Politik

Presiden SBY Heran Ada Demo UU Pilkada Di AS

Tuesday, 30 September 2014 | View : 881

JAKARTA-SBN.

Presiden RI ke-6 dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia yang juga lulusan terbaik AKABRI (Angkatan Darat) tahun 1973, Jendral TNI (Purn.) DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku heran ada demontrasi anti pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Washington DC, Amerika Serikat.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ke-8 yang menjabat sejak 23 Agustus 2000-1 Juni 2001 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini mengemukakan, pihaknya telah mengetahui kelompok partai politik yang menjadi motor penggerak aksi demo itu.

Jumat (26/9/2014), belasan Warga Negara Indonesia (WNI) berdemo di depan hotel tempat P‎residen SBY beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono dan rombongan menginap.

Para WNI yang berasal dari berbagai latar belakang profesi itu menyesalkan tindakan Presiden RI ke-6 tersebut, SBY yang dinilai telah menciptakan langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia, melalui aksi walk out Fraksi Partai Demokrat, pada‎ sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada menjadi UU Pilkada, di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hingga berujung opsi Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meraih suara terbanyak.

“Oh, dibawa ke Amerika, Pilkadanya. Saya tahu dari kelompok partai politik mana,” ketus Presiden SBY saat memberikan keterangan pers sesaat sebelum meninggalkan Washington DC‎, Sabtu (27/9/2014) pagi waktu setempat atau ‎Minggu (28/9/2014) WIB.

Seperti dilaporkan wartawan, Presiden SBY mengaku adalah sah bagi WNI‎ pada era demokrasi saat ini memprotes keputusan para wakil rakyatnya di DPR RI.

"Sah-sah saja dalam era sekarang. Tapi kalau politik, ketika dunia memberi apresiasi kepada kita, kita menerima kenyataan bahwa ada saudara-saudara kita yang berunjuk rasa sekitar 12 orang di tempat kita bermalam," tukas Presiden SBY.

Sebagai pemimpin yang‎ dipilih langsung oleh rakyat, sambung Presiden SBY, pihaknya berhak mempertanyakan motif di balik aksi WNI itu.

"Kemarin, ada unjuk rasa. Satu-satunya unjuk rasa. Sekitar 10 sampai 12 orang. Saya tahu karena saya dilaporkan bahwa ada unjuk rasa tentang Pilkada langsung. Saya juga punya hak untuk bertanya setelah 10 tahun memimpin negeri ini," lanjutnya.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-11 yang menjabat sejak 26 Oktober 1999-23 Agustus 2000 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid itu mengatakan, Pilkada langsung yang diberlakukan sejak 2004 banyak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, politik uang, dan penyimpangan dana serta kerap memicu terjadinya konflik horizontal.

"Banyak sekali ekses, penyimpangan, dan penyakit dari sistem yang langsung ini. Ini satu hal yang sangat saya pegang teguh. Tidak mungkin 10 tahun saya memimpin negeri ini, itu saya anggap tidak ada," pungkas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang menjabat sejak 9 Agustus 2001-12 Maret 2004, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Oleh sebab itu, Presiden SBY bertekad untuk memperjuangkan terwujudnya Pilkada langsung dengan perbaikan.

"Di era Pak Jokowi, saya akan berjuang untuk ke sistem Pilkada langsung dengan perbaikan. Itu sumpah saya," tandas Kepala Negara SBY.

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) sekaligus Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku masih punya keinginan besar mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Meski Presiden SBY dan partainya jadi bulan-bulanan karena dianggap plin-plan dalam voting atas RUU Pilkada dalam paripurna DPR RI pekan lalu, namun hal itu tak membuat Presiden RI dua periode itu  patah arang.

Dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusumah usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Selasa (30/9/2014) dini hari, Presiden SBY kembali menegaskan komitmennya bersama pemerintahan saat ini untuk tetap mendukung pilkada secara langsung, bukan melalui perwakilan di DPRD sebagaimana RUU Pilkada yang disetujui mayoritas fraksi di DPR RI.

Presiden SBY bahkan meyakini upayanya akan berhasil dan bermanfaat bagi pemerintahan baru nanti di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’.

"Justru kalau ini baik sistemnya, pemerintah yang akan datang akan lebih baik lagi mengelola kehidupan politik. Termasuk pilkada di seluruh Indonesia," tegasnya.

Presiden SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) mengaku kecewa atas hasil sidang paripurna DPR yang memutuskan pilkada tidak langsung, atau melalui DPRD.

Dikabarkan sebelumnya, Presiden SBY memastikan Partai Demokrat (PD) akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. “Partai Demokrat akan mengajukan gugatan hukum ke MK terhadap UU Pilkada ini,” tutur Presiden SBY melalui Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha.

Alasan pengajuan gugatan tersebut, menurut Julian Aldrin Pasha, tak lain karena Presiden SBY menilai UU Pilkada mengabaikan kedaulatan rakyat. “Pak SBY dengan Partai Demokrat telah berjuang dengan mengajukan opsi untuk mempertahankan pilkada langsung dengan perbaikan, namun tidak diakomidir dalam opsi voting dan tidak didukung bahkan ditolak oleh fraksi parpol lain,” tegasnya. (jos)

See Also

Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.781.790 Since: 05.03.13 | 0.1801 sec