agustus 1998 ini.

"Kan sudah pernah ada pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan oknum FPI yang pernah ditangani Polri. Bukan hanya sekarang saja, tapi dari dulu-dulu juga ada," papar mantan Kabaharkam Mabes Polri dari 2 Agustus 2013 hingga pengangkatannya sebagai Wakapolri pada 27 Februari 2014.

Kepala bidang (Kabid) Hubungan masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya yang pada 13 Januari 2012 menggantikan Kombes Pol Baharuddin Djafar, Kombes Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. menegaskan sikap Polri terkait polemik keberadaan Front Pembela Islam (FPI).

FPI yang merupakan organisasi masyarakat (Ormas) diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Pembubarannya bukan di tangan polisi melainkan Mendagri dan beberapa kementerian yang bertanggungjawab.

Jika organisasi berjubah putih-putih itu bertindak anarkis, polisi tidak pernah masuk ke wilayah pembubaran, tapi ke wilayah pidana.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan Kepala Daerah berhak mempertimbangkan dan menilai organisasi kemasyarakatan atau ormas manapun yang dianggap melanggar dan mengganggu ketertiban umum. Menurut mantan Dosen di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, Kombes Pol. Rikwanto, Kepala Daerah dimana pun berada mempunyai hak memandang dan menilai ormas manapun yang dianggap melanggar atau mengganggu ketertiban umum. "Kepolisian dalam hal ini memberikan input saja apabila dibutuhkan tentang perilaku ormas yang dimaksud, siapapun ormasnya apalagi ormas tersebut dalam kaitan ada pelanggaran hukum, pelanggaran ketertiban umum dan lain-lain," jelas Kombes Pol. Rikwanto, Selasa (11/11/2014).

Sebelumnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mengusulkan pembubaran ormas tertentu karena dinilai mengganggu ketertiban umum.

Kepala Daerah bisa mengajukan kepada pihak yang kompeten seperti Kemenkumham maupun Kemendagri untuk membahas dalam kaitan sampai ke titik pembubaran ormas.

"Mereka (Kepala Daerah) bisa mengajukan kepada pihak berkompeten seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri melakukan bahasan-bahasan sampai ke titik pembubaran ormas," terang Kombes Pol. Rikwanto di Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Kepolisian, sambung dia, memberikan masukan bila dibutuhkan tentang perilaku ormas dimaksud atau manapun apalagi bila ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran hukum atau ketertiban umum. Mantan Wakapolwil Banyumas tersebut  mengatakan, polisi hanya memberikan masukan saja. "Nanti yang akan mengkajinya adalah dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) maupun serta dari Kemendagri. Kami hanya berikan input saja," ungkapnya.

Menurut Kombes Pol. Rikwanto semua ormas memiliki potensi yang sama untuk kegiatan unjuk rasa atau demo namun dengan ketentuan harus memberitahukan kepada aparat kepolisian.

"Ada beberapa ormas yang muncul kemudian hilang. Ada yang sudah punya nama sejak dulu, soft perilakunya dan berorasi wajar-wajar saja, pasang spanduk, aksi teatrikal, bakar ban atau kardus dan anarkisme. Semua hampir rata-rata pernah melakukan itu," katanya.

Dia menambahkan unjuk rasa atau demo diatur dengan Undang-undang, dan pemberitahuan itu bisa berbentuk fax atau mendatangi langsung pihak kepolisian.

Ketika menerima pemberitahuan itu polisi wajib melayani dan mengamankan aksi tersebut, namun bila tidak sesuai dengan waktu atau tempat dan melakukan tindakan anarkis, polisi dapat membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.

Mantan Kapolres Klaten ini, Kombes Pol. Rikwanto menandaskan, pembubaran ormas itu bukan lewat kepolisian. "Tidak, tidak harus langsung. Kita hanya melengkapi saja apa yang dibutuhkan," tutupnya. (jos)

See Also

Pesantren Al Mawaddah Kudus Ciptakan Rekor Prestasi Dunia
Total Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 134
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.376.521 Since: 05.03.13 | 0.2173 sec