Politik

Presiden SBY Jelaskan Kesepakatan Partai Demokrat Dengan Koalisi Merah Putih

JAKARTA-SBN.

Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan partai yang dipimpinnya memiliki kesepahaman dalam beberapa hal dengan Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk didalamnya terkait pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) oleh Pemerintah beberapa waktu lalu dan meyakini dukungan atas hal itu di Parlemen.

“Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP,” kata Presiden SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dipantau wartawan di Jakarta, Senin (6/10/2014).

Dalam rangkaian `tweet`-nya, Presiden SBY menjelaskan bagaimana dukungan dari Koalisi Merah Putih (KMP) atas pengajuan Perppu itu bisa didapat setelah ada komunikasi intensif antara Partai Demokrat (PD) dengan KMP. “Kamis (30/9/2014) malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP,” ungkap Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR dan MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan Perbaikan yang akan saya terbitkan," tambahnya.

Dipaparkannya, “sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dalam Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju untuk dukung Perpu”.

“Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dengan KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih untuk dukung Perpu. Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan,” beber Presiden SBY.

Pada 1 Oktober 2014, pukul 20.00 WIB, sambung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian tercapai kesepakatan yang pertama kebersamaan di DPR RI dan MPR RI serta kemudian yang kedua adalah persetujuan atas Perppu. “Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum dan Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP dan juga PD. Khusus PPP hanya Ketum,” terangnya.

Dengan adanya kesepakatan itu, lanjut Presiden SBY, pihaknya yakin Perppu akan diterima oleh semua kalangan baik Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung. Ada juga yang khawatir jika justru PDIP yang tolak Perpu itu. Mestinya tidak, justru PDIP inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD. Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui,” jelas besan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut Hatta Rajasa.

Dikabarkan sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat mengungkapkan pihaknya belum menentukan sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).

Partai Gerindra akan mempelajari terlebih dahulu isi Perppu Pilkada tersebut. “Kami akan mempelajari dan baru akan keluarkan pendapat terkait Perppu. Kami belum menerima draft Perppu,” kata Martin Hutabarat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014).

Martin Hutabarat menyebutkan pihaknya akan mempelajari dengan detail apa isi Perppu yang mencabut UU Pilkada melalui DPRD tersebut. Partainya menekankan bahwa mekanisme Pilkada harus lah untuk kesejahteraan rakyat.

“Menurut kami Pilkada langsung banyak menimbulkan ekses yng sangat besar. Biaya besar yaang dikeluarkan calon, potensi kerusuhan dari Pilkada langsung. Kita ingin memberikan tanggapan setelah ada draftnya,” tegasnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat menilai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) bertujuan menaikkan citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ini hak Presiden SBY untuk naikkan citra. Namun kita tidak mau memasuki masalah pencitraan ini,” tukas Martin Hutabarat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menuturkan, rakyat tentu akan menilai apakah Perppu yang diterbitkan Presiden lebih baik daripada UU Pilkada. Pihaknya akan menentukan sikap terkait Perppu jika telah melihat isi dari draf tersebut.

"Kita belum tahu isinya (Perppu), yang disebutkan hanya perbaikan 10 poin. Pasalnya dirumuskan bagaimana kita belum tahu,” pungkasnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai tidak ada urgensi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).

Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menjelaskan secara detail alasan penerbitan Perppu Pilkada tersebut. “Presiden harus jelaskan Perppu dikeluarkan karena dalam keadaan genting dan memaksa," ucap Martin Hutabarat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014).

Martin Hutabarat mengatakan, saat ini setelah disahkannya UU Pilkada Indonesia masih dalam keadaan kondusif. Menurutnya, tidak ada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Senayan yang mendesak UU Pilkada dicabut. “Tidak ada keadaan genting yang mengharuskan diterbitkannya Perppu," tutupnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY mengambil langkah konsitusional menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014, ditujukan untuk mencabut Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur Pilkada secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (ant/jos)

See Also

Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.781.796 Since: 05.03.13 | 0.8128 sec