Politik

Saran Jimly Asshiddiqie Perihal UU Pilkada Digugat Ke MK

JAKARTA-SBN.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyarankan dua hal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disahkan DPR RI. Jimly Asshiddiqie menyarankan, ada dua langkah yang dapat ditempuh Presiden terkait Undang-Undang Pemilukada. Yaitu, pertama, Presiden dapat mengritik Undang-Undang (UU). Artinya, Presiden tetap menandatangani namun dengan catatan-catatan. “Artinya, Presiden menandatangani UU Pilkada, namun dengan catatan-catatan," terang Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), 2005-2010, dan 2010-2015, Jimly Asshiddiqie dalam rilis yang diterima awak media, Selasa (30/9/2014). “Presiden boleh mengritik Undang-Undang,” jelas alumnus Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum pada tahun 1990.

Langkah lain, pakar Hukum Tata Negara (HTN) di Universitas Indonesia ini menilai Presiden SBY yang juga selaku Ketua Umum Partai Demokrat (PD), bisa menginstruksikan anggotanya yang duduk di DPR RI merubah Undang-Undang (UU) melalui legislatif review. Presiden SBY, lanjut Jimly Asshiddiqie, yang juga selaku Ketua Umum Partai Demokrat (PD), dapat menginstruksikan para anggotanya yang duduk di DPR RI untuk mengubah Undang-Undang (UU) itu melalui legislatif review. Artinya, Partai Demokrat di DPR RI bisa mengambil inisiatif mencabut atau mengubah kembali Undang-Undang (UU) pemilihan kepala daerah (pilkada) itu. “Fraksi Demokrat yang baru nanti, bisa mengambil inisiatif untuk mencabut atau mengubah kembali Undang-Undang (UU) pemilihan kepala daerah (pilkada) itu,” ungkap mantan anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 1988-1993.

Saran mantan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2009-2010 itu, Jimly Asshiddiqie berikutnya, adalah dengan mengefektifkan upaya judicial review UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terhadap pihak-pihak yang mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan 2009-2010, Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk memperkuat argumen-argumennya.

Menurut mantan anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I (PAH I), Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 ini, para pihak yang mengajukan judicial review UU Pilkada harus memperkuat argumentasinya. Bukan hanya melalui materi dari Undang-Undang tersebut, tetapi juga menguji formil dari Undang-Undang yang dimaksud. Yaitu, baik itu prosedur pembentukannya, prosedur pengesahannya, bahkan format perundang-undangan itu. “Para pemohon itu harus jeli, jangan hanya uji materil, tapi uji formil juga,” tandas mantan Asisten Wakil Presiden RI 1998-1999.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. menambahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak perlu menggugat Undang-Undang Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemerintah atau Presiden tidak bisa mengajukan judicial review terhadap UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, pemerintah tidak memiliki legal standing atas Undang-Undang (UU) yang telah dibuatnya sendiri. Selain Pemerintah tidak memiliki legal standing atas Undang-Undang (UU) yang telah dibuatnya sendiri, sudah banyak elemen masyarakat yang mendaftarkan gugatan itu ke MK. “Pemerintah tidak perlu menggugat. Karena yang menggugat pemohonnya sudah banyak. Ada masyarakat, LSM, akademisi, bahkan partai politik yang tidak setuju (terhadap Undang-Undang Pemilukada). Presiden atau Pemerintah mau repot-repot. Jadi ngapain lagi Presiden atau Pemerintah mau repot-repot. Dia kan sudah membuat Undang-Undang bersama DPR,” tukas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2003-2008  itu di Gedung DKPP, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) tersebut, Jimly Asshiddiqie, kalaupun Undang-Undang (UU) yang baru disahkan DPR RI tidak ditandatangani, tidak menjadi soal. Karena di Indonesia, sudah ada lima Undang-Undang (UU) yang tidak ditandatangani oleh Presiden. Salah satunya  Undang-Undang Penyiaran. “Itu (Undang-undang Penyiaran) tidak ditandatangani oleh Presiden karena ribut-ribut kaya begini juga. Tapi dalam waktu 30 hari menurut ketentuan (UUD 1945) Pasal 20 ayat (5) menyebutkan, Undang-Undang yang sudah mendapat persetujuan bersama berlaku sebagai Undang-Undang. Sah dan wajib diundangkan. Undang-Undang telah memberi ketentuan bahwa Menteri Hukum dan HAM diwajibkan oleh UUD untuk mengundangkannya,” papar mantan Ketua Bidang Hukum Tim Nasional Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani, 1998-1999, dan Penanggungjawab Panel Ahli Reformasi Konstitusi bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998-1999 ini. (jos)

See Also

Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.781.708 Since: 05.03.13 | 0.2061 sec