Nasional

Menag Sebut Pengosongan Kolom Agama Sebagai Jaminan Kebebasan Beragama

Monday, 10 Nopember 2014 | View : 548

JAKARTA-SBN.

Menteri Agama (Menag) Indonesia yang menjabat sejak 9 Juni 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II dan kembali menjadi Menteri Agama di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukan menandakan orang tersebut ateis. Sebab, sila pertama dalam Pancasila memastikan Indonesia sebagai negara beragama. "Kita kan negara Pancasila, karenanya apakah ateis itu dimungkinkan hidup di Indonesia? Menurut saya itu bertolak belakang dengan kita ya sebagai negara yang memiliki agama‎," terang alumnus Sarjana (S1) Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta, pada tahun 1990, Lukman Hakim Saifuddin di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2014).

Menteri Agama Republik Indonesia ke-22, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rencana Pemerintah mengosongkan kolom agama dalam KTP bagi para penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak warga negara.

Oleh karena itu, Kebijakan Pemerintah yang tidak mewajibkan kolom agama diisi di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jaminan untuk kebebasan beragama. Demikian disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Pemerintah ingin mengakomodir keyakinan para penganut kepercayaan yang agama mereka belum diakui negara.

"Sebenarnya bukan pengosongan yang dikehendaki, tapi kolomnya tetap, cuma kan di Indonesia hanya agama yang enam itu yang diatur, lalu untuk mereka yang memiliki selain enam agama ini bagaimana?" urai Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Negara, sambung Lukman Hakim Saifuddin, ingin mengakomodir seluruh hak warga negara termasuk dalam hal berkeyakinan. Sehingga Pemerintah membuat Undang-undang untuk melindungi hak warga negara dalam berkeyakinan.

"Bentuk pengakuan itu gimana implementasinya? Apakah negara mengakui itu atau tidak, kita tidak boleh terjebak dalam diskursus seperti itu. Warga negara dijaga kebebasannya untuk memeluk dan mempercayai agama tertentu," tegasnya.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan masa jabatan 4 Oktober 2009-8 Juni 2014 tersebut mengimbau agar masyarakat tidak melulu mempermasalahkan apakah Pemerintah akan mengakui kepercayaan lokal. "Terkait pengakuan (kepercayaan) pandangan kita beragam. Kita jangan terjebak pada diskursus itu," jelas Lukman Hakim Saifuddin di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2014).

Papar mantan anggota DPR-RI Fraksi PPP yang menjabat sejak 1 Oktober 1997-1 Oktober 2009 ini, yang terpenting adalah Pemerintah memiliki niatan menjamin kebebasan beragama warga Indonesia. Hal itu adalah merupakan amanah dari konstitusi yang harus dijalankan Pemerintah.

"Setiap WNI (Warga Negara Indonesia) harus dijamin kebebasannya, kemerdekaannya untuk memeluk agama dan menjalankan agama yang dipeluknya itu," tandas mantan Ketua PH DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2007-2012.

Dikabarkan sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mewajibkan seluruh warga negara untuk mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lukman Hakim Saifuddin tidak sepakat dengan ide bahwa kolom agama bisa dikosongkan. "Intinya kalau dari Kementerian Agama, saya sebagai Menteri berpandangan bahwa kolom agama itu tetap harus dipertahankan pada KTP," ucap Lukman Hakim Saifuddin di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Menurut politikus PPP itu, identitas agama yang dianut setiap warga Indonesia penting karena bagaimanapun juga agama adalah sesuatu tidak bisa dipisahkan dalam realitas kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan pemerintahan. "Identitas tidak hanya terkait nama, alamat tapi agama yang dianut," tambah dia.

Namun demikian, sambung dia, persoalan mengenai pengisian kolom agama, yang warganya beragama di luar enam agama yang ada dalam Undang-undang (UU), diserahkan pada masing-masing warga negara.

"Berpulang kepada mereka, bagaimana mengisi itu. Dari Kemenag kolom agama tidak boleh dihilangkan, itu tetap penting mengisinya bagaimana berpulang kepada warga negara," imbuh mantan Ketua Badan Pengurus Lakpesdam Nadlatul Ulama (NU) periode 1992-1995.

Mantan Sekretaris PH DPP PPP periode 2003-2007 mengungkapkan, Pemerintah tengah mempersiapkan RUU umat beragama agar agama yang berada di luar UU saat ini bisa diakui. Saat ini, lanjut dia, Kementerian Agama sedang menyerap aspirasi dari masyarakat, ormas, tokoh agama, dan LSM, yang nantinya RUU itu akan dibahas bersama DPR RI. "Kami Pemerintah tinggal melaksanakan apa yang menjadi perintah UU," pungkas mantan Ketua Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPP PPP periode 1999-2003. (jos)

See Also

Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.798.724 Since: 05.03.13 | 0.1293 sec