Politik

Koalisi Pendukung Pasangan Prabowo-Hatta Geram Rencana Presiden SBY Keluarkan Perppu Pilkada

JAKARTA-SBN.

Polemik pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD memasuki babak baru.

Presiden RI ke-6 dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia yang juga lulusan terbaik AKABRI (Angkatan Darat) tahun 1973, Jendral TNI (Purn.) DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti Undang-Undang (UU) Pilkada yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Presiden SBY mengaku akan mengajukan Perppu tersebut ke DPR RI setelah menerima draf hasil sidang paripurna DPR RI pengesahan RUU Pilkada lalu.

Menurut Presiden SBY, pilkada langsung oleh rakyat adalah jalan terbaik.

Namun demikian, menurut Presiden SBY sejumlah perbaikan besar harus dilakukan terhadap pilkada langsung. Rencana penerbitan Perppu oleh Presiden SBY tersebut langsung menuai reaksi dari Koalisi Merah Putih.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bereaksi atas sikap Presiden SBY yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pemilihan kepala daerah (pilkada). Partai Gerindra menilai Perpu UU Pilkada bisa merusak sistem Tata Negara.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat angkat bicara soal Perppu pengganti UU Pilkada yang bakal dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai hal itu akan merusak sistem ketatanegaraan Indonesia. “Itu kan akan merusak sistem ketatanegaraan kita, karena Perppu itu dikeluarkan harus dengan alasan yang kuat. Alasan yang kuat itu adalah dalam keadaan sangat genting, dan memaksa dan memerlukan keputusan cepat," cetus Martin Hutabarat ketika dikonfirmasi, Selasa (30/9/2014).

Alasan kuat yang dimaksud dimana Indonesia dalam keadaan genting dan memaksa sehingga memerlukan keputusan cepat. "Adanya kekosongan hukum dan DPR dalam keadaan tidak bersidang," jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Martin Hutabarat menilai saat ini tak dalam keadaan genting dan memaksa dikeluarkannya Perppu oleh Presiden SBY. Sebab, aturan hukum tak ada yang kosong karena sudah disahkan oleh DPR RI. Martin Hutabarat menyebutkan saat ini Indonesia tidak berada dalam keadaan genting, memaksa dan aturan hukum tidak ada yang kosong. "Karena sudah disahkan DPR. Kalau mau buat Perppu ibaratnya Presiden mau jadikan dirinya jadi bulan-bulanan DPR," tandasnya. “Dia akan dikecam karena menggunakan jabatan itu hanya karena pandangan pribadinya," tukasnya.

Martin Hutabarat memperingatkan Presiden SBY akan dikecam karena menggunakan jabatan sebagai Presiden karena pandangan pribadi. "Karena pembahasan UU itu pada saat disahkan Mendagri sudah bicara mewakili Presiden," imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang panik karena disalahkan soal UU Pilkada. Dia menilai Presiden SBY menjilat ludahnya sendiri jika nantinya mengeluarkan Perppu pengganti UU Pilkada. "Pemerintah yang menyetujui UU Pilkada sekarang mau dibuat Perppu, itu sama saja SBY menjilat ludah sendiri," tukas Tantowi Yahya kepada wartawan, Selasa (30/9/2014).

Tantowi Yahya menambahkan, mengeluarkan Perppu memang hak Presiden jika kondisi negara genting. "Sekarang negara gentingnya itu di mana?," katanya.

Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini sedang terdesak karena dihujat banyak orang soal UU Pilkada. Tantowi Yahya menilai karena merasa dipojokkan itulah Presiden SBY berencana mengeluarkan Perppu pengganti UU Pilkada. "Perppu itu dikeluarkan kalau negara genting, lah ini kan cuma Presidennya yang terdesak dan yang genting bukan negara," urai Tantowi Yahya kepada awak media, Selasa (30/9/2014).

Tantowi Yahya menilai UU Pilkada yang merupakan produk pemerintah lalu dibuat Perppu. Dia pun optimis kalau Perppu tersebut digodok di DPR RI, Koalisi Merah Putih akan kembali menang. "Ya nanti hasilnya akan sama saja, kita menang lagi," ucap Ketua DPP Partai Golkar itu.

Sedangkan, anggota Majelis Syuro Partai Kesehatan Sejahtera (PKS) dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP), Hidayat Nur Wahid menilai rencana penerbitan Perppu pengganti UU Pilkada adalah sebuah bentuk ketakutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hidayat Nur Wahid mengatakan untuk mengeluarkan Perppu salah satunya harus dilandasi adanya kegentingan dan situasi yang mendesak. "Menurut saya itu gak genting dan mendesak, cuma karena didemo atau dikritik di Twitter, itu pun cuma di Jakarta dan itu gak menyentuh seluruh rakyat Indonesia," ketus Hidayat Nur Wahid kepada wartawan, Selasa (30/9/2014).

Menurutnya, rakyat Indonesia tahu Pemerintah menerima RUU Pilkada disahkan pada paripurna DPR RI lalu. Saat itu Pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. "Kalau sudah begini dimajukan publik malah bingung sama SBY," pungkasnya.

Koalisi Merah Putih (KMP) tak melihat ada sisi genting dan mendesak dari rencana diterbitkannya Perppu pengganti UU Pilkada oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun demikian, Koalisi Merah Putih mengakui Perppu adalah hak dari Presiden. "Subjektifnya Presiden keluarin Perppu mendesak. Harus dibawa ke DPR, nanti dinilai DPR mendesak atau gak. Saya kira kegentingan yang memaksa itu kami tidak melihatnya," tukas politikus PKS, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan, Selasa (30/9/2014).

Pihaknya yakin bakal menang jika Perppu itu dibawa ke DPR RI. Sebab Koalisi Merah Putih menjadi mayoritas di DPR RI. “Kalau dilihat peta kekuatan di DPR, petanya kalau gak terjadi hal yang luar biasa ya mayoritas mutlak kan Koalisi Merah Putih, walau Demokrat gak dukung tetap kita menang," katanya.

Menurutnya, tanpa Partai Demokrat (PD), Koalisi Merah Putih memiliki 291 kursi di DPR RI. Sementara jika dengan Partai Demokrat (PD), Koalisi Merah Putih memiliki 352 kursi di DPR RI. “Jadi menurut kami di Koalisi Merah Putih gak perlu dibahas (Perppu SBY),” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut saat mengetahui ada pihak-pihak yang akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Undang-undang tersebut baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (26/9/2014) dini hari, dan menghasilkan keputusan pilkada dipilih melalui DPRD. “Judicial review apa? Judicial review apa? Apanya yang mau di-judicial review?" tukas Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat (26/9/2014) sore.

Menurut Prabowo Subianto, seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, keputusan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD itu sudah tepat. “Judicial review itu dilakukan kalau ada Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kita kan justru sudah mengembalikan supaya tidak bertentangan," pungkasnya.

Dikabarkan sebelumnya, Presiden SBY menegaskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pemilihan kepala daerah (pilkada) yang baru disahkan di DPR RI.

Keputusan tersebut diambil Presiden SBY usai menggelar pertemuan tertutup dengan petinggi Partai Demokrat (PD) di Hotel Sultan, Jakarta.

Menurut Presiden SBY, Perpu tersebut akan tetap berpedoman pada 10 usulan perbaikan yang diajukan Partai Demokrat (PD) yang ditolak di DPR RI, pekan lalu. "Maka gantungan utama Perpu ini juga sistem pilkada langsung dengan perbaikan," beber Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu. (jos)

See Also

Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.781.762 Since: 05.03.13 | 0.2085 sec